TIBET: Jeritan Pilu Warga yang Dihina dan Dipinggirkan

AP Photo/Saurabh Das / Kompas Images Para biksu Tibet dipukuli saat melakukan aksi protes di depan Kantor PBB, Kathmandu.

Kompas, Selasa, 25 Maret 2008 | 01:22 WIB

Rekor demi rekor telah dicapai China dari segi perekonomian sejak dekade 1980-an. Namun, bentuk kesenjangan domestik juga mengkristal. Bukan hanya itu, rasa tersingkir, diabaikan, dan ”dihina” juga dirasakan, setidaknya oleh warga Tibet.

Zhang Qingli, Ketua Partai Komunis Tibet, ditunjuk Beijing sembilan tahun lalu untuk memimpin Tibet. Sikap Zhang yang keras dengan ucapan sarkastis turut memicu kebencian kelompok etnis Tibet kepada China, yang didominasi kelompok etnis Han.

”Dalai Lama adalah serigala yang berpakaian biksu, setan dengan wajah manusia,” itulah salah satu kalimat Zhang, yang dikumpulkan kantor berita Reuters. Ucapan ini dia sampaikan di hadapan para pejabat China di Beijing bulan ini.

Zhang yang ateis abai. Kalimat tersebut adalah tusukan yang lebih tajam dari tusukan pisau. Dalai Lama adalah wujud reinkarnasi ”Tuhan” bagi Buddha Tibet. Dalai Lama (yang artinya Samudra Guru) juga kesucian. Tenzin Gyatso, nama asli Dalai Lama ke-14, yang kini mengungsi di Dharamsala, India, telah dinistakan. Ini tidak bisa berterima.

Sherab Radel (28), seorang biksu, baru melarikan diri ke Dharamsala. Ia capek karena harus selalu menyembunyikan gambar Dalai Lama. Jika ketahuan karena aparat leluasa menyerbu biara, hukumannya adalah wajib menghujat Dalai Lama atau dipenjarakan jika menolak.

Dari identitas ke roti

Akumulasi dari tindakan otoritas China, secara kultur maupun ekonomi, makin menambah nestapa. Ketika tentara Tibet, termasuk Hu Jintao (kini Presiden China) menyerbu Tibet, 14 Maret 1950, persoalan utama adalah identitas. China menganggap Tibet bagian dari wilayahnya. Tibet tak merasa demikian hingga sekarang.

Andrew Fischer, pakar Tibet dari London School of Economics, mengatakan, pembangunan ekonomi Tibet tumbuh 12 persen per tahun. Namun, warga yang menikmatinya adalah etnis Han. ”Tibet adalah potret kemiskinan negara,” kata Simon Littlewood, Presiden Asia Now.

Hanya 15 persen warga Tibet yang berpendidikan, dibandingkan 60 persen untuk rata-rata di seantero China. Sekitar 40 persen warga Tibet buta huruf, tertinggi di China. ”Adalah etnis Han yang merasakan manfaat pembangunan di Tibet,” kata Glenn Maguire dan Patrick Bennett dari Societe Generale, demikian pesan mereka dari hasil sebuah riset.

Tak heran jika sekitar 2.500 warga Tibet melarikan diri setiap tahun ke Dharamsala. Sonam (16), putri seorang petani di Dotoe, Tibet, bertutur, ia terpaksa mengungsi ke India. ”Saya hanya ingin sebuah pendidikan yang bagus,” katanya. ”China telah membuatkan jalan dan industri berkembang. Namun, warga Tibet menjadi pekerja bagi orang-orang China,” katanya.

Tabir tersingkap

Kerusuhan di Lhasa pertengahan Maret makin menyingkap tabir tragedi di Tibet. ”Jika Anda berbicara soal kehidupan di Tibet, di satu sisi memang terjadi kemajuan. Anda bisa hidup mewah,” kata Tenzin Norbu, yang bulan lalu menyeberang ke Nepal dengan menyamar sebagai pekerja Nepal di Tibet. ”Namun, jika Anda menyimak lebih dalam, setiap warga Tibet menghadapi masalah serius yang tidak kunjung diatasi. Secara umum warga Tibet tak punya hak, termasuk hak berbicara, entah soal apa pun,” kata Tenzin.

Zhang menuduh Dalai Lama menghasut protes di Lhasa, yang merembes di Yunnan, Sichuan, tempat kelompok etnis Tibet berada. Dalai Lama membantahnya dan meminta China memberi bukti atas tuduhan itu.

