Wednesday, September 17, 2008

6,200 Chinese babies ill, 3 die from tainted milk



Related News


BEIJING (AP) — The government was dispatching thousands of inspectors to monitor producers as officials reported Wednesday that the number of babies sick from tainted milk formula had climbed dramatically to nearly 6,200 from 1,200 a day earlier.

At least three children have died and more than 1,300 others, mostly newborns, remain hospitalized with dozens suffering from acute kidney failure.

Health Minister Chen Zhu said he expected the numbers of affected babies to increase as "more and more parents take kids to the hospital."

The head of China's quality control watchdog agency, Li Changjiang, said 5,000 inspectors will be sent out nationwide to monitor companies after government testing showed that 20 percent of the companies producing milk powder had dairy products with melamine.

The chemical additive was at the center of a pet food scandal in the United States in 2007. An estimated 1,500 dogs and cats died after ingesting a pet food ingredient manufactured in China that was laced with melamine.

The emerging crisis has raised questions about the effectiveness of tighter controls China promised after a series of food scares in recent years over contaminated seafood, toothpaste and pet food exports.

It is also the second major case in recent years involving baby formula. In 2004, more than 200 Chinese infants suffered malnutrition and at least 12 died after being fed phony formula that contained no nutrients.

In a sign of the government's concern, Premier Wen Jiabao presided over a meeting Wednesday of China's Cabinet to back plans for a national inspection of milk products, according to a notice on the government's Web site.

Suppliers to the dairy companies are believed to have added the banned chemical, normally used in plastics, to watered-down milk to make it appear higher in protein. Inspectors will now start testing for melamine in all dairy products, Li said.

On Wednesday, the country's two largest dairy companies, Mengniu Dairy Co. and Yili Industrial Group Co., were among the companies forced to recall baby formula. In addition, Guangdong-based Yashili and Qingdao-based Suncare recalled their tainted milk powder, which is exported to five countries in Africa and Asia: Bangladesh, Yemen, Gabon, Burundi and Myanmar.

U.S. authorities have said formula from China is not approved for import but may be on sale in ethnic groceries, especially areas with large Chinese populations.

Inspectors are checking for contaminated formula in U.S. stores, and U.S. Food and Drug Administration spokeswoman Judy Leon said none has been found. Inspectors have checked more than 500 stores in California alone.

"So that is good news," she said.

So far, all the sick infants in China were found to have consumed milk powder produced by the company at the heart of the crisis, Sanlu Group Co., Chen said. Most babies developed urinary problems, including kidney stones, after consuming Sanlu milk powder for three to six months, he said.

Sanlu's general manager Tian Wenhua, who was fired a day earlier, was detained by police Wednesday, the Xinhua news agency said. Four milk suppliers have been arrested.

China's health minister said that 6,244 babies fell ill after being fed tainted milk formula, and that 158 were suffering from acute kidney failure. Chen reported the death of a third baby in eastern Zhejiang province but gave no details. The two earlier deaths had been reported in Gansu province. Currently, 1,327 children, mostly newborns, remain hospitalized.

The political fallout continued Wednesday, with the mayor of Hebei province's capital, Shijiazhuang, being fired, Xinhua reported. Four other city officials from Shijiazhuang, where Sanlu is based, were fired earlier.

Sanlu company officials as well as government officials share the blame for delays in reporting the contamination, said Hebei Deputy Governor Yang Chongyong, who spoke on the sidelines of the press conference.

Sanlu did not inform the Shijiazhuang city government until Aug. 2, despite receiving public complaints about the milk powder five months earlier, Yang said. Then city officials waited until Sept. 9 to inform provincial officials, who then took a full day before contacting the central government, he said.

The company went public last week with the information after its New Zealand partner, Fonterra, told the New Zealand government, which then informed the Chinese government.

On Wednesday, Fonterra CEO Andrew Ferrier told reporters in New Zealand that Sanlu officials told the local government on Aug. 2 and urged an immediate public recall, but authorities "made their own judgment."

"We were enormously relieved when the Chinese government decided to make it public because we had been urging that from day one. The relief was just massive," he said.

Monday, September 15, 2008

Heboh LNG Tangguh

Kompas, Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB

Kurtubi

Kasus penjualan LNG Tangguh dengan harga murah ke China belakangan menarik perhatian masyarakat. Adalah Wakil Presiden yang menyatakan potensi kerugian negara dari penjualan LNG Tangguh bisa mencapai 75 miliar dollar AS atau sekitar Rp 700 triliun selama 25 tahun kontrak.

Potensi kerugian ini akan makin bengkak jika formula tidak dapat diubah dan dalam 25 tahun ke depan harga minyak dunia berada di atas 120 dollar AS per barrel.

Untuk menghindari hal itu, Presiden memutuskan membentuk Tim Renegosiasi yang diketuai Menko Perekonomian. Tantangan yang akan dihadapi tim ini cukup berat mengingat formula harga jual yang merugikan Indonesia ini sudah tertuang dalam kontrak dan pernah direnegosiasi pada tahun 2006.

Namun, hasilnya diketahui sangat minim karena batas harga minyak hanya naik dari 25 dollar AS menjadi 38 dollar AS per barrel. Padahal, tahun 2006, harga minyak sudah menembus 70 dollar AS per barrel.

Akibatnya, harga jual LNG Tangguh hanya naik dari 2,66 dollar AS ke 3,35 dollar AS per MMBTU. Untuk diketahui, dengan harga minyak mentah sekitar 120 dollar AS per barrel, harga LNG dunia di pasar spot dan harga jual LNG Badak dengan kontrak jangka panjang adalah sekitar 20 dollar AS per MMBTU.

Secara teknis, Tim Renegosiasi kemungkinan akan menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh konflik kepentingan dari China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Di satu sisi CNOOC merupakan pembeli LNG Tangguh di Fujian, di sisi lain CNOOC merupakan bagian dari pemilik/”penjual” dengan kepemilikan saham di Proyek LNG Tangguh sekitar 17 persen.

Diingatkan sejak 2004

Sebenarnya, tahun 2004 (Kompas, 21/12/2004), saya sudah mengingatkan kepada pemerintah mengenai harga jual LNG Tangguh yang sangat murah, yang merupakan dampak dari diterapkannya UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. Pasalnya, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) sebagai ”pengelola” kekayaan migas nasional, sesuai UU Migas berstatus sebagai badan hukum milik negara yang tidak layak untuk berbisnis perminyakan. Akibatnya, untuk mengembangkan dan menjual migas bagian negara, berdasarkan UU Migas Pasal 44 Ayat 3g, BP Migas harus menunjuk pihak lain sebagai penjual.

Meski yang telah berpengalaman mengembangkan dan menjual LNG Indonesia (Arun dan Badak) dengan formula harga jual yang sangat visioner adalah Pertamina, BP Migas dan Departemen ESDM menunjuk, atau paling tidak menyetujui BP (perusahaan multinasional di bidang migas) sebagai operator/ pengembang dan penjual LNG Tangguh tanpa melalui tender.

Penunjukan BP sebagai pengembang dan penjual LNG Tangguh telah memunculkan peluang konflik kepentingan mengingat BP juga mempunyai proyek LNG di Australian North West Self LNG (ANWS) yang juga merebut pasar yang sama dengan LNG Tangguh.

Tahun 2002, dalam tender untuk merebut pasar Guangdong yang juga diikuti Qatar, ternyata LNG Tangguh ”kalah” dari ANWS. ”Kekalahan” ini kiranya perlu diteliti lebih lanjut. Apa betul LNG Tangguh ”kalah” dari ANWS karena LNG Tangguh menawarkan harga lebih tinggi dari ANWS? Menurut sumber dari Institut of Energy Economics, Tokyo (Koji Morita, 2003), kemenangan ANWS terjadi setelah dilakukan negosiasi individual antara bidder dan pemilik proyek.

Boleh jadi, keberadaan BP yang rancu, di mana satu kaki ada di LNG Tangguh dan kaki yang lain di LNG ANWS, telah ikut menentukan kekalahan LNG Tangguh. Oleh karena posisinya itu, BP berpeluang besar mengetahui secara persis berapa harga penawaran LNG Tangguh dan berapa harga penawaran LNG ANWS ke pasar Guangdong! Menurut Morita, harga yang diperoleh oleh ANWS di Guangdong adalah sekitar 3 dollar AS per MMBTU (harga minyak 20 dollar AS per barrel).

Panik

Dengan kalahnya LNG Tangguh di Guangdong, di Indonesia seolah-olah muncul suasana panik, khawatir LNG Tangguh tidak ada pasarnya. Padahal, hampir semua ahli ekonomi energi dunia bersepakat bahwa permintaan LNG dunia ke depan hingga 2030-2050 sangat cerah mengingat adanya kecenderungan dunia untuk menggunakan energi yang lebih bersih.

