Pertemuan IV

PERTEMUAN IV: INSENTIF MATERIAL

Peralihan dari “perceptoral system” ke “market system” berjalan terus kendati perlawanan dari kelompok yang menentangnya. Deng Xiaoping dalam berbagai kesempatan mendesakkan perubahan ini. Misalnya, dia dengan terang-terang mengatakan: “Kebijakan umum kami adalah menempatkan dorongan moral di tempat pertama, dan insentif material di tempat kedua. Pemberian medali dan sertifikat merupakan dorongan moral dan memberikan penghormatan politik. Hal ini penting. Namun, insentif material tidak dapat dilupakan.” (DXPWX, 1978: 99). Pernyataan seorang pemimpin seperti ini sangat penting dan menentukan bagi rakyat jelata yang masih belum yakin.

Seperti telah diutarakan, para petani lah yang paling pertama menyambut kebijakan baru ini dengan penuh antusias. Ini mula-mula berbentuk “sistem tanggung-jawab keluarga,” tiap-tiap keluarga mengontrak sebidang tanah dari negara (tim produksi), dan hasil dari tanah itu diberikan kepada negara sesuai dengan perjanjian kontrak, dan kelebihan dari jumlah kontrak menjadi milik petani dan bebas untuk dijualbelikan di pasar. Sementara itu alat produksi (alat pertanian maupun hewan) yang menjadi milik komune dikembalikan oleh tim produksi kepada petani. Dengan demikian petani memperoleh “insentif material” untuk bekerja lebih keras di ladang mereka.

Sehubungan dengan diperkenalkannya sistem tanggung-jawab, sistem kepemilikan tanah harus diubah. Di Cina tanah adalah milik negara atau kolektif. Akibat diterapkannya sistem tanggung jawab petani boleh mengontrak tanah selama jangka waktu tertentu, mula-mula 15 tahun, kemudian diperpanjang lagi menjadi 50 tahun. Hal ini membuka kesempatan petani untuk mempunyai hak milik atas tanah (walaupun dalam jangka waktu yang terbatas), dan dapat mewariskan kepada anak atau cucunya.

Sementara itu insentif material juga diperkenalkan di kota-kota tempat beroperasinya pabrik-pabrik. Sama seperti di pedesaan, sistem kontrak dan sistem tanggung-jawab diterapkan agar dengan insentif material ini para manajer bekerja lebih produktif. Di samping itu, manajer mendapat otonomi luas untuk bekerja sesuai dengan prinsip efisiensi: ia boleh menetapkan jadwal produksi, besar gaji dan tinggi-rendahnya harga. Yang tak kalah penting, ia dilengkapi dengan kekuasaan untuk mengangkat dan memecat pegawai atau buruh. Semua hal di atas sebelumnya diputuskan oleh birokrat negara dan Partai.

Sistem insentif material tentu langsung berkaitan dengan gaji. Pada masa sistem yang terkendali oleh Pusat, buruh dapat dikatakan tidak menerima gaji karena hampir semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh negara. Kecuali itu, dalam teori komunisme, gaji dianggap sebagai bentuk penindasan. Dalam sistem yang baru ini, muncullah gaji, yang diberikan menurut keahlian dan kebutuhan pabrik. Besar kecilnya gaji ditentukan oleh kedua hal itu, dan juga oleh semangat kerjanya. Buruh bekerja tidak lagi demi insentif moral, tetapi demi memperoleh gaji yang lebih tinggi.

Untuk melengkapi munculnya sistem pasar ini, mulai 1984 Pemerintah juga melepaskan kontrol atas harga barang-barang. Tapi untuk mencegah kekacauan, Pemerintah memperkenalkan dua macam harga: harga yang ditetapkan Pemerintah dan harga yang ditetapkan oleh pasar. Harga yang pertama berlaku untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan negara, sedang harga yang kedua untuk produk sisanya. Baru sepuluh tahun kemudian harga sebagian besar produk benar-benar ditentukan oleh pasar, tidak banyak yang masih ditentukan oleh negara.

Terakhir, Pemerintah Cina tidak lupa mendirikan sistem perbankan karena ekonomi pasar harus didukung oleh sistem perbankan modern. Pada 1983 Bank Rakyat ditetapkan menjadi bank sentral. Ia didampingi oleh Bank Komersial dan Industri, Bank Pertanian dan Bank Pembanguan Rakyat sebagai bank-bank khusus. Perubahan yang mendasar terjadi pada 1995 dengan membuat Bank Rakyat independen.