Norbu Dorje (73), mantan gerilyawan Tibet yang dilatih CIA, mengatakan, Dalai Lama tak mengajarkan demikian, hanya meminta otonomi lebih besar, bukan kemerdekaan. Namun, ada sekelompok warga muda yang sudah nekat karena keadaan yang mengimpit kehidupan.

Solusi Tibet, kata Norbu, adalah agar China memberikan otonomi. Norbu juga berharap dunia makin kuat memberikan dukungan agar keluhan mereka didengar. Menurut Norbu, sejak Rixhard Nixon, mantan Presiden AS, merangkul China, semua perjuangan Tibet sia-sia dan melemah. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Partai Komunis Cina: apa khasnya?

Ada dua macam tradisi dalam menyelenggarakan negara: tradisi Leninis dan tradisi non-Leninis. Di negara-negara di luar tradisi Leninis (demokrasi Barat), negara tidak dikuasai atau disubordinasikan kepada Partai. Negara selalu dipisahkan dari partai. Meskipun ada sebuah partai yang memenangkan pemilu, partai itu tidak menguasasi seluruh struktur birokrasi. Beberapa anggota partai yang memimpin kementrian-kementrian yang dipandang sebagai “jabatan politis.” Dalam tradisi Leninis, partai berkuasa tidak hanya menguasai jabatan puncak negara, tetapi juga seluruh struktur birokrasi, dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu sering dikatakan yang ada di Cina adalah “negara-partai” (juga di Vietnam, Korea Utara, dan negara-negara komunis di Uni Soviet maupun Eropa Timur). Dalam negara-partai hubungan antara negara dan partai sangat erat, sedemikian erat sehingga tidak dapat dipisahkan.

Hubungan erat ini dirumuskan dalam Pembukaan UUD Republik Rakyat Cina. Partai itu “memimpin” rakyat Cina, termasuk negara. Maka Partai Komunis Cina (seterusnya: PKC) itu (1) merumuskan kebijakan, (2) melaksanakan kebijakan dan (3) mengawasi pelaksanaan kebijakan itu. Kekuasaan semacam ini sungguh masif. Yang merumuskan kebijakan adalah Politbiro yang terdiri dari kurang-lebih 25 orang. Walaupun Politbiro ada di bawah Komite Sentral (yang terdiri dari kurang-lebih 200 orang), Politbiro pada umumnya dapat mengambil keputusan sendiri, bahkan Politbiro dapat meminta keputusannya itu disahkan oleh sidang Komite Sentral (setiap bulan Septemer-Oktober). Kebijakan yang diputuskan meliputi apa saja, tidak terkecuali keputusan mengenai keijakan ekonomi.

Partai pula yang melaksanakan kebijakan. Ini dapat terjadi karena semua aparat birokrasi adalah “kader-kader” Partai. Keputusan Politbiro dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang adalah anggota partai dan dibantu oleh menteri-menteri yang anggota Partai, demikian seterusnya sampai ke tingkat desa. Kesatuan antara Partai dan birokrasi ini pernah dikiritik oleh Deng Xiaoping pada awal Reformasi, tetapi disahkan lagi setelah terjadi “Peristiwa 4 Juni” pada tahun 1989. Alasan yang dikemukakan karena “pemisahan Partai dari pemerintah” (dang-zheng fenkai) itu dapat mengganggu stabilitas politik.

Partai juga yang mengawasi pelaksanaan kebijakan. Meskipun pelaksana kebijakan adalah kader-kader partai, ada kecurigaan bahwa mereka tidak selalu setia melaksanakan kebijakan yang telah digariskan. Maka di tiap cabang birokrasi senantiasa ada “sekretaris partai” (shuji) yang mewakili Partai dalam tugas pengawasan. Jadi, di samping gubernur ada sekretaris partai yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada gubernur. Demikian seterusnya dengan bupati, camat, lurah, kepala desa, semuanya diawasi oleh seorang sekretaris partai. Tidak dikecualikan lembaga-lembaga pemerintah, tempat pendidikan, pusat riset, rumah sakit, pabrik, dsb. Pengawasan oleh Partai ini tidak boleh dipandang enteng karena seorang sekretaris partai dapat membatalkan apa yang diputuskan oleh kepala birokrasi, jika ia merasa keputusan itu tidak sesuai dengan kebijakan partai.

Sudah kita bicarakan tentang peran negara Cina di bidang ekonomi, banyaknya intervensi negara dalam kegiatan ekonomi. Kalau melihat sedemikian erat hubungan antara Partai dan Negara, pertanyaan selanjutnya adalah: mungkinkah intervensi negara itu sebetulnya adalah alat intervensi Partai? Dengan kata lain, mungkinkah negara adalah alat Partai untuk mengelola ekonomi? Kalau dibandingkan dengan sistem manajaemen modern, dapatkah Partai disamakan dengan “Board of Directors” sementara negara adalah sekedar “manager”?

