Partai Komunis Cina: apa khasnya?

Ada dua macam tradisi dalam menyelenggarakan negara: tradisi Leninis dan tradisi non-Leninis. Di negara-negara di luar tradisi Leninis (demokrasi Barat), negara tidak dikuasai atau disubordinasikan kepada Partai. Negara selalu dipisahkan dari partai. Meskipun ada sebuah partai yang memenangkan pemilu, partai itu tidak menguasasi seluruh struktur birokrasi. Beberapa anggota partai yang memimpin kementrian-kementrian yang dipandang sebagai “jabatan politis.” Dalam tradisi Leninis, partai berkuasa tidak hanya menguasai jabatan puncak negara, tetapi juga seluruh struktur birokrasi, dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu sering dikatakan yang ada di Cina adalah “negara-partai” (juga di Vietnam, Korea Utara, dan negara-negara komunis di Uni Soviet maupun Eropa Timur). Dalam negara-partai hubungan antara negara dan partai sangat erat, sedemikian erat sehingga tidak dapat dipisahkan.

Hubungan erat ini dirumuskan dalam Pembukaan UUD Republik Rakyat Cina. Partai itu “memimpin” rakyat Cina, termasuk negara. Maka Partai Komunis Cina (seterusnya: PKC) itu (1) merumuskan kebijakan, (2) melaksanakan kebijakan dan (3) mengawasi pelaksanaan kebijakan itu. Kekuasaan semacam ini sungguh masif. Yang merumuskan kebijakan adalah Politbiro yang terdiri dari kurang-lebih 25 orang. Walaupun Politbiro ada di bawah Komite Sentral (yang terdiri dari kurang-lebih 200 orang), Politbiro pada umumnya dapat mengambil keputusan sendiri, bahkan Politbiro dapat meminta keputusannya itu disahkan oleh sidang Komite Sentral (setiap bulan Septemer-Oktober). Kebijakan yang diputuskan meliputi apa saja, tidak terkecuali keputusan mengenai keijakan ekonomi.

Partai pula yang melaksanakan kebijakan. Ini dapat terjadi karena semua aparat birokrasi adalah “kader-kader” Partai. Keputusan Politbiro dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang adalah anggota partai dan dibantu oleh menteri-menteri yang anggota Partai, demikian seterusnya sampai ke tingkat desa. Kesatuan antara Partai dan birokrasi ini pernah dikiritik oleh Deng Xiaoping pada awal Reformasi, tetapi disahkan lagi setelah terjadi “Peristiwa 4 Juni” pada tahun 1989. Alasan yang dikemukakan karena “pemisahan Partai dari pemerintah” (dang-zheng fenkai) itu dapat mengganggu stabilitas politik.

Partai juga yang mengawasi pelaksanaan kebijakan. Meskipun pelaksana kebijakan adalah kader-kader partai, ada kecurigaan bahwa mereka tidak selalu setia melaksanakan kebijakan yang telah digariskan. Maka di tiap cabang birokrasi senantiasa ada “sekretaris partai” (shuji) yang mewakili Partai dalam tugas pengawasan. Jadi, di samping gubernur ada sekretaris partai yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada gubernur. Demikian seterusnya dengan bupati, camat, lurah, kepala desa, semuanya diawasi oleh seorang sekretaris partai. Tidak dikecualikan lembaga-lembaga pemerintah, tempat pendidikan, pusat riset, rumah sakit, pabrik, dsb. Pengawasan oleh Partai ini tidak boleh dipandang enteng karena seorang sekretaris partai dapat membatalkan apa yang diputuskan oleh kepala birokrasi, jika ia merasa keputusan itu tidak sesuai dengan kebijakan partai.

Sudah kita bicarakan tentang peran negara Cina di bidang ekonomi, banyaknya intervensi negara dalam kegiatan ekonomi. Kalau melihat sedemikian erat hubungan antara Partai dan Negara, pertanyaan selanjutnya adalah: mungkinkah intervensi negara itu sebetulnya adalah alat intervensi Partai? Dengan kata lain, mungkinkah negara adalah alat Partai untuk mengelola ekonomi? Kalau dibandingkan dengan sistem manajaemen modern, dapatkah Partai disamakan dengan “Board of Directors” sementara negara adalah sekedar “manager”?

Kalau ini dapat diterima, maka intervensi negara atau Partai harus dipahami dari sudut kepentingan dan agenda Partai. Pertama, Partai memang ingin membangunkan dan menyejahterakan bangsa Cina, suatu hal yang merupakan tujuan berdirinya PKC pada tahun 1920-an. Bahwa pada waktu itu memakai jalan komunisme, itu bukan soal besar. Sekarang menempuh jalan kapitalisme, juga bukan kontradiksi. Partai hanya punya tujuan untuk membuat Cina “kaya dan perkasa” (fu qiang), apapun jalannya. Ini sebenarnya mempunyai akar sejarah dari intelektual abad ke-19 yang marah tatkala Cina dirobek-robek oleh kolonialisme Barat.

Tetapi, kedua, ini dapat juga dihubungkan dengan kepentingan PKC untuk melanggengkan kekuasaannya di Cina secara tidak demokratis. Pembangunan ekonomi dipacu agar rakyat Cina memberi legitimasi kepada PKC untuk terus berkuasa di Cina. Bagi PKC, pembangunan ekonomi adalah soal mati-hidupnya. Hal ini barangkali sebuah ciri yang melekat pada setiap partai tunggal yang berkuasa. Bedanya dengan partai-partai tunggal lainnya adalah bahwa PKC sukses dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi (banyak negara dengan partai tunggal yang bangkrut dan korup).

Dengan demikian kita boleh mengharapkan (1) PKC akan terus memacu pertumbuhan ekonomi Cina dan (2) PKC tidak akan melepaskan kekuasaanya di Daratan Cina. Dari sudut ekonomi politik, sangat menarik menyaksikan bagaimana “ekonomi” benar-benar diabdikan kepada “politik.” Apakah dengan demikian tesis Lindblom bahwa “ekonomi” mengendalikan “politik” tidak bisa dipakai untuk kasus Cina?