Peralihan dari sistem perseptoral ke sistem pasar menuntut banyak perubahan pada berbagai institusi di Cina. Cina tidak hanya harus memperkenalkan pasar barang, tetapi juga pasar tenaga kerja dan pasar keuangan. Dan ini berpengaruh langsung pada sistem produksi, sistem distribusi dan sistem konsumsi. Namun dampak besar terjadi pada cara berpikir orang Cina. Benar, kalau dikatakan bahwa pada awal tahun 1980-an, Cina mengalami “revolusi kedua.” Kita akan membahasnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam semester ini.

Pertemuan III

Reformasi ekonomi dapat dikatakan dirintis oleh para petani. Bagaimana ini mungkin? Bukankah petani sering dianggap sebagai kekuatan konservatif, yang lebih suka menjalani hidup subsisten daripada mengalami perubahan? Tentu ada suatu hal yang istimewa yang membedakan petani Cina dari petani-petani di tempat lain.

Para petani Cina sebenarnya sama konservatifnya dengan petani manapun di dunia. Yang membuat petani Cina menginginkan reformasi adalah pengalaman kelaparan yang amat traumatis. Hal ini dikemukakan oleh Yang Dali. Ketika para petani itu menyadari bahwa ancaman kelaparan itu akan datang, mereka mengambil keputusan untuk membubarkan komune. Sebagai gantinya mereka menciptakan sistem baru yang pada dasarnya bertentangan dengan sistem sosialisme. Jauh sebelum tahun 1978, mulai dari dua provinsi, Anhui dan Sichuan, kemudian merembet ke seluruh negara, para petani satu per satu mengadakan tindakan pembangkangan. Mereka mengadakan “sistem kontrak” dengan kepala desa untuk menghasilkan sesuai dengan kuota, lalu menjual surplus ke pasar bebas. Dari penjualan surplus pertanian ini, para petani memperoleh uang yang dipakainya untuk membeli barang-barang kebutuhan “mewah” (kipas angin, lemari es, mesim cuci, TV, dsb.), atau membangun rumahnya. Pasar di pedesaan hidup lagi setelah diberangus selama 30 tahun.

Di antara para petani itu, ada sebagian yang memakai surplus pendapatannya itu untuk mendirikan “perusahaan desa” (xiang-zhen qiye). Perusahaan-perusahaan ini berkembang pesat karena para petani melihat adanya insentif nyata yang ditimbulkan oleh transaksi dalam pasar. Berbeda dari perusahaan yang ada selama komune masa berdiri, perusahaan ini berproduksi sesuai dengan hukum pasar. Tidak ada lagi perintah dari “ketua tim” atau “ketua brigade” untuk menaikkan atau menurunkan produksi. Perusahaan desa memang bukan perusahaan besar, dan tidak memakai teknologi tinggi. Meskipun demikian munculnya perusahaan-perusahaan ini merupakan langkah pertama negara melepaskan kontrolnya terhadap pengusaha swasta, sekalipun baru pada tingkat desa.

Rekan-rekannya di kota mengikuti jejak para petani, tapi setelah Pemerintah menetapkan bubarnya komune (1982). Mereka mulai dengan membuka toko-toko kelontong, dan juga usaha jasa seperti salon, restoran, dsb. Mula-mula hanya beberapa orang saja, yang kebetulan mempunyai semangat nekat. Lalu, ketika ternyata tidak dilarang, teman-temannya menyusul. Jumlahnya makin lama semakin banyak. Rata-rata jumlah pekerja kurang dari delapan orang, dan mereka ini disebut “getihu” (usaha rumah tangga). Sekali lagi, negara juga membiarkan mereka untuk ke luar dari kontrol-nya.

Demikianlah awal dari proses munculnya benih “pengusaha swasta” (siying qiyezhu), kelompok orang yang terlarang di masa ideologi komunisme masih diterapkan secara ketat. Pengusaha swasta didefinisikan sebagai usaha yang mempekerjakan lebih dari delapan orang. Mereka muncul dengan mengikuti seluruh gerak reformasi ekonomi yang berlangsung di Cina sejak 1978. Jumlah mereka semakin banyak dan juga semakin memperlihatkan kekuatan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang spektakuler.