Kalau ini dapat diterima, maka intervensi negara atau Partai harus dipahami dari sudut kepentingan dan agenda Partai. Pertama, Partai memang ingin membangunkan dan menyejahterakan bangsa Cina, suatu hal yang merupakan tujuan berdirinya PKC pada tahun 1920-an. Bahwa pada waktu itu memakai jalan komunisme, itu bukan soal besar. Sekarang menempuh jalan kapitalisme, juga bukan kontradiksi. Partai hanya punya tujuan untuk membuat Cina “kaya dan perkasa” (fu qiang), apapun jalannya. Ini sebenarnya mempunyai akar sejarah dari intelektual abad ke-19 yang marah tatkala Cina dirobek-robek oleh kolonialisme Barat.

Tetapi, kedua, ini dapat juga dihubungkan dengan kepentingan PKC untuk melanggengkan kekuasaannya di Cina secara tidak demokratis. Pembangunan ekonomi dipacu agar rakyat Cina memberi legitimasi kepada PKC untuk terus berkuasa di Cina. Bagi PKC, pembangunan ekonomi adalah soal mati-hidupnya. Hal ini barangkali sebuah ciri yang melekat pada setiap partai tunggal yang berkuasa. Bedanya dengan partai-partai tunggal lainnya adalah bahwa PKC sukses dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi (banyak negara dengan partai tunggal yang bangkrut dan korup).

Dengan demikian kita boleh mengharapkan (1) PKC akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Cina dan (2) PKC tidak akan melepaskan kekuasaanya di Daratan Cina. Dari sudut ekonomi politik, sangat menarik menyaksikan bagaimana “ekonomi” benar-benar diabdikan kepada “politik.” Apakah dengan demikian tesis Lindblom bahwa “ekonomi” mengendalikan “politik” tidak bisa dipakai untuk kasus Cina?

MASALAH NEGARA & PERANNYA

Pada pertemuan V sebenarnya kita telah bicara mengenai negara, bagaimana negara “menyesuaikan” diri terhadap situasi baru dari sistem perseptoral menuju sistem pasar. Salah satunya, tapi yang terpenting, adalah merampingkan Dewan Negara dengan menutup dan mengurangi kementrian yang tidak lagi berguna. Pada kesempatan ini kita bertanya tentang peran negara: apa peran negara dalam sistem pasar yang baru ini? Apakah sistem pasar sudah mengambi alih peran negara dalam mengkoordinasikan masyarakat, ataukah negara masih memainkan peran yang besar? Dengan kata lain, kita bertanya tentang hubungan antara “negara” dan “pasar.”

Dari pengalaman negara-negara di Eropa Barat, Amerika Serikat, juga Jepang, Australia, Selandia Baru, ketika sebuah negara menerapkan sistem ekonomi pasar, peran negara makin berkurang. Pasar dianggap cukup mengambi alih peran negara. Ini memang tidak nampak menonjol pada sistem mixed economy (John M. Keynes) yang dipraktikkan di Eropa dan Amerika sesudah Perang Dunia II, tetapi sangat jelas pada saat negara-negara yang pada tahun 1980-an beralih kepada sistem “ekonomi neo-liberal.” Terjadilah usaha “mengusur” negara dan ini dilakukan secara sistematis dan cepat di Inggris, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Dalam bahasa ekonomi neoliberal sejauh dirumuskan oleh IMF (International Monetary Fund), mereka menjalankan “structural adjustment programme,” atau sering disebut juga “Washington Consensus.”

Cina secara umum – juga pada tahun 1980-an – dapat dikatakan mengikuti kecenderungan yang serupa. Memang pembahasan populer yang sering dibuat oleh para jurnalis terbatas pada perubahan dari “ekonomi terencana” menuju ke “ekonomi pasar.” Perspektif ini terlalu sempit dan jelas memuat bias ideologi neoliberal. Perubahan sistem ekonomi di Cina perlu dibaca dalam konteks global pada waktu itu. Pertanyaannya lebih tepat kalau tidak hanya bertanya apakah Cina sudah menjalankan ekonomi pasar kapitalis, tetapi sistem ekonomi kapitalis yang mana yang dianut Cina. Jadi, jauh lebih merangsang ingin tahu kalau bertanya sejauh mana Cina telah menggusur negara menurut model ekonomi neoliberal. Secara spesifik: bagaimana Cina menjalankan deregulasi, privatisasi dan perdagangan bebas (tiga pilar dalam SAP)?

