KEDUDUKAN PEMERINTAH

Dalam masa pemerintahan Mao, kedudukan Pemerintah di dalam ekonomi sangat menentukan karena ekonomi memang dijalankan oleh Pemerintah. Pemerintah menyusun sebuah rencana ekonomi untuk lima tahun (repelita) lalu dari rencana tingkat nasional ini diterjemahkan ke tingkat daerah. Dominasi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah tidak dapat diragukan karena Pemerintah Pusat inilah yang menggodok dan mengolah rencana ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) secara rinci. Daerah harus menjalankan rencana ekonomi seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi.

Oleh karena itu diperlukan birokrasi yang amat besar dan rumit karena untuk segala bidang kegiatan ekonomi diatur dan diawasi oleh birokrasi. Birokrasi tingkat pusat pada umumnya tercerminkan pada birokrasi tingkat daerah. Misalnya, di tingkat pusat ada Kementerian Perindustrian, maka di tingkat daerah juga ada “kementrian” (dengan nama lain) yang sama. Di samping itu masih ada cabang Partai Komunis Cina yang juga ikut dalam pelaksanaan rencana ekonomi ini.

Birokrasi di Cina secara garis besar dibagi atas: pemerintah pusat (zhongyang), pemerintah daerah (difang) dan pemerintah dasar (jiceng). Pemerintah daerah terbagai menjadi: provinsi, kabupaten, dan kecamatan, sedang pemerintah dasar terdapat di wilayah pedesaan (nongcun). Perusahaan-perusahaan (milik negara) tersebar di wilayah-wilayah administratif tersebut, di kota-kota (shi).

Dari uraian singkat di atas telah nampak betapa rumit implementasi sebuah rencana ekonomi di Cina pada waktu itu. Pemerintah Cina pada waktu itu yakin bahwa cara ini lah yang dapat menjamin kesetaraan dan kesamaan. Insentif moral sangat membantu pelaksanaan ekonomi yang terencana secara terpusat itu. Tapi yang paling sering dihadapi oleh sebuah perusahaan adalah problem yang disebut “tiao-tiao, kuai-kuai,” sebuah perusahaan mengalami kebingunan karena ada perintah-perintah yang bertabrakan yang berasal dari atas (tiao) dan dari samping (kuai). Belum lagi intervensi dari Sekretaris Cabang Partai Komunis Cina. Pada akhirnya muncul “inefficiency.”

Seiring dengan diperkenalkannya sistem pasar dan sekaligus juga insentif material, administrasi pemerintahan juga mengalami perubahan dan perombakan besar-besaran. Ini terutama pada tingkat Pemerintah Pusat, dan dimulai pada 1982, dilanjutkan pada 1988, pada 1993, 1998. Di dalam Pemerintah Pusat ada yang disebut “Dewan Negara” yang sama dengan kabinet dalam sistem pemerintahan demokrasi. Misalnya, sebelum reformasi terdapat 52 kementerian, jumlah ini, tahap demi tahap, diciutkan menjadi 29 kementrian saja. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak lagi ditentukan oleh birokrasi. Zhu Rongji yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1993 mempunyai andil besar pada perampingan birokrasi ini.

Perlu dicatat dua lembaga yang berperan besar dalam masa transisi. Pertama, “Komisi Negara untuk Ekonomi dan Perdagangan” yang merupakan peleburan dari enam kementrian: Industri Listrik, Industri Batubara, Industri Metalurgi, Industri Pembuatan Mesin, Industri Kimia dan Perdagangan Dalam Negeri. Komisi ini dikehendaki oleh Zhu memainkan peran seperti MITI-nya Jepang. Rencana besarnya adalah mereformasi perusahaan milik negara yang besar menjadi konglomerat besar, mirip dengan chaebol di Korea Selatan.

Ada lembaga lain yang juga diciptakan untuk menanggapi diterapkannya sistem pasar, yaitu MOFTEC (Ministry of Foreign Economic Relations). Kementrian ini didirikan pada 1982 dengan nama MOFERT dengan menyerap Kementrian Hubungan Ekonomi Luar-Negeri (didirikan 1964), Komisi Pengawasan Investasi Asing (didirikan 1979) dan Komisi Negara untuk Pengawasan Impor dan Ekspor (didirkan 1979). Nama MOFERT diganti menjadi MOFTEC pada 1993. Lembaga inilah yang berurusan langsung dengan masalah perdagangan internasional dan segala liku-likunya, termasuk WTO.

Tapi, pada tahun 2003, dalam sidang pertama Konggres Rakyat X, diputuskan untuk melebur “Komisi Negara untuk Ekonomi dan Perdagangan” dan MOFTEC menjadi satu kementrian baru, yaitu Ministry of Commerce. Hal ini dimaksud untuk memenuhi perkembangan baru sesudah Cina diterima sebagai anggota WTO. Dengan demikian kementrian yang baru ini mempunyai tugas yang banyak dan mempunyai kekuasaan luas. Secara resmi ditetapkan: “Mempelajari dan menyusun kebijakan dan peraturan yang akan membakukan operasi pasar dan merampingkan tertib pasar; mempercepat didirikannya dan diselesaikannya sistem pasar; memperdalam reformasi di bidang industri distribusi; memonitor dan membuat analisis operasi pasar dan pasokan dan permintaan akan komoditas; mengorganisir proyek kerjasama ekonomi internasional; mengorganisir dan mengkoordinir isu anti-dumping dan anti-subsidy, termasuk melakukan survei mengenai kerusakan yang ditimbulkan pada industri dalam negeri.” (CQ, 174: 573)

Nampak bagaimana Pemerintah Cina secara setapak demi setapak melepaskan “cengkeraman”-nya pada kegiatan ekonomi, dan berangsur-angsur membiarkan mekanisme pasar menentukan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun penerapan sistem pasar ala Amerika masih jauh, Pemerintah Cina mempunyai strategi sendiri yang khas yang disebut shehui zhuyi shichang jingji atau “ekonomi pasar sosialis.” Bagaimana ini dilaksanakan, kuliah-kuliah berikutnya akan memperjelas hal ini.