Di tengah ”kepanikan” itu, China menyatakan bersedia membeli LNG Tangguh tanpa lewat tender! Namun, di ujungnya harga yang terjadi sangat murah, jauh lebih murah ketimbang LNG yang dibeli China dari Australia, bahkan jauh lebih murah daripada harga elpiji tabung 3 kilogram untuk rakyat miskin.

Meskipun pada tahun 2002 posisi pasar gas/LNG dunia pada posisi buyer market, dengan harga jual sedang mengalami penurunan, fenomena penurunan harga itu selalu terjadi sementara. Karena sifat harga gas/LNG berfluktuasi mengikuti harga minyak, dinamis!

Setiap terjadi penurunan harga, tahun berikutnya harga gas/LNG dunia kembali naik. Pola dinamis seperti ini sudah terjadi sekurang-kurangnya empat kali sebelum penjualan LNG Tangguh tahun 2002. Oleh karena itu, tidaklah tepat kalau harga ekspor dikondisikan flat untuk waktu 25 tahun. Terlebih kalau hanya mengacu secara sepintas pada beberapa penjualan yang mematok harga flat, padahal banyak negara lain yang menggunakan formula harga minyak yang dinamis. Kalaupun dengan harga flat, tetapi dengan batasan harga minyak yang lebih tinggi dan syarat-syarat lain yang menguntungkan penjual.

Mengingat sifat alami dari harga komoditas energi (batu bara, gas/LNG) yang selalu berkointegrasi dengan harga minyak, harus diupayakan agar formula harga ekspor LNG Tangguh mengacu pada harga minyak dengan tanpa pembatasan. Ini agar negara tidak dirugikan. Tidak cukup hanya sekadar menaikkan batas atas.

Opsi untuk membekukan pengiriman perlu dipertimbangkan. Sesuai kontrak, untuk ini Indonesia harus membayar denda. Lebih baik membayar denda 300 juta dollar AS daripada harus rugi puluhan miliar dollar AS.

Sebaiknya ekspor dialihkan ke Jepang dan sesuai UU sebagian diperuntukkan bagi kebutuhan domestik. Baik untuk pembangkit listrik, bahan baku petrokimia, bahan bakar rumah tangga, industri, maupun untuk substitusi bensin transportasi.

Kurtubi Pengamat Perminyakan; Pengajar Program Pascasarjana FEUI


Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2008/09/08/00152682/heboh.lng.tangguh

Wednesday, August 13, 2008

China’s Legacy: Let a Million Museums Bloom

New York Times, July 4, 2008


XI’AN, China — This year, in a drive to promote awareness of China’s national heritage, the government introduced a free-admission policy at the country’s public museums. Officially the cultural establishment greeted the news with smiles.

But the look of anxious exasperation on the face of a curator watching crowds of schoolchildren swarm through a gallery of ancient ceramics here on a recent morning told a different story. They touched every exposed surface, leaned on glass cases and smeared them with fingerprints. Body contact and the art experience seemed to be inseparable.

A running joke is that once only a few people came to these institutions to see the art; now many will come, not for the art but for the air-conditioning.

Such are the growing pains of museums in a country that feels both older and newer than any place on the planet. Archaeology pushes its history ever deeper into the past; a racing market economy makes Chinese-ness a mutable identity, under continuous revision. The country and its art institutions seem caught in the tension between self-images: the sovereign civilization apart on one hand, the ambitious scrambler in the global game on the other.

Or so it feels to an art critic on a monthlong visit here, taking the measure of the Chinese art world against a panorama of devastating earthquakes and hectic preparations for the Olympic Games.

China’s museums come in all sizes and types, from the majestic Shanghai Museum to shabby rooms in small-town Confucian temples. The artifacts are fabulous; what looks from afar like a dim little nothing display can leave you floored. (Contemporary-art museums are for the most part in a separate, still shaky category, an amalgam of public and corporate, for-hire affairs and collectors’ vanity showcases.)

Yet most art is an unsettled category in China — “cultural relics” is the preferred term — and museums have complicated uses. They provide aesthetic delectation to be sure, but also moral education, pop entertainment and political propaganda. In a country that, culturally speaking, always has one foot on the gas and the other on the brake, art museums tend to be both innovative and conservative. They’re postmodern or premodern but skip the in between.

There are exceptions. The new city museum in Suzhou is a Modernist showcase par excellence, pitched to international consumption. Designed by I. M. Pei, who spent part of his youth in that city of canals and scholars’ gardens, its clean lines and cream-and-gray architecture would look equally at home in Paris or New York. So would the spartan galleries, which exude art-speaks-for-itself Western taste and are as suited to party giving as art viewing.

From outside, the splendid Shanxi Museum in Taiyuan looks far more exotic to the Western eye. Its inverted-pyramid shape is a kind of Chinese version of chinoiserie, like the New Agey mood music that emanates from fake rocks in public parks here. Yet the installation of archaic ritual bronzes will feel familiar to anyone who frequents the Metropolitan Museum of Art’s display of the same type of material in New York, so similar is the presentation.

Almost shocking in their fierce, ponderous delicacy, they are joined here by complete sets of caldrons for ancestral offerings, carillons of giant bells and entire herds of fantastically fashioned beasts. The sight of them lined up in spotless cases, as if in a celestial department store, is an experience of formal perfection that an art specialist dreams about and comes to China for.

The History of Chinese Art


But it is not necessarily a typical experience here. With the goal of emphasizing the history over the art, other museums reject this “pure” form-as-content mode. Instead they emphasize not the precious object but the glorious, time-honored civilization that produced it. And in a country that has no encyclopedic world-culture museums, or even significant pan-Asian museums, that civilization is almost invariably China’s.

To do so they call on exhibition devices — dioramas, stage props, ambient sound, films, interactive digital displays, extensive interpretive texts — often associated with museums of natural science, ethnology and archaeology. In utterly un-Met style, for example, the Shanxi Museum sets its magnificent group of Buddhist sculptures in a gallery of rough-textured, faux-sandstone walls honeycombed with niches.

The intent is to evoke the famous rock-cut grottoes at Yungang elsewhere in Shanxi Province and visually to reconnect a religious art to its original concept. While a handful of progressive art institutions in the West have experimented with this sort of approach, it is routine in museums in China.

Even less acceptable from a Western viewpoint is the casual approach some Chinese museums take toward exhibiting copies of artworks in place of originals. Fragile works that cannot survive gallery exposure may be represented by photographs. And when a well-known piece of art is unavailable, it may be considered preferable to display a copy — perhaps not acknowledged as such — rather than disappoint visitors.

One kind of art in short supply, except at major museums like the Shanghai Museum and the Palace Museum at the Forbidden City in Beijing, is old masterpiece ink-and-brush scroll painting. Its absence may seem odd, considering that for centuries traditional scholarship has celebrated painting and calligraphy as China’s peak aesthetic achievements. An explanation lies at least partly in politics.


The Political Aesthetic


In 1949 the Chinese Nationalist Army, retreating from Communist forces, packed up vast chunks of the art holdings amassed by the late Qing emperors in the Forbidden City and shipped the material to Taiwan, where it remains today as the National Palace Museum.

With that, China lost the cream of its national collection, most notably the ink-and-brush landscape paintings that defined its elite painting tradition. They were the classical canon, China’s power pictures. One might call them its equivalent to the Elgin Marbles, a Greek national treasure taken to England, although the comparison is inexact, and China would almost certainly not agree. To do so would be to acknowledge that Taiwan is no longer part of China, a concession that it refuses to make.

Art is about power; certainly it always has been in China, with its ancient tradition of collecting and connoisseurship. The power to say “mine”; the power to control and manipulate images and ideas in the present; the power to claim the touchstone authority of the past; the power to advertise power. So it was only natural that, after 1949, the need for a new art canon would arise. And it would be built on art that was readily at hand, meaning art that was in China’s earth, which archaeologists redoubled their efforts to reveal.

Ritual bronzes, long revered as links to imperial China’s mythic beginnings, became renewed emblems of national pride. Sculptures of a more perishable kind gained attention. The most abundant were from the Tang Dynasty (A.D. 618-906), earthen funerary figures of big-haired court beauties, snoozy servants and strutting demigods who populated a vivid “Upstairs, Downstairs” vision of the afterlife. The most spectacular figures, though, were the earliest: thousands of slightly larger than life-size terra-cotta soldiers made in the third century B.C. and buried at the tomb of the first Chinese emperor near Xi’an in central China.

The first figures were discovered by farmers in 1974. Today the Terra Cotta Museum that stands on the site is one of the country’s most popular tourist spots. It is still an active excavation, but it is also an art museum, an anthropology museum, a research center, a recreation center, a theater, a nationalist monument and a theme park. And like any theme park it gives you lots to do.

After lingering over the soldiers lined up in their original earthen trenches, you can watch a filmed re-enactment (wrap-around screen, thundering score) of the imperial tomb being built, then weave your way to lunch through a live army of Chinese tourists in baseball caps. This leaves time to visit gallery displays of weapons and coins from the site and to hit the gift shop, where Yang Peiyan, one of the farmers who first came upon the figures, occasionally presides. Elderly now, he will consent, for a modest tip, to autograph a catalog.