Pada mulanya Pemerintah Cina (baca: PKC) mengalami kesulitan untuk mengesahkan eksistensi pengusaha swasta ini karena ideologi komunisme tidak mengijinkan “kepemilikan pribadi.” Bukan kepemilikan individu, melainkan kepemilikan bersama (public ownership) yang harus diberi tempat utama di Cina. Namun gerak maju dari pengusaha swasta ini tidak tertahan, terutama dengan masuknya pengusaha swasta asing. Pemimpin Cina berdebat panjang bagaimana menemukan terobosan yang pas: di satu pihak, tetap mempertahankan kepemilikan bersama, dan di lain pihak, mengijinkan adanya pengusaha swasta.

Debat ini menghasilkan keputusan-keputusan, yang sedikit demi sedikit memberi ruang kepada pengusaha swasta.. (Gold, 1990: 162-165) Pada tahun 1998, akhirnya, dibuat amandemen penting pada UUD yang bunyinya: “Negara mengijinkan adanya sektor swasta dalam ekonomi dan berkembang dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.” Maksudnya, untuk melengkapi, bukannya memperkuat ekonomi sosialis. Pada 1992 setelah Deng Xiaoping mengadakan “nanxun” (perjalanan ke selatan), ditegaskan “ekonomi pasar sosialis” dalam Konggres Partai ke-14. Di situ jelaskan bahwa kepemilikan bersama oleh negara cukup diterapkan pada beberapa sarana produksi. Baru pada lima tahun kemudian, dalam Konggres Partai ke-15 dinyatakan bahwa perekonomian swasta tidak lagi “pelengkap” melainkan “komponen penting” dalam ekonomi Cina.

Demikianlah Cina telah “melahirkan” kelompok pengusaha swasta. Jumlahnya sebenarnya belum besar. Menurut sebuah laporan resmi, pada pertengahan tahun 2004, di Cina terdapat 3,44 juta pengusaha swasta, dan pada akhir tahun jumlah itu telah naik menjadi 3,8 juta. (Natalia Soebagjo, 2005). Mereka dibiarkan hidup oleh PKC, bahkan pada tahun 2001, pada kesempatan ulang tahun ke 80, diijinkan untuk masuk menjadi anggota Partai.

Ini tidaklah berarti bahwa para pengusaha swasta kini menikmati angin segar dalam berusaha. Tetap saja mereka ada pada posisi yang kalah, misalnya, ketika bersaing dengan perusahaan milik negara. Pengusaha swasta mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank, yang masih dikuasai oleh Negara. Kesulitan juga dihadapi untuk memperoleh dana lewat pasar saham, baik yang di Shanghai maupun yang di Shenzhen. Pengusaha swasta, pada akhirnya, harus pandai-pandai menemukan akal untuk berusaha di Cina.

Pertemuan II

Sistem perseptoral di China

Sehubungan dengan studi kita tentang Cina, perhatian kita arahkan kepada cara perceptoral system. Lindblom mengatakan bahwa Cina selama masa pemerintahan Mao Zedong memakai perceptoral system secara intensif. Surat kabar, radio, TV dipenuhi dengan ajakan dan himbauan pemerintah. Bahkan juga bidang kesenian tidak luput dari usaha Pemerintah untuk “mendidik” rakyatnya.

Di RR Cina pada masa itu harian Renmin ribao memainkan peran sentral, panutan semua publikasi pemerintah, pusat maupun daerah. Apa yang diterbitkan dalam Renmin ribao dicetak atau dikutip lagi di Harian Buruh, Harian Pemuda, Harian Petani, dsb. Laporan dalam harian itu juga disiarkan oleh radio, Stasiun Siaran Rakyat di Beijing, yang disiarkan lagi ke segala pelosok negara, dari kota sampai desa-desa. Kalau berita itu sangat penting (ucapan Mao!), maka berita itu akan dicetak menjadi buku atau pamflet yang akan dipakai untuk kegiatan “kelompok belajar,” untuk kegiatan kebudayaan lainnya.

Kegiatan kesenian – musik, teater, lukisan, tari – semuanya dipakai untuk menyebarluaskan propaganda. Pemerintah Cina pada waktu itu, menariknya, mendorong rakyatnya untuk giat mendirikan aneka kegiatan kesenian. Seperti dilaporkan, di sebuah komune wajib mempunyai pusat kebudayaan, pusat rekreasi, sekolah seni, perpustakaan, kelompok tari, dsb. Dalam semua kegiatan ini gagasan-gagasan yang dilemparkan oleh Pemerintah harus diterjemahkan.