Dari pokok-pokok yang telah kita bahas, kita temukan bahwa negara di Cina masih belum tergusur ke luar dari ekonomi. Ini nampak dalam hampir semua kegiatan ekonomi. Sistem pasar dipakai sehingga harga benar-benar menjadi signal yang menentukan dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Namun sekaligus juga nampak bahwa negara masih mengadakan intervensi dalam perekonomian secara amat mendalam. Pengusaha swasta ternyata tidak bebas berusaha, termasuk mengumpulkan modal. Pasar modal masih terbagi menjadi dua, perbankan masih dikuasi oleh empat bank yang dikuasai oleh negara. Demikian pula perdagangan internasional dan investasi asing yang tidak sebebas seperti dibayangkan orang karena ada subsidi ekspor dalam perdagangan internasional dan ada pembatasan ketat pada investor asing yang masuk ke Cina. Negara masih mempunyai perang penting di Cina. Ini bahkan nampak jelas dalam regulasi internet yang sebenarnya harus mengabdi kepada kepentingan bisnis untuk menjelajahi dunia maya dengan kebebasan penuh.

Laurence Brahm berpendapat bahwa apa yang terjadi di Cina pada tahun 1990-an tidak dapat dilepaskan dari peran sentral dari perdana menteri pada masa itu, Zhu Rongji. Ada ancaman besar gunung yang dihadapi oleh Zhu, seperti inflasi, kredit macet, pengangguran,

BUMN yang bangkrut. Namun dikatakannya bahwa Zhu yang dalam hatinya masih mempunyai warisan dari “ekonomi terencana” dengan amat cerdik menggabungkan sistem pasar dan peran negara yang besar. Pemerintah Cina pada waktu itu menjalankan apa yang diistilahkan “hongguan tiaokong” (kontrol makro). Secara sepintas ia nampak seperti ekonomi Keynesian karena Zhu Rongji menuangkan banyak modal dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Cina. Negara tetap diberi peran besar oleh Zhu.

Dengan ini Zhu Rongji bertabrakan dengan ajaran dan teori ekonomi neoliberal yang dipropagandakan oleh IMF dan Bank Dunia. Tetapi nyatanya perekonomian Cina mengalami pertumbuhan yang tinggi, dan yang lebih penting lagi perekonomian Cina tidak terkena krisis keuangan pada tahun 1997. Dua bukti ini dipakai oleh Brahm untuk memperlihatkan bahwa resep neoliberal ala IMF dan Bank Dunia tidak dapat diterapkan di mana saja di dunia. Sistem pasar memang diterapkan tetapi sekaligus juga ada peran negara. Kata Brahm lagi: “So, while Zhu attempted to adopt classic Western monetary and fiscal tools, the nature of China’s economy during this stage of transition also required the simultaneous use of administrative intervention – effectively, the tools of planned economics – to coordinate the disparate and uncoordinated aspects of China’s economy.” (Brahm, 2003: 77)

Jadi, sejauh mana sistem pasar telah berakar di Cina? Sejauh mana ekonomi berhasil mematahkan dominasi politik? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab sekarang. Untuk itu perlu dibicarakan secara mendalam peran Partai Komunis Cina, dan ini akan menjadi topik pembicaraan minggu yang akan datang.

KEDUDUKAN PEMERINTAH

Dalam masa pemerintahan Mao, kedudukan Pemerintah di dalam ekonomi sangat menentukan karena ekonomi memang dijalankan oleh Pemerintah. Pemerintah menyusun sebuah rencana ekonomi untuk lima tahun (repelita) lalu dari rencana tingkat nasional ini diterjemahkan ke tingkat daerah. Dominasi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah tidak dapat diragukan karena Pemerintah Pusat inilah yang menggodok dan mengolah rencana ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) secara rinci. Daerah harus menjalankan rencana ekonomi seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi.

Oleh karena itu diperlukan birokrasi yang amat besar dan rumit karena untuk segala bidang kegiatan ekonomi diatur dan diawasi oleh birokrasi. Birokrasi tingkat pusat pada umumnya tercerminkan pada birokrasi tingkat daerah. Misalnya, di tingkat pusat ada Kementerian Perindustrian, maka di tingkat daerah juga ada “kementrian” (dengan nama lain) yang sama. Di samping itu masih ada cabang Partai Komunis Cina yang juga ikut dalam pelaksanaan rencana ekonomi ini.

Birokrasi di Cina secara garis besar dibagi atas: pemerintah pusat (zhongyang), pemerintah daerah (difang) dan pemerintah dasar (jiceng). Pemerintah daerah terbagai menjadi: provinsi, kabupaten, dan kecamatan, sedang pemerintah dasar terdapat di wilayah pedesaan (nongcun). Perusahaan-perusahaan (milik negara) tersebar di wilayah-wilayah administratif tersebut, di kota-kota (shi).