Particularly striking was the current of patriotic sentiment running through the museum’s mix of action-adventure and history. For anyone coming to Xi’an directly from Beijing, the terra-cotta army might bring to mind other images, like the soldiers in Tiananmen Square at Mao Zedong’s mausoleum.


Messages in the Medium


Where do aesthetics and history stop, and politics start, in museums? This is a universal question. All museums are purveyors of ideology. Art is by nature promotional, pushing beliefs, broadcasting status, aggrandizing personalities. In some cases the dynamic of persuasion is a subtle one; in others it is not.

The Zhejiang Provincial Museum in Hangzhou uses the marvelous objects in its collection to trace a grand swath of local history, from the Iron Age to the founding of the People’s Republic. The display is fairly straightforward until it arrives at the early 19th century, a period of humiliation for China at the hands of colonial Europe. At that point, in an installation titled “Resist Foreign Intrusion,” the gallery labels become aggressively polemical.

Popular awareness of intrusion in the form of cultural pillage has grown with time. In 1999 the Poly Art Museum in Beijing opened with the stated purpose of buying back important art objects that had, illegally or otherwise, left China. A few years ago it acquired at auction, for a steep price, three 18th-century sculptures believed to have been stolen in 1860 from the old Qing summer palace when it was plundered by marauding British and French troops.

The purchase set off a wave of public patriotism: the nation had reclaimed a piece of its stolen inheritance. The sculptures’ value as art was almost beside the point. Their political history invested them with an intense charisma.

If China’s effort to regain its patrimony is still in the testing stages, so are its efforts to preserve its treasures and promote its museums, which are growing in number, size and ambition. No one can predict what impact free admission will ultimately have, but museum officials express confidence that all will be right. People will learn proper behavior, they reason. Meanwhile, museums are experimenting with daily attendance limits and beefing up on guards.

Experimentation is integral to China’s public museums. The old is big news. Institutions are still excavating and discovering, still defining what art is and what it means. The city museum in Xi’an, which opened new quarters just last year, is a bracing example.

I recently spent an afternoon there touring its galleries of carved jades, porcelains and Tang gold work before studying objects up close with curators in a storage area. Afterward, as they walked me out through a back hall, we came across a large form lying under a blanket on the floor. What was it? No one was sure, so we all crouched and lifted the blanket to see.

It was a life-size sculpture of a Buddha or bodhisattva carved in a local stone, caked with dirt on one side but still brilliant with centuries-old vermilion paint on the other.

Oh, yes, someone said, this just arrived. Workers found it in an orchard outside town. We all bent close. One by one we gently touched its surface, as if feeling for a pulse. As if touch were a form of seeing, we touched the past.

Wednesday, June 25, 2008

Tibet dan Empat Dilema Cina

Kompas, Rabu, 23 April 2008

Oleh I Wibowo

Saat ini, China sedang gencar-gencarnya mengembangkan soft power, dan pesta olahraga akbar Olimpiade, yang diharapkan menjadi momentum penting yang akan membuat China semakin terpandang dan dihormati. Inilah kesempatan emas setelah 100 tahun China dapat memamerkan ”kedigdayaan”-nya kepada seluruh dunia.

Dalam Kongres Ke-17 Partai Komunis China bulan Oktober 2007, keinginan membangun soft power itu ditegaskan oleh Hu Jintao. Namun, China tiba-tiba harus berhadapan dengan Tibet, yang sejak 10 Maret 2008 terus bergolak dan mencapai titik didih yang menakutkan.

Dilema sulit

Meledaknya kerusuhan anti-China di Tibet menyebabkan China terjebak dalam dilema-dilema sulit.

Dilema pertama, di satu pihak, China harus mampu memperlihatkan sikap positif, lebih baik lagi, sikap suka berdamai. Persoalan Tibet hanya bisa diselesaikan lewat dialog dan perundingan, dan hal tersebut sudah disadari oleh Pemerintah China.

Namun, di lain pihak, kalau cara ini dilakukan dengan Tibet, China harus juga melakukannya dengan gerakan kemerdekaan Xinjiang, maupun dengan Taiwan, bahkan gerakan-gerakan lain yang sampai kini masih ”tidur”. Hal ini dengan sendirinya akan membangkitkan semangat mereka untuk juga merundingkan ulang status mereka.

Dilema kedua, berhubungan dengan yang pertama. Seandainya Pemerintah China bersedia duduk berunding dengan gerakan-gerakan kemerdekaan itu, mayoritas rakyat China tidak akan mendukungnya. Selama pembangunan ekonomi yang mencengangkan dunia, Pemerintah China secara efektif memakai kartu nasionalisme untuk menggerakkan rakyatnya untuk membangun negara.

Saat ini, rakyat China pada dasarnya sedang bermimpi akan mengembalikan ”kebesaran dan kejayaan China” (fuqiang zhongguo) sedemikian rupa sehingga rakyat China rela bekerja keras, siang-malam, berkorban demi kebesaran negara.

Propaganda ”pendidikan patriotisme” (aiguozhuyi jiaoyu) telah sangat berhasil, tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Maka, rakyat China pasti akan marah dan murka kepada pemerintahnya jika menolerir gerakan yang ”menghina” bangsa China dan ”memecah belah ibu pertiwi”.

Komplikasi ideologis

Dilema ketiga berhubungan dengan ideologi komunisme. Berdamai dengan Dalai Lama, yang adalah pemimpin tertinggi agama Buddhisme Tibet, sekalipun ini dapat diterima dari sudut strategi politik, akan menimbulkan komplikasi ideologis.

Sejak Partai Komunis China berkuasa di Daratan China pada 1949, Pemerintah China selalu bersikap antiagama. Berbagai strategi telah disusun untuk mencegah berkembangnya agama kendati ada kelonggaran akhir-akhir ini.

Secara efektif, Pemerintah China berhasil menanamkan keyakinan di kalangan rakyat China bahwa agama adalah ”takhayul feodal” (fengjian mixin), yang akan lenyap seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Sangat sulit bagi Pemerintah China berunding dengan pemimpin agama apa pun, termasuk dengan Dalai Lama, karena hal ini bertentangan dengan keyakinan ideologis resmi saat ini.

Dilema keempat, Pemerintah China sadar bahwa ia memerlukan dunia internasional, terutama dalam membangun citra sebagai negara yang ramah dan bersahabat. Ini sangat tampak dalam pengumuman setiap pejabat China bahwa China tidak akan menjadi ancaman dan akan ikut membangun dunia yang damai dan bebas dari konflik. Di mana saja, mereka menjual slogan ”dunia yang harmonis” (hexie shijie) yang sebelumnya dirumuskan sebagai ”bangkit dengan damai” (heping jueqi).

Jika China terus memakai kekerasan di Tibet, dunia akan kehilangan kepercayaan terhadap kata-kata itu. China akan tampak sebagai unsatisfied power sehingga timbul gambaran China ”ancaman” bagi dunia. Baiklah dicatat bahwa saat ini sedang beredar China Threat Theory yang merugikan dirinya. Kalau tetangga-tetangga terdekatnya melihat China sebagai naga yang memperlihatkan taringnya, China pasti akan mengalami pengucilan lagi, seperti pada masa Perang Dingin.

Ujian besar

Tibet benar-benar menjadi sebuah ujian besar bagi China. Pemerintah China sudah didorong oleh banyak pemimpin dunia untuk mengadakan perundingan dengan Dalai Lama. Namun, menurut catatan, China telah gagal menghindarkan pemakaian kekerasan. Tentara Pembebasan Rakyat telah dikerahkan masuk ke Tibet dan terlibat dalam konflik dengan demonstran sehingga terjadi penembakan dan jatuh korban.

Sementara itu, Pemerintah China terus-menerus mengecam dan mengutuk pengikut-pengikut Dalai Lama dengan kata-kata yang makin pedas, bahkan menuduh Dalai Lama—seorang tokoh agama yang sangat dihormati di dunia—sebagai dalang semua kekerasan itu.

Sementara itu, dikabarkan bahwa di kalangan rakyat, api nasionalisme sudah berkobar besar. Mereka marah kepada orang Tibet dan mendukung pemakaian kekerasan terhadap Tibet. Dalam situs-situs di China terpampang caci maki terhadap orang Tibet. Mereka mengecam semua gerakan demonstrasi yang muncul di London, Paris, dan San Francisco.

Sebagai balasan, muncul seruan boikot terhadap Carrefour di seluruh China karena aksi demonstrasi di Paris itu dan juga karena Presiden Prancis berencana tidak hadir dalam upacara pembukaan Olimpiade. Seruan boikot ini bahkan juga sampai ke Indonesia lewat SMS!

Pemerintah China benar-benar terperangkap dalam dilema, dengan risiko gagal mengembangkan soft power. Di dunia yang makin mengglobal ini, setiap gerak-gerik negara akan dipantau oleh ratusan juta manusia, yang tidak semuanya bersimpati dengan nilai-nilai perjuangan China.