Cara yang juga sering dipakai adalah “kampanye” (yundong), yang dilakukan dengan menggerakkan banyak orang. Ada yang dilakukan secara periodik untuk memperingati acara tahunan (hari berdirinya RRC, hari buruh, dsb.), di samping itu ada juga yang dilakukan pada jangka waktu tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, kampanye “land-reform”, kampanye “Seratus Bunga,” kampanye “Pendidikan Sosialis,” dsb. Kampanye terbesar adalah Revolusi Kebudayaan pada tahun 1966 yang mengajak penduduk Cina untuk menjadi “manusia baru.”

Menurut Lindblom, penduduk di Cina pada waktu itu melakukan hal itu dengan penuh semangat mengingat “moral incentive” (insentif moral). Ia membedakan dari “insentif material,” insentif yang diberikan dalam bentuk materi kepada mereka yang berprestasi dalam kegiatan ekonomi. Insentif moral, misalnya, berupa puji-pujian, plakat penghargaan, lencana, panji-panji. Malah sering terjadi seseorang diangkat menjadi “pahlawan.” Mereka yang mampu mencapai target kampanye, menerima salah satu dari penghargaan itu, dan ini cukup memuaskan. “Buruh teladan,” “Petani teladan,” “Perusahaan teladan,” kerap diberikan sebagai insentif agar orang/pabrik itu semakin giat berusaha.

Insentif moral memang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan insentif material, yaitu dalam hal semangat yang menggebu-gebu. Seketika orang dapat diyakinkan akan tujuan yang diterangkan, ia akan bergerak dengan semangat yang meledak. Dengan insentif moral “dilepaskan cadangan antusiasme, enerji dan kreativitas yang melimpah,” kata Lindblom. Begitu ia mendapatkan penugasan, ia dapat mendefinisikan baik tanggung-jawab dan kewajiban yang terlekat dalam tugas itu serta mengerahkan enerji maupun segala kemampuannya. Ini berlaku baik bagi mereka yang tergolong “kader” maupun warga negara biasa.

Pada bentuk yang ekstrim insentif moral ini pada akhirnya menghantar pada konflik antara “ahli” dan “merah.” Mana yang lebih hebat: yang memiliki keterampilan atau yang memiliki semangat? Pada masa Revolusi Kebudayaan, yang terakhirlah yang dipilih. Sementara mereka yang menguasai “teknik” dipandang tidak/kurang memiliki semangat yang tinggi dan menggebu.

Pertemuan I

Koordinasi masyarakat: authority, market, persuasion

Manusia hidup bersama manusia lainnya dalam masyarakat. Bagaimana dapat membuat manusia yang satu bekerja sama dengan manusia lain? Misalnya, bagaimana acara pagi hari dapat diatur sehingga tidak terjadi ketegangan dalam rumah? Atau, bagaimana dalam sebuah negara orang dapat bekerja sama menghasilkan kesejahteraan bersama? Kalau negara Indonesia ingin mengadakan “pembangunan,” bagaimana manusia-manusia Indonesia dapat digerakkan menuju ke satu tujuan itu?

Pertanyaan mengenai “koordinasi” ini sudah berabad-abad yang silam menghinggapi banyak pemikir. Seorang pemikir Inggris dari abad ke-17, Thomas Hobbes, mengatakan bahwa masyarakat manusia harus diatur dengan cara kekerasan, yaitu yang disebutnya “Leviathan.” Tanpa kekerasan manusia akan saling cakar dan saling bunuh, dengan akibat tidak menghasilkan apapun. Tentu Hobbes mengatakan bahwa munculnya Sang Penguasa ini hasil sebuah kesepakatan bersama dari orang-orang dalam masyarakat itu.

Charles Lindblom, seorang profesor ilmu politik di Yale University, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hobbes itu barulah menjelaskan salah satu kemungkinan. Memang masyarakat manusia memerlukan authority atau kekuasaan. Misalnya, seorang dosen dapat memerintahkan mahasiswanya untuk membaca bahan bacaan. Seorang Ketua RT dapat menyuruh warganya untuk ikut ber-siskamling. Seorang presiden dapat mengeluarkan Surat Keputusan untuk menaikkan harga BBM.