Dari uraian singkat di atas telah nampak betapa rumit implementasi sebuah rencana ekonomi di Cina pada waktu itu. Pemerintah Cina pada waktu itu yakin bahwa cara ini lah yang dapat menjamin kesetaraan dan kesamaan. Insentif moral sangat membantu pelaksanaan ekonomi yang terencana secara terpusat itu. Tapi yang paling sering dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah problem yang disebut “tiao-tiao, kuai-kuai,” sebuah perusahaan mengalami kebingunan karena ada perintah-perintah yang bertabrakan yang berasal dari atas (tiao) dan dari samping (kuai). Belum lagi intervensi dari Sekretaris Cabang Partai Komunis Cina. Pada akhirnya muncul “inefficiency.”

Seiring dengan diperkenalkannya sistem pasar dan sekaligus juga insentif material, administrasi pemerintahan juga mengalami perubahan dan perombakan besar-besaran. Ini terutama pada tingkat Pemerintah Pusat, dan dimulai pada 1982, dilanjutkan pada 1988, pada 1993, 1998. Di dalam Pemerintah Pusat ada yang disebut “Dewan Negara” yang sama dengan kabinet dalam sistem pemerintahan demokrasi. Misalnya, sebelum reformasi terdapat 52 kementerian, jumlah ini, tahap demi tahap, diciutkan menjadi 29 kementrian saja. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak lagi ditentukan oleh birokrasi. Zhu Rongji yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1993 mempunyai andil besar pada perampingan birokrasi ini.

Perlu dicatat dua lembaga yang berperan besar dalam masa transisi. Pertama, “Komisi Negara untuk Ekonomi dan Perdagangan” yang merupakan peleburan dari enam kementrian: Industri Listrik, Industri Batubara, Industri Metalurgi, Industri Pembuatan Mesin, Industri Kimia dan Perdagangan Dalam Negeri. Komisi ini dikehendaki oleh Zhu memainkan peran seperti MITI-nya Jepang. Rencana besarnya adalah mereformasi perusahaan milik negara yang besar menjadi konglomerat besar, mirip dengan chaebol di Korea Selatan.

Ada lembaga lain yang juga diciptakan untuk menanggapi diterapkannya sistem pasar, yaitu MOFTEC (Ministry of Foreign Economic Relations). Kementrian ini didirikan pada 1982 dengan nama MOFERT dengan menyerap Kementrian Hubungan Ekonomi Luar-Negeri (didirikan 1964), Komisi Pengawasan Investasi Asing (didirikan 1979) dan Komisi Negara untuk Pengawasan Impor dan Ekspor (didirkan 1979). Nama MOFERT diganti menjadi MOFTEC pada 1993. Lembaga inilah yang berurusan langsung dengan masalah perdagangan internasional dan segala liku-likunya, termasuk WTO.

Tapi, pada tahun 2003, dalam sidang pertama Konggres Rakyat X, diputuskan untuk melebur “Komisi Negara untuk Ekonomi dan Perdagangan” dan MOFTEC menjadi satu kementrian baru, yaitu Ministry of Commerce. Hal ini dimaksud untuk memenuhi perkembangan baru sesudah Cina diterima sebagai anggota WTO. Dengan demikian kementrian yang baru ini mempunyai tugas yang banyak dan mempunyai kekuasaan luas. Secara resmi ditetapkan: “Mempelajari dan menyusun kebijakan dan peraturan yang akan membakukan operasi pasar dan merampingkan tertib pasar; mempercepat didirikannya dan diselesaikannya sistem pasar; memperdalam reformasi di bidang industri distribusi; memonitor dan membuat analisis operasi pasar dan pasokan dan permintaan akan komoditas; mengorganisir proyek kerjasama ekonomi internasional; mengorganisir dan mengkoordinir isu anti-dumping dan anti-subsidy, termasuk melakukan survei mengenai kerusakan yang ditimbulkan pada industri dalam negeri.” (CQ, 174: 573)

Nampak bagaimana Pemerintah Cina secara setapak demi setapak melepaskan “cengkeraman”-nya pada kegiatan ekonomi, dan berangsur-angsur membiarkan mekanisme pasar menentukan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun penerapan sistem pasar ala Amerika masih jauh, Pemerintah Cina mempunyai strategi sendiri yang khas yang disebut shehui zhuyi shichang jingji atau “ekonomi pasar sosialis.” Bagaimana ini dilaksanakan, kuliah-kuliah berikutnya akan memperjelas hal ini.