Tayangan media massa internasional dan nasional mempunyai peran penting. Amerika Serikat yang telah menggenggam soft power yang sedemikian tinggi saja bisa dikritik dan dikecam, apalagi negara yang tengah membangun soft power-nya.

I Wibowo Ketua Centre for Chinese Studies FIB Universitas Indonesia

Monday, June 2, 2008

SOAL-SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Perdagangan internasional

Apakah Pemerintah masih mengadakan intervensi dalam perdagangan internasional? Seberapa jauh perbedaan intervensi sebelum dan sesudah reformasi?

  1. Investasi asing

Di bidang mana saja investasi asing boleh masuk? Mengapa investor asing tetap berminat masuk kendati batasan-batasan itu?

  1. Perbankan

Sebutkan nama-nama “the big four” dalam perbankan Cina. Mengapa bank-bank itu tetap dapat bertahan kendati terjadi kredit macet di dalam PMN Cina? Bagaimana Pemerintah Cina “menyelamatkan” bank-bank itu?

  1. Pasar tenaga kerja

Di mana terdapat sumber tenaga kerja di Cina? Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Pemerintah Cina untuk menciptakan pasar tenaga kerja sehingga dapat masuk dalam industri?

  1. Internet

Dilema apa yang dihadapi Pemerintah Cina sehubungan dengan maraknya internet di seluruh dunia dan di Cina? Bagaimana Pemerintah Cina ke luar dari dilema ini? Apa penilaian anda?

  1. Peran PKC

Jika PKC adalah pembuat kebijakan, pada tingkat apa kebijakan-kebijakan strategis Cina dibuat dan digodok? (Dapatkah anda memberi nama-nama tokoh kuncinya?) Bagaimana PKC menyusun sistem pengawasan atas pelaksanaan kebijakan itu di seluruh Cina?

Monday, May 26, 2008

BEIJING CONSENSUS

Pada akhir kuliah ini, tak terhindarkan muncul sebuah pertanyaan: apakah Cina telah menawarkan model untuk ditiru? Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh sebuah debat panas di kalangan “ahli teori pembangunan.” Teori-teori pembangunan yang telah ada terayun-ayun antara mereka yang percaya bahwa pembangunan memerlukan peran negara yang besar dan mereka yang yakin bahwa pembangunan harus diserahkan sama sekali kepada pasar. Dengan sendirinya perdebatan ini merembet sampai di meja para pakar “political economy.”

Model yang paling sering dikupas orang adalah “model Inggris,” yang berhasil membawa Inggris kepada Revolusi Industri dan seterusnya menjadi negara kapitalis yang hebat. Model yang kedua adalah “model Jerman” yang pada abad ke-19 dan kemudian sesudah PD II berhasil memacu “late developers” juga menuju kepada negara kapitalis. Model ketiga adalah “model Jepang,” yang – mirip dengan Jerman – mampu mengejar ketinggalan kemajuan negara-negara Barat. Dari tiga model ini, model Jepang dipandang sebagai model yang paling mengandalkan peran negara yang besar.

Pada tahun 1980-an Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura berhasil menerobos ke panggung internasional sebagai negara-negara industri dalam waktu yang singkat. Mereka mendapat julukan four little dragons atau juga “new industrialised countries” (NICs) bukan hanya karena kecepatannya dalam mengadakan industrialisasi tetapi juga dalam menempatkan peran negara. Kecuali Hong Kong, tiga negara lain menunjukkan pola mengikuti “model Jepang” yang memberi peran besar kepada negara. Tentu saja hal ini menimbulkan krisis di kalangan ahli yang berpendapat bahwa pembangunan harus mengikuti “model Inggris.”

Cina semakin membuat krisis itu semakin akut. Dari studi yang telah kita lakukan selama satu semester ini, kita temukan fakta-fakta bahwa Cina berhasil memadukan peran negara yang dominan dengan pasar yang dinamis. Dengan yang dinamakan “hongguan tiaokong” pemimpin Cina tidak membiarkan pasar memegang kendali sepenuhnya, negara masih memainkan peran penting. Sebaliknya, sistem pasar yang berjalan di Cina sekarang menjadi mekanisme koordinasi kegiatan ekonomi yang efektif.

Ada yang mengatakan Cina itu menjiplak Jepang mentah-mentah, tetapi pendapat ini segera dibantah karena Cina tidak menjalankan politik demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa Cina sebenarnya mengkopi Singapura, sebuah negara yang jelas-jelas menganut kapitalisme tetapi kapitalisme ini ada di bawah dominasi satu partai. Namun segera orang mengatakan bahwa Singapura sebenarnya bergantung pada satu orang yang bernama Lee Kuan Yew, seorang otokrat. Cina saat ini tidak diperintah oleh otokrat tetapi oleh sebuah tim dalam Partai Komunis Cina.

Tapi ada pula yang mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan adanya “model Cina.” Mengapa? Karena pendapatan rata-rata per kepala di Cina adalah sekitar US$ 800. Kecuali itu di Cina saat ini terdapat ketimpangan kaya-miskin yang amat mencolok (Koefisien Gini mencapai 0,5). Mayoritas penduduk Cina (80%) masih tinggal di pedesaan dan belum mengalami industrialisasi. Cina pada hakekatnya masih berstatus “negara sedang berkembang.” Bahwa Cina sekarang sudah mampu “menggoncangkan” dunia, hal itu tidaklah membuktikan bahwa pembangunan di Cina telah berhasil sehingga Cina dapat dikatakan sudah menjadi “model.”

Orang lain mengusulkan, untuk memahami Cina dengan baik kiranya orang membatasi pertanyaannya: apa yang menyebabkan “sebagian” (20%) rakyat Cina dapat mencapai prestasi yang sedemikian luar biasa? Bukankah Indonesia mengalami kesulitan untuk menggerakkan sebagian dari rakyatnya – seperti Cina – untuk mengadakan pembangunan yang cepat? Demikian pula India, Filipina, dan banyak negara berkembang lainnya. Tapi segera tercium teori “trickle down effect” dalam pendapat ini, suatu hal yang banyak diakui oleh pemimpin-pemimpin Cina, termasuk Deng Xiaoping. Teori ini pada dasarnya sangat elitis, dan anti-pemerataan.

Maka, apakah Cina sungguh dapat dijadikan “model pembangunan”?

Tuesday, May 20, 2008

P E R T A N I A N

Cina adalah negara agraris, 30 tahun yang lalu maupun sekarang. Walaupun pada saat ini kemajuan di kota-kota besar di Cina sangat mengagumkan (terutama Shanghai), Cina tetaplah negara agraris karena 60 persen dari penduduknya hidup dari pertanian dan hidup di pedesaan. Perkembangan pertanian di Cina sudah mendapat perhatian besar dari Pemerintah Cina sejak berdirinya pada 1949 hingga sekarang. Namun pertanian tetap merupakan sebuah pertanyaan besar: bagaimana pertanian Cina saat ini dikelola?

Pada awal masa Republik, para petani di Cina mengalami masa-masa menyenangkan karena dijalankannya “Land reform” yang memang menjadi tumpuan kebijakan Partai Komunis Cina. Petani miskin dan petani sangat miskin mendapatkan tanah yang dirampas dari para tuan tanah. Sungguh terjadi sebuah kemenangan. Namun kemenangan ini cuma berumur pendek karena secara perlahan Pemerintah Cina menyadari bahwa tanah yang dibagi-bagi kepada petani tidak dapat memberi hasil yang banyak, yang cukup untuk memberi makan seluruh rakyat Cina, di pedesaan maupun di perkotaan. Tanah yang terpecah-pecah (dikuasai oleh keluarga-keluarga kecil) harus dihimpun menjadi sebuah lahan yang luas dan memberi hasil yang melimpah.

Gagasan ini diterjemahkan menjadi “komune rakyat” tempat para petani menggarap sawah dan ladangnya bersama-sama, dan membagi hasilnya untuk dinikmati bersama-sama. Sementara itu sebagian dari hasil itu dikirim ke kota untuk memberi makan penduduk kota. Eksperimen ini berlangsung dari tahun 1956 sampai sekitar tahun 1980-an. Pada masa itu Cina dianggap telah menemukan sebuah model pembangunan yang lebih baik daripada “Revolusi Hijau” yang dipraktikkan di negara-negara lain. Sistem komune tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi atau mekanisasi untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga efek negatif yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau nyaris nol. Namun eksperimen komune menimbulkan masalah juga, antara lain low growth.

Sangat mengejutkan bahwa reformasi di Cina dimulai di pedesaan, yaitu ketika para petani itu berani “berontak” dan membatalkan sistem komune. Muncul “sistem tanggung jawab produksi” atau “sistem kontrak” yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan juga surplus pertanian. Antara 1980-1995 dapat dikatakan ekonomi Cina dihela oleh petani dan pedesaan. Pendapatan petani meningkat, dan membelanjakan uangnya untuk barang-barang manufaktur, dan ini pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan akhirnya produksi. Ekonomi Cina pada awal reformasinya bertumbuh di atas tumpuan pertanian.