Tapi ada kegiatan lain yang tidak dapat dikendalikan dengan authority semata-mata. Misalnya, berapa besar sebuah perusahaan harus memproduksi sepatu. Jikalau authority dipakai, pasti akan menimbulkan jumlah produksi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan (entah jumlahnya terlalu banyak, entah warnanya tidak cocok, entah ukurannya tidak klop, dsb.). Untuk memproduksi sepatu – atau barang apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat – diperlukan sistem koodrinasi lain yang disebut market (pasar). Seorang manajer perusahaan sepatu cukup melihat apakah di pasar tersedia cukup sepatu dengan melihat berapa banyak sepatu yang terjual. Jika dalam jangka waktu tertentu gudangnya sudah kosong, maka dia dapat menambah jumlah produksi sampai pada suatu titik ketika ditemukan di pasar ada banyak sepatu yang tidak terjual.

Sebagai seorang yang berpengetahuan luas, Lindblom menyaksikan cara ketiga yang juga dapat dipakai untuk mengkoordinasikan manusia. Manusia-manusia memang digerakkan dengan authority dan market, tetapi di samping itu juga dengan yang disebutnya persuasion. Dari arti katanya jelas, manusia-manusia “diajak” atau “dihimbau” untuk mengerjakan sesuatu. Yang mengajak adalah Pemerintah, dan cara yang dipakai adalah “kata-kata.” Misalnya, manusia diajak tidak membuang sampah sembarangan dengan alasan sampah dapat menyebabkan selokan mampet, dan akhirnya menyebabkan banjir. Bagaimana kalau ada orang tidak cepat memahami himbauan dan ajakan ini? Pemerintah akan menyelenggarakan “pendidikan” bagi mereka. Nah, karena itu Lindlbom menamai cara ini “perceptoral system” (perceptor = guru). Dia melihat Uni Soviet, Cuba dan Cina memakai metode persuasion dengan amat kreatif dan efektif.

Di Cina banyak sekali himbauan yang dikeluarkan oleh penguasa kepada rakyatnya untuk melakukan sesuatu. Yang paling terkenal adalah himbauan untuk “mengabdi sesama” (we renmin fuwu), salah satu ucapan Mao Zedong. Di mana-mana slogan ini dapat dibaca, dan orang dihimbau untuk berbuat “mengabdi sesama.” Pada masa Mao berkuasa, memang orang yang hanya memikirkan diri sendiri, akan dikritik, bahkan bisa kehilangan pekerjaannya. Pada masa ini himbauan ini masih terpampang di mana-mana.

Jadi, ada tiga macam untuk meng-koordinasi-kan kegiatan manusia: authority, market dan persuassion. Lindblom berpendapat bahwa ketiga macam cara ini dipakai baik di negara kapitalis maupun negara sosialis, baik di negara yang demokratis maupun yang otoriter. Tentu saja kombinasi authority, market, dan persuassion dipakai dengan takaran yang berbeda. Ada yang memakai banyak authority dan persuasion, dan kurang market. Atau, lebih banyak market, kurang authority dan sedikit sekali persuasion.

Dalam masa satu semester ini, kerangka ini akan dipakai untuk menganalisa “sistem sosial politik” di Cina. Bagaimana authority, market, dan persuasion dipakai di Cina saat ini? Apakah lebih mengandalkan authority ataukah market? Apakah persuasion masih dipakai juga? Hal ini penting untuk dilakukan karena Cina pernah menerapkan koordinasi dengan authority dan persuasion, dan sejak 1978 sedang dalam proses untuk mengubahnya. Sejauh mana perubahan itu telah terjadi? Apakah market kini lebih diandalkan untuk koordinasi masyarakat?

Kalau ditempatkan dalam konteks dunia saat ini, koordinasi oleh market hampir dipakai oleh semua negara di dunia. Peran negara makin dipersempit, dan peran pasar makin luas. Dalam ilmu ekonomi paham ini disebut “neo-liberalisme,” yang dimulai di Inggris dan di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Lembaga internasional – IMF, World Bank, WTO – bahkan ikut menyebarkan dan menanamkan paham tersebut di seluruh dunia. Tentu saja tidak ada negara yang secara “murni” menerapkan prinsip neo-liberal ini, bahkan di Amerika Serikat sendiri. Apakah Cina dalam hal ini melaksanakan neo-liberalisme ini secara murni? Mudah-mudahan pertanyaan ini dapat terjawab pada akhir semester ini!