Reformasi di bidang pertanian ini pada dasarnya didasarkan atas prinsip mengurangi peran negara. Komune bubar, berarti bubar pula campur tangan negara di bidang pertanian, termasuk semua bentuk subsidi (pendidikan, kesehatan, pensiun). Petani kini berdiri sendiri di atas kakinya, terjun dalam persaingan pasar bebas. Situasi ini ternyata tidak menguntungkan petani untuk jangka waktu panjang. Setelah 15 tahun menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama lewat “xiang-zhen qiye,” kini kontribusi pertanian makin mengecil. Petani dan pertanian mendapat perhatian yang kecil dari Pemerintah.

Pendapatan per kapita petani tidak meningkat sama cepatnya dengan pendapatan per kapita di perkotaan. Tahun 1978, kedua kelompok ini berangkat dari titik yang sama, dan tahun 1995 pada umumnya dipakai sebagai titik-balik. Pendapatan per kapita orang kota terus meningkat, sementara pendapatan per kapita petani mengalami stagnasi. Saat ini pendapatan per kapita petani masih di bawah RMB 4000 sementara pendapatan per kapita di perkotaan di atas RMB 10.000.

Ketimpangan antara desa-kota tidak hanya sebatas dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam hal akses pelayanan, misalnya saja akses pendidikan. Tabel 1 menunjukkan ketimpangan antara desa dan kota dalam hal pendidikan. Proporsi penduduk desa yang memperoleh pendidikan sampai level universitas sangat rendah, sementara angka buta huruf di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

TABEL 1

PERSENTASI JUMLAH PENDUDUK DENGAN LEVEL PENDIDIKAN YANG BERBEDA, 2000


Buta Huruf

Sekolah Dasar

Sekolah Menegah Pertama

Sekolah Menengah Atas

Universitas

Kota (besar)

2.49

14.34

39.98

29.22

5.49

Kota dan Kabupaten

4.20

21.27

44.31

23.79

1.27

Desa

8.74

38.88

43.92

7.75

0.10

Sumber: Data Sensus Cina Kelima (2000)

Ketimpangan pendapatan antara desa dan kota melahirkan protes-protes dari petani yang menuntut agar negara lebih memperhatikan nasib dan suara mereka. Protes-protes ini jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu yang singkat. Terhitung jumlah protes di Cina pada tahun 1993 adalah 8.700, kemudian meningkat menjadi 58.000 di tahun 2003, 74.000 di tahun 2004, dan terus meningkat hingga mencapai 87.000 protes di tahun 2005. Jumlah tersebut belum termasuk protes-protes yang dilakukan dengan jalan damai (seperti petisi dengan menggunakan surat atau mendatangi kantor pemerintahan secara langsung). (Zou Keyuan, Bulletin EAI, 2006)

Pemerintah Hu Jintao kini mulai memeperhatikan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi negara dalam bidang pertanian terus mengalami peningkatan. Di tahun 2006, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 297,5 milyar yuan (US$ 37,2 milyar) untuk pembangunan daerah pedesaan, meningkatkan produksi pertanian, dan juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Dari investasi tersebut, 66,2 milyar yuan merupakan transfer payment untuk mendukung reformasi pajak pedesaan, memotong 22 milyar yuan (US$ 2,8 milyar) pajak pertanian. Dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah lokal, dikeluarkan dana sebesar 13,2 miliar yuan (US$ 1,7) untuk subsidi 642 juta petani di 30 provinsi untuk menanam padi. Kemudian sekitar 98,9 milyar yuan (US$ 12,3 milyar) dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

Tuesday, May 13, 2008

PERPAJAKAN

Pajak merupakan sumber pemasukan negara dan lewat pajak negara membiayai kebutuhannya (1) birokrasi pemerintahan, (2) militer dan perang, (3) polisi dan ketertiban umum, (4) pembangunan infrastruktur. Di beberapa negara sesudah PD II, negara juga menjalankan fungsi sosial, menyediakan welfare bagi warganegaranya (tranposrtasi umum, kesehatan, pendidikan anak, pensiun, tunjangan-tunjangan), dan juga public utilities (listrik, air, pemungutan sampah). Bagaimana pajak itu ditarik, bervariasi dari negara ke negara.

Sejak berdirinya pada tahun 1949, Pemerintah RRC memakai sistem pajak tunggal. Tentu saja hal ini tidak cocok lagi ketika ekonomi menjadi kompleks, demikian pula para pelaku ekonomi yang makin beragam. Segera sesudah Reformasi diumumkan (1978), Pemerintah Cina berusaha keras menyusun sistem perpajakan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang baru. Tapi begitu ruwetnya ke luar dari sistem yang lama, sehingga butuh waktu 16 tahun untuk menyusun sistem perpajakan. Maka baru pada tahun 1994 Pemerintah Cina berhasil menyusun sebuah UU Perpajakan. Sistem yang baru ini memang lebih rinci dan lebih canggih.

Pada saat ini di Cina ada 25 macam pajak, yang dapat dimasukkan dalam delapan (8) kategori: (1) Pajak keuntungan; (2) Pajak pendapatan; (3) Pajak pemakaian sumber daya alam; (4) Pajak untuk tujuan khusus; (5) Pajak kekayaan; (6) Pajak Kegiatan; (7) Pajak Pertanian; (8) Pajak Ekspor-Impor.

Tabel 1 Jenis-jenis pajak di Cina dan kategorinya

Category of Taxes

Type of Taxes

Turnover Taxes

VAT

Consumption Tax

Business Tax

Income Taxes

Enterprise Income Tax

Income Tax on Enterprises With Foreign Investment and Foreign Enterprise

Individual Income Tax

Resource Taxes

Resource Tax

Urban and Township Land Use Tax

Special Purpose Taxes

City Maintenance and Construction Tax

Farmland Occupation Tax

Fixed Assets Investment Orientation Regulation Tax

Land Appreciation Tax

Property Taxes

House Property Tax

City Real Estate Tax

Inheritance Tax

Behavioural Taxes

Vehicle and Vessel Usage Tax

Vehicle and Vessel Usage Plate Tax

Stamp Tax

Deed Tax

Security Exchange Tax

Slaughter Tax

Banquet Tax

Agriculture Taxes

Agriculture Tax

Animal Husbandry Tax

Customs Duties

Customs Duties

Sumber: http://english.tax861.gov.cn/zgszky/zgszky28.htm

Pajak-pajak ini dibuat oleh lembaga-lembaga negara, seperti Konggres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya, Dewan Negara, Menteri Keuangan. Komite Administrasi Negara untuk Pajak, Tarif dan Klasifikasi, serta Adminsistrasi Umum Barang. Di samping itu, peratura perpajakan bisa juga disusun oleh Konggres Rakyat Daerah dan Komite Tetapnya, juga Konggres Rakyat di Perfektur Otonom untuk kelompok minoritas. Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi juga dapat menetapkan peraturan perpajakan.

Penerimaan pajak Pemerintah Pusat sejak Reformasi mengalami penurunan, sehingga menimbulkan krisis. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang sedemikian tinggi, dan menarik aneka pajak yang tidak disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah membutuhkan uang dari pajak itu untuk membiayai aneka kegiatan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Ketika akhirnya pada tahun 1994 dihasilkan sebuah UU Perpajakan yang baru, di situ diatur bagaimana “pembagian” pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Monday, May 5, 2008

Perbankan

Setelah kita membicara perdagangan internasional dan investasi, tiba saatnya kita bicara tentang sistem perbankan di Cina karena bank merupakan institusi kunci yang menentukan jatuh bangunnya sebuah perekonomian. Bank sering disebut financial intermediary yang mempunyai fungsi utama meminjam dan meminjamkan uang. Kecuali itu, bank juga mempunyai peran dalam pembuatan uang, dalam mekanisme transfer dana, memberi jaminan credit worthiness dan mempertukarkan uang. Ada dua macam bank: milik pemerintah dan milik swasta, walaupun keduanya harus tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada masa pra-Reformasi memang tidak terasa ada kebutuhan mendesak akan bank, namun pada masa pasca-Reformasi, ketika ekonomi Cina memutuskan untuk mengambil sistem kapitalisme, diperlukanlah bank-bank yang dapat ikut menggerakkan ekonomi karena bank dapat mempengaruhi money supply dan juga karena bank memberikan pinjaman untuk investasi. Pemerintah-pemerintah di dunia sering memakai sistem perbankan untuk mengendalikan ekonomi lewat kebijakan moneter (misalnya, lewat operasi suku bunga).

Sebelum Reformasi hanya ada satu bank, yaitu Bank Rakyat (Renmin yinhang) yang mempunyai cabang di seluruh negara. Fungsinya adalah untuk menerbitkan uang dan memberikan pinjaman kepada perusahaan milik negara. Bank Rakyat tidak mempunyai otoritas sendiri untuk memberikan pinjaman, sebuah otoritas perencanaan yang memutuskan. Tidak terdapat bank komersial dalam arti bank yang dapat memberikan kredit kepada perusahaan sesuai dengan kritera keuntungan.

Mengikuti derap Reformasi, pada tahun 1983 Bank Rakyat diubah menjadi bank sentral, lalu didirikan bank-bank khusus, Bank Industri dan Perdagangan (Gongshang yinhang), Bank Pertanian (Nongye yinhang), dan Bank Pembangunan Rakyat (Jianshe yinhang). Oleh Sidang Pleno III Komite Sentral XIV (November 1993) diputuskan mendorong reformasi di bidang keuangan, dengan memberi independensi yang lebih besar kepada Bank Rakyat sebagai bank sentral dan mengubah bank-bank khusus menjadi bank komersial. Sebagai catatan sejarah, pada 18 Maret 1995 Konggres Rakyat mengesahkan UU tentang Bank Rakyat Cina dan pada 10 Mei tahun yang sama UU tentang Bank Komersial (efektif 1 Juli 1995).

Mari kita perhatikan secara khusus Bank Rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai bank sentral. Sesuai dengan Pasal 2, UU tentang Bank Rakyat, Bank Rakyat ada di bawah pengarahan Dewan Eksekutif, dan karenanya ia menjadi bagian dari Eksekutif, tidak independen seperti Bank Indonesia dan banyak bank sentral lainnya di dunia. Kebijakan moneternya adalah untuk menstabilkan nilai mata uang yuan dan dengan demikian mendukung pertumbuhan ekonomi (Pasal 3).

Bank Rakyat menentukan jumlah money supply, suku bunga dan nilai tukar dan hal-hal yang berkaitan dengan itu setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Negara, walaupun ia juga dapat melaksanakan keputusan yang ada dalam yurisdiksinya secara independen. Bank memberi laporan mengenai kebijakan moneter dan pengawasan keuangan kepada Konggres Rakyat (Pasal 6), tapi ia tidak boleh dicampuri oleh pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah daerah (Pasal 7). Modal Bank Rakyat disediakan oleh negara dan dimiliki oleh negara (Pasal 8). Gubernur Bank Rakyat dinominasikan oleh Perdana Menteri, disetujui oleh Konggres Rakyat dan diangkat oleh Presiden.

Bank Rakyat memang tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan tapi pada Dewan Negara. Kendati demikian, semacam perencanaan ekonomi masih ada, terutama perencanaan makro-ekonomi. Tujuan dari Bank Rakyat, seperti telah disinggung di atas, tidak hanya menjaga stabilitas harga tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Rakyat juga ikut melaksanakan kebijakan industrial dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor meskipun mungkin harus mengorbankan sektor lain (misalnya, pada 1995 Bank Rakyat memberikan kredit kepada pertanian dan perusahaan negara ukuran kecil dan menengah). Bank Rakyat juga menetapkan target bagi money supply serta suku bunga bagi pinjaman bank dan bagi simpanan bank sekaligus. Sasaran ini tidak konsisten dengan suku bunga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Dengan kata lain, perencanaan yang dilakukan oleh bank sentral bisa tidak konsisten dengan alokasi sumberdaya dengan pasar.

Mengingat kegiatan merencanakan yang dipikul oleh bank sentral tidak diserahkan kepada kekuatan pasar saja, orang benar-benar harus menyandarkan diri pada kemampuan dan kompetensi dari perencana di pusat serta struktur insentif bagi para perencana ini. Soal struktur insentif ini, di Cina Bank Rakyat mungkin mendapatkan tekanan politik dari pemimpin politik yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi (misalnya, November 1992) atau menghentikan inflasi tinggi (misalnya, tahun 1994 dan 1995). Seandainya Bank Rakyat dapat menolak tekanan politik, masih ada masalah kedua sehubungan dengan kompetensi staf dalam membuat ramalan ekonomi. Misalnya, mereka meramalkan inflasi yang amat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan moneter yang ketat sehingga mempengaruhi pertumbuhan.

Sebagai catatan mengenai prestasi Bank Rakyat, inflasi di Cina sejak Reformasi dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan inflasi yang menimpa Rusia yang juga mengadakan reformasi ekonomi. Angka rata-rata per tahun kenaikan indeks harga ritel keseluruhan antara 1979-1995 adalah 8,1 persen. Ada beberapa episode inflasi tinggi, yaitu pada 1985 (8,8%), pada 1988 (18,5%), 1993 (13,2%), dan 1994 (21,7%). Menurut Gergory Chow, semua inflasi ini terkait dengan meningkatnya money supply yang mendekati 50%. Ketika Deng Xiaoping selesai mengadakan Perjalanan ke Selatan (1992), dan mendesak dipercepatnya pertumbuhan ekonomi, terjadilah peningkatan besar dalam money supply. Zhu Rongji ambil tindakan pengetatan ketika pada pertengahan 1993 dicermati adanya inflasi. (Chow, 2002: 225)

Masalah yang dihadapi oleh bank sentral di Cina adalah tiadanya independensi yang cukup dari Eksekutif, yaitu Dewan Negara (Indonesia juga mengalami yang sama sampai akhirnya diadakan reformasi). Pemimpin Cina kiranya berpendapat, jika perencanan ekonomi makro adalah tanggung-jawab penting dari Dewan Negara, mengapa kebijakan moneter tidak masuk dalam tanggung-jawab mereka juga? Jika bank sentral ada di bawah Dewan Eksekutif hal ini memudahkan Dewan untuk mengkoordinir kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank sentral memang tidak boleh kena pengaruh politik, tetapi – demikian kata Chow – kadang-kadang pengaruh politik itu perlu. Dalam hal ini “pengaruh politik” ditafsirkan sebagai kebutuhan akan stabilitas politik. Namun apa yang terjadi jika pemerintah melakukan hal-hal yang tidak baik?

Cina masih menunggu reformasi perbankan lebih jauh, yaitu masuknya bank-bank asing. Sebagai akibat dari keanggotaannya dalam WTO, Cina dipaksa untuk mengambil kebijakan ini, bahkan juga kebijakan mengijinkan bank-bank swasta.

Kecuali perbankan, sistem finansial lain yang dikembangkan di Cina adalah pasar saham. Ini juga sebuah institusi yang khas untuk negara yang memakai sistem pasar kapitalis. Sebuah perusahaan dapat mengumpulkan dana masyarakat lewat pasar saham. Di Cina pada awal tahun 1990-an didirikan dua pasar saham, di Shenzhen dan di Shanghai. Berbarengan dengan ini diterbitkanlah sekitar 250 undang-undang dan peraturan mengenai pasar saham. Hal ini mencerminkan sikap pemerintah bahwa perkembangan pasar saham harus benar-benar diatur.

Pada akhir 1998 jumlah perushaan yang listed di dua pasar saham itu naik ke angka 851 dari angka 745 pada 1997. Nilai pasar dari saham yang di listed mencapai 2 trilyun yuan, atau setara dengan 25 persen output nasional Cina. Pada tahun 1997 terdapat 98 perusahaan yang bergerak sebagai pialang saham. Sementara itu sebanyak 2.440 kantor saham tersebar di kota-kota di atas tingkat kabupaten. Di situ bekerja kurang-lebih 100.000 orang.

Di Cina dibedakan dua macam saham, saham “A” dan saham “B”. Yang pertama hanya diperuntukkan warganegara Cina yang membelinya dengan mata uang Cina, sementra yang kedua hanya diperuntukkan untuk investor asing dan diperjual-belikan dalam USD. Sistem ini melindungi investor Cina dari spekulasi oleh investor asing karena spekulasi hanya akan menimpa harga saham B.

Pada 28 Februari 2001 pemerintah memutuskan memberi ijin kepada warganegara Cina untuk memakai mata uang asing membeli saham B yang dijual di pasar saham di Shenzhen dan di Shanghai. Terjadilah serbuan besar. Investor antri panjang, menunggu pasar saham buka. Harga saham B melonjak tinggi dan cepat, mencapai 10 persen (batas yang ditetapkan untuk sehari itu). Penjualan ditutup pada 1 Maret karena batas harga telah dicapai dan tidak ada lagi saham B yang dijual. Sejumlah besar investor Cina yang memiliki USD pulang sambil menggigit-jari.

Yang sudah dimulai tapi masih harus bertumbuh adalah asuransi. Di Cina bisnis di bidang asuransi dihentikan selama 20 tahun. Tapi kemudian dimulai perusahaan asuransi, bahkan perusahaan asuransi asing diijinkan beroperasi di Cina. Misalnya pada akhir 1996 tercatat 126.130 orang yang bekerja di berbagai markas mau cabang Perusahaan Asuransi Rakyat Cina (dari 2,1 juta orang yang bekerja di bank-bank negara dan sistem asuransi). Pertumbuhan asuransi mengalami pertumbuhan yang fenomenal, misalnya, dari 1995 sampai 1996 terjadi pertumbuhan dari 0,397 persen sampai ke 48,7 persen. Seiring dengan meningkatnya GDP Cina, dan berkurangnya sistem kesejahteraan oleh negara, diharapkan perusahaan asuransi juga akan bertambah.

Tuesday, April 29, 2008

Investasi Asing (FDI)

Investor asing bagi negara sedang berkembang selalu dipandang sebagai “penyelamat” karena mereka dianggap membawa modal dan teknologi. Menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kedua dua faktor produksi itu, negara berkembang sangat mengharapkan datangnya investor asing yang tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja, tapi pada akhirnya, juga mendukung pembangunan (hal ini tentu harus dikaitkan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi materialistik). Pada jaman globalisasi seperti sekarang ini, ketika negara-negara menyadari peran penting investor asing, terjadilah persaingan untuk menggandeng mereka. Negara-negara bersaing dengan memberikan aneka macam insentif.

Cina, sebagaimana telah disinggung dalam pertemuan sebelumnya, adalah negara tertutup, bukan hanya dalam hal perdagangan tetapi juga dalam hal investasi asing. Perusahaan milik asing yang dibangun sejak akhir abad ke-19, semuanya disita oleh pemerintah dan dinasionalisasikan ketika Mao Zedong mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949. Cina hanya membuka diri terhadap investasi yang berasal dari Uni Soviet, tetapi ini berakhir pada awal tahun 1960-an ketika terjadi pertengkaran antara Cina dan Uni Soviet.

Ketika Undang-undang tentang Perusahaan Joint Ventures diumumkan pada 1979, iklim investasi di Cina masih belum memadai. Pemerintah masih memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap investor asing. Ini lebih-lebih didorong oleh keyakinan ideologis komunis yang amat anti kapitalis. Maka untuk mengatasi hal ini dibangun lah empat “Zona Ekonomi Khusus” di Shenzhen, Zhuhai, Shantao (semua di Prov. Guangdong) dan Xiamen (Prov. Fujian). Di sini investor asing mendapat perlakuan khusus yang tidak ditemukan di luar wilayah itu di Cina.

Ketika dilihat hasil-hasil yang memuaskan, Pemerintah Cina meneruskan berbagai eksperimen. Dibukalah 14 kota di pesisir timur, termasuk Dalian, Shanghai dan Guangzhou. Hainan menyusul menjadi zona ekonomi khusus. Kemudian 140 kabupaten dimasukkan dalam kategori wilayah ekonomi yang terbuka. Pada 1986 diijinkan perusahaan yang seluruhnya dimiliki asing (sebelumnya hanya diijinkan perusahaan joint ventures).

Di Cina dikenal tiga macam investasi asing: jointly funded enterprises, cooperative ventures, dan entirely foreign-funded enterprises. Berbagai macam perusahaan ini mencerminkan perbandingan jumlah modal asing dan modal dalam negeri. Investor biasanya bernegosiasi dengan pemerintah Cina ketika mereka akan menanamkan modalnya, memilih bentuk apa yang paling menguntungkan untuk mereka. Biasanya terjadi tawar-menawar yang rumit dan panjang sebelum sampai pada sebuah keputusan final.

Sebagai contoh, pada tahun 1999 disetujui: 7.050 jointly funded enterprises, 1.656 cooperative ventures, dan 8.201 entirely foreign-owned enterprises. Untuk menghitung investasi asing, perlu diperhatikan pula jumlah modal yang diinvestasikan karena jumlah modal ini yang menentukan. Jumlah perusahaan mungkin saja banyak, tapi ini tidak ada artinya jika modal yang ditanamkan sedikit. Menurut Gregory Chow (2002), pada tahun 1999 itu pula diketahui jointly funded enterprises memasukkan modal terbanyak (US$ 15,27 milyar), menyusul entirely foreign-owned enterprises (US$ 15,45 milyar), dan terakhir cooperative ventures (US$ 8,234 milyar).

Dari mana asal investasi asing yang masuk ke Cina? Diketahui bahwa sebagian besar investasi asing berasal dari Asia Pasifik (Hong Kong, Macao, Taiwan, Jepang, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Korea Selatan) yang mendirikan 12.344 perusahaan dengan nilai kontrak sebesar US$ 23,887 milyar (terpakai US$ 26,559). Investasi dari negara-negara Uni Eropa mendirikan 877 perusahaan dengan nilai kontrak US$ 4,233 milyar (terlaksana US$ 4,472 milyar). Dari 15 negara yang waktu itu tergabung dalam UE, investasi terbanyak datang dari Belgia, Finlandia, Denmark, Jerman dan Prancis. Sementara itu Amerika Serikat mendirikan 2.047 perusahaan dengan nilai kontrak US$ 6,16 milyar (terlaksana US$ 4,387 milyar). Kalau dibuat peringkat atas dasar negara yang paling banyak menanamkan investasi di Cina (yang terlaksana), didapatkan urutan sebagai berikut: Hong Kong, AS, Jepang, Virgin Islands, Singapura, Taiwan, Jerman, Korea Selatan, Inggris dan Prancis. (Data-data di atas untuk tahun1999)

Tidak semua investor mau menanamkan di tempat manapun di Cina. Mereka memilih tempat-tempat yang mereka nilai mampu menghasilkan keuntungan (profit). Tidak heran bahwa pesisir timur merupakan tujuan investasi karena infrastruktur yang baik, sebanyak 85 persen dari investor asing. Selebihnya tersebar ke Cina Tengah atau Cina Barat, yang tidak mempunyai infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh: pada tahun 1999 Cina Timur menyetujui 13.953 perusahaan, Cina Tengah 2.100 perusahaan, sementara Cina 865 perusahaan.

Struktur industri dari investasi asing memperlihatkan: investasi asing paling banyak di industri sekunder (66,3 persen), industri tersier menempati tempat kedua (31,61 persen) dan terakhir industri primer (1,76 persen). Nampak bahwa industri sekunder paling menarik investor asing, dibandingkan dengan industri tersier maupun industri primer. Ini dapat menjelaskan mengapa Cina sangat cepat maju dalam industri manufaktur yang memakai teknologi tinggi dan baru ( misalnya, alat elektronik, alat komunikasi, bahan sintetik, bahan pembangunan baru, dsb.).

Seperti telah dikatakan di atas, terjadi tawar-menawar dan negosiasi antara investor asing dan Pemerintah Cina. Untuk mengatasi proses rumit ini Pemerintah Cina mengeluarkan sejumlah undang-undang dan peraturan. Pada juni 1995 disahkan “Interim Regulations on FDI Directions and the Industrial Catalogue Guidng Foreign Investment.” Peraturan ini membuat kalsifikasi proyek industri menjadi empat kategori: (1) items bo encouraged, (2) items to be permitted, (3) items to be restricted dan (4) items to be forbidden.

Pada Desember 1997 dilakukan revisi terhadap “Industrial Catalogue Guiding Foreign Investment.” Di sini ditetapkan, misalnya, ada 272 items (83 % dari total) yang mendapat tariff exemption. Jelas Pemerintah Cina menetapkan prioritas industri dalam rangka penyesuaian struktural, mendukung kemajuan teknologi tinggi, dan menggalakkan investasi di wilayah tengah serta barat. Kecuali itu “Industrial Catalogue” yang baru juga nampak mendorong pengusaha asing untuk mendirikan perusahaan yang export-oriented. Didapatkan misalnya items yang produknya harus 100 persen diekspor. Yang jelas, katalog ini disusun untuk mendukung pembangunan Cina secara keseluruhan. Investor asing diijinkan datang ke Cina tidak hanya untuk mengeruk keuntungan dari Cina!

Dengan menjadi anggota WTO, Cina dituntut untuk menyesuaikan undang-undang dan peraturannya. Salah satu ketentuan WTO, misalnya, mengatakan bahwa Cina harus membuka untuk investor asing: telekomunikasi, perbankan, keuangan, asuransi dan industri jasa lainnya. Yang harus disesuaikan adalah peraturan tentang kuota ekspor juga ijin untuk menjual produk ke pasar domestik, termasuk mendirikan gerai-gerai di dalam Cina.

Apa yang harus dilakukan seorang investor asing ketika ia mau menanamkan modalnya di Cina? Bagaimana menemukan rekanan bisnis? Untuk mendirikan foreign-owned enterprise dibutuhkan persetujuan dari berbagai macam tingkatan dalam Pemerintah, dari pemerintah pusat di Beijing, dari pemerintah lokal, dari kementerian dan dari biro. Sangat rumit dan berbelit-belit, tidak cukup satu-dua birokrat dan selesai. Sering terjadi seorang birokrat rendahan dapat menggagalkan sebuah kontrak. Yang membuat bingung investor asing adalah bahwa mereka tidak mengenal sistem birokrasi di Cina yang terdiri dari dua perangkat: birokrasi pemerintah dan birokrasi partai. Sering perundingan hanya terjadi dengan birokrasi pemerintah, tanpa melibatkan birokrasi partai. Ketika ternyata birokrasi partai (Sekretaris Partai!) tidak setuju, bingunglah si investor dan merasa ditipu. Padahal menurut standard birokrasi di Cina hal itu adalah suatu yang biasa.

Monday, April 14, 2008

Perdagangan Internasional

Ketika Deng Xiaoping mengumumkan “gaige kaifang,” kata “keterbukaan” tidak hanya ditafsirkan sebagai membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara saja tetapi juga mengadakan perdagangan dengan sebanyak mungkin negara. Pada tahun 1977, jumlah dari impor dan ekspornya (total trade turnover) kurang dari US$ 15 milyar, dan Cina hanya menduduki peringkat 30 di antara negara-negara pengekspor di dunia. Namun, 28 tahun kemudian Cina telah menduduki peringkat keempat! Cina memang tertutup pada masa itu, lebih-lebih pada masa Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Kelompok reformasi berusaha keras untuk “membuka” Cina bagi perdagangan internasional. Pada pertemuan ini akan dibahas terlebih dulu perdagangan barang dan jasa, dan pada pertemuan yang berikut investasi.

Menyesuaikan sebuah ekonomi yang tertutup menjadi ekonomi yang terbuka tidaklah mudah. Dalam hal ekspor-impor barang (perdagangan internasional) beberapa hal harus disesuaikan: (1) pasar barang; (2) pasar tenaga kerja; (3) pasar tanah. Ketiganya dikenal sebagai “faktor produksi” yang juga harus mengikuti hukum pasar jika perdagangan internasional akan diterapkan. Misalnya, jika barang impor lebih mahal daripada barang buatan Cina yang disubsidi, maka barang impor tidak akan laku, dan dengan demikian perdagangan internasional akan gagal. Demikian pula kalau barang ekspor Cina sangat murah (karena disubsidi) dibandingkan dengan harga barang buatan lokal, maka perdagangan internasional juga tidak akan jalan. Cina akan dituduh berdagang dengan cara tidak fair (seperti tuduhan yang terjadi sekarang). Perdagangan internasional sejak abad ke-19 mengandaikan sistem pasar bebas (NB: hal ini masih juga belum terlaksana sepenuhnya di jaman globalisasi sekarang).

Sebelum reformasi Komisi Perencanaan Negara menetapkan rencana impor, yang mencakup 90 persen dari semua impor. Komisi merancang impor mesin dan peralatan, bahan mentah industri dan barang-barang menengah yang tidak tersedia banyak di dalam negeri. Rencana ekspor juga sama komprehensifnya, mencakup 3000 komoditas. Namun Komisi tidak menganggap ekspor sebagai kegiatan yang mempunyai kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi, hanya sebagai mekanisme untuk membiayai impor. Pada umumnya barang-barang berlebih (excess) dijual untuk ekspor. Kalau masih juga belum mendatangkan devisa yang cukup untuk membeli barang-barang impor, Komisi akan memperketat konsumsi domestik sehingga dapat mengekspor barang tambahan.

Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pasar bebas secara setapak diperkenalkan di Cina mulai tahun 1980-an. Pemerintah selangkah demi selangkah membebaskan harga-harga, membiarkan harga barang ditentukan oleh pasar (supply and demand). Lihat Tabel 1. Pada tahun 1993, umpamanya, tinggal lima persen dari barang komoditas ritel yang masih ditentukan oleh negara. Pada tahun 1991 harga-harga dalam

negeri dari 90 persen barang-barang diimpor ke Cina atas dasar harga di pasar dunia, artinya harga dalam negeri ditentukan atas dasar harga dunia yang sudah dikonversikan ke uang dalam negeri pada nilai tukar resmi. Harga terakhir tidak sama dengan harga

Tabel 1 Share of commodities sold at state-fixed prices, 1978-93. (percentage)

Year

Retail commodities

Agricultural goods

Capital goods

1978

97

94

100

1992

10

15

20

1993

5

10

15

Sumber: Lardy, 1994: 11

dunia karena ada bea impor, ongkos pelabuhan dan ongkos-ongkos lain. Ini berarti bahwa harga dalam negeri dari barang-brang ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan di pasar dunia atau perubahan nilai tukar. Pada 1991 negara memberi subsidi hanya pada tujuh kategori dari barang impor sehingga barang-barang itu dapat dijual dengan harga lebih rendah daripada harga dunia. Yang terpenting adalah gandum, bubur kayu, pupuk kimia dan produk-produk antara yang dipakai untuk memproduksi pestisida. Pada tahun berikutnya barang impor yang disubsidi terus berkurang.

Pada sisi ekspor, pada 1988 barang-barang yang akan diekspor sesuai dengan rencana pada harga yang sudah ditetapkan berjumlah sekitar 21 komoditias, hanya meliputi seperlima dari seluruh nilai ekspor. Reformasi menghapuskan rencana ekspor ini. Terjadilah desentralisasi dalam perdagangan dan ini mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan yang diijinkan untuk mengadakan transaksi perdagangan, dari jumlah sekitar belasan pada 1978 menjadi 3.700 pada Agustus 1991. Perusahaan-perusahaan ini bersaing baik dalam harga maupun pelayanan. Ini berarti, jika mau meningkatkan pangsa ekspor, produsen menjual dengan harga yang mendekati harga dunia.

Sejak reformasi baik ekspor maupun impor Cina terus menunjukkan angka naik terus, walaupun neraca perdagangan terkadang positif, terkadang negatif. Lihat Tabel 2.

Table 2 Foreign trade, 1978-94 (billions of dollars)

Year

Exports

Imports

Balance

1978

9.99

10.9

-1.1

1979

13.7

15.7

-2.0

1980

18.1

20.0

-1.9

1981

22.0

88.0

0

1982

22.3

19.3

+3.0

1983

22.2

21.4

+.8

1984

26.1

27.4

-1.3

1985

27.4

42.3

-14.9

1986

30.9

42.9

-12.0

1987

39.4

43.2

-3.8

1988

47.5

55.3

-7.8

1989

52.5

59.1

-6.6

1990

62.1

53.4

+8.7

1991

71.9

63.8

+8.1

1992

85.0

80.61

+4.4

1993

91.8

104.0

-12.2

Sumber: Lardy, 1994: 30

Masalah yang paling sensitif adalah yang disebut bea impor atau tariff. Negara-negara berdagang dengan harapan bahwa negara lain tidak memasang bea impor tinggi karena hal itu akan menyebabkan harga barang mereka tinggi. Para eksportir akan memperhatikan apakah tariff sebuah negara itu tinggi atau rendah. Sebaliknya negara pengimpor, tidak akan begitu saja memasang bea impor yang rendah untuk menjaga produksi barang di dalam negeri. Maka, masalah tariff ini menjadi bahan sengketa banyak negara.

Memasuki masa reformasi, Cina juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perdagangan internasional, yaitu menurunkan bea impor. Rencana untuk menjadi GATT atau WTO (World Trade Organization) mendorong Cina untuk mengurangi bea impor serendah mungkin. Tapi sadar bahwa ekonomi mereka adalah ekonomi terencana, maka proses penurunan tariff juga dilakukan setapak demi setapak. Ini penting supaya tidak terjadi shock di dalam negeri. Tabel 3 memperlihatkan hal itu.

Table 3 Average Statutory Import Tariff Rate, 1982-2001

Year

Percent

1982

55.6

1985

43.3

1988

43.7

1991

44.1

1992

43.2

1993

39.9

1994

35.9

1996

23.0

1997

17.0

2000

16.4

2001

15.3

Sumber: Lardy, 2002: 34.

Meski demikian peran atau intervensi negara sangat kelihatan dalam hal ekspor-impor. Pertama Cina menerapkan pengecualian atas beberapa barang dari bea impor yang mencakup dua kategori, bahan mentah dan barang antara. Dengan adanya pengecualaian ini ada insentif untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Kedua, Pemerintah Cina juga memberi pengecualian bea impor pada barang modal yang dibawa masuk ke Cina oleh perusahaan joint-venture atau perusahaan milik asing. Ketiga, pengecualian bea impor juga diberikan kepada kepada beberapa institusi dan perusahaan domestik. Misalnya, lembaga penelitian ilmiah dan lembaga pendidikan diijinkan untuk mengimpor barang-barang ilmiah yang tidak tersedia di Cina. Contoh lain, pada tahun 2000 perusahaan piranti lunak juga diberi pengecualian bea impor atas semua peralatan, teknologi, asesori dan suku cadang.

Dengan menjadi anggota WTO (yang menuntut dihapuskannya aneka subsidi dan bea impor), Pemerintah Cina harus melepaskan makin banyak “proteksi” atas barang-barang. Namun Pemerintah Cina juga tidak mau begitu saja menyerah, begitu pula para eksportir dan importir Cina. Ada berbagai macam cara dan strategi yang dipakai untuk tetap dapat mengadakan proteksionisme. Jadi, ada politik dalam perdagangan internasional.