Investasi Asing (FDI)

Investor asing bagi negara sedang berkembang selalu dipandang sebagai “penyelamat” karena mereka dianggap membawa modal dan teknologi. Menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kedua dua faktor produksi itu, negara berkembang sangat mengharapkan datangnya investor asing yang tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja, tapi pada akhirnya, juga mendukung pembangunan (hal ini tentu harus dikaitkan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi materialistik). Pada jaman globalisasi seperti sekarang ini, ketika negara-negara menyadari peran penting investor asing, terjadilah persaingan untuk menggandeng mereka. Negara-negara bersaing dengan memberikan aneka macam insentif.

Cina, sebagaimana telah disinggung dalam pertemuan sebelumnya, adalah negara tertutup, bukan hanya dalam hal perdagangan tetapi juga dalam hal investasi asing. Perusahaan milik asing yang dibangun sejak akhir abad ke-19, semuanya disita oleh pemerintah dan dinasionalisasikan ketika Mao Zedong mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949. Cina hanya membuka diri terhadap investasi yang berasal dari Uni Soviet, tetapi ini berakhir pada awal tahun 1960-an ketika terjadi pertengkaran antara Cina dan Uni Soviet.

Ketika Undang-undang tentang Perusahaan Joint Ventures diumumkan pada 1979, iklim investasi di Cina masih belum memadai. Pemerintah masih memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap investor asing. Ini lebih-lebih didorong oleh keyakinan ideologis komunis yang amat anti kapitalis. Maka untuk mengatasi hal ini dibangun lah empat “Zona Ekonomi Khusus” di Shenzhen, Zhuhai, Shantao (semua di Prov. Guangdong) dan Xiamen (Prov. Fujian). Di sini investor asing mendapat perlakuan khusus yang tidak ditemukan di luar wilayah itu di Cina.

Ketika dilihat hasil-hasil yang memuaskan, Pemerintah Cina meneruskan berbagai eksperimen. Dibukalah 14 kota di pesisir timur, termasuk Dalian, Shanghai dan Guangzhou. Hainan menyusul menjadi zona ekonomi khusus. Kemudian 140 kabupaten dimasukkan dalam kategori wilayah ekonomi yang terbuka. Pada 1986 diijinkan perusahaan yang seluruhnya dimiliki asing (sebelumnya hanya diijinkan perusahaan joint ventures).

Di Cina dikenal tiga macam investasi asing: jointly funded enterprises, cooperative ventures, dan entirely foreign-funded enterprises. Berbagai macam perusahaan ini mencerminkan perbandingan jumlah modal asing dan modal dalam negeri. Investor biasanya bernegosiasi dengan pemerintah Cina ketika mereka akan menanamkan modalnya, memilih bentuk apa yang paling menguntungkan untuk mereka. Biasanya terjadi tawar-menawar yang rumit dan panjang sebelum sampai pada sebuah keputusan final.

Sebagai contoh, pada tahun 1999 disetujui: 7.050 jointly funded enterprises, 1.656 cooperative ventures, dan 8.201 entirely foreign-owned enterprises. Untuk menghitung investasi asing, perlu diperhatikan pula jumlah modal yang diinvestasikan karena jumlah modal ini yang menentukan. Jumlah perusahaan mungkin saja banyak, tapi ini tidak ada artinya jika modal yang ditanamkan sedikit. Menurut Gregory Chow (2002), pada tahun 1999 itu pula diketahui jointly funded enterprises memasukkan modal terbanyak (US$ 15,27 milyar), menyusul entirely foreign-owned enterprises (US$ 15,45 milyar), dan terakhir cooperative ventures (US$ 8,234 milyar).

Dari mana asal investasi asing yang masuk ke Cina? Diketahui bahwa sebagian besar investasi asing berasal dari Asia Pasifik (Hong Kong, Macao, Taiwan, Jepang, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Korea Selatan) yang mendirikan 12.344 perusahaan dengan nilai kontrak sebesar US$ 23,887 milyar (terpakai US$ 26,559). Investasi dari negara-negara Uni Eropa mendirikan 877 perusahaan dengan nilai kontrak US$ 4,233 milyar (terlaksana US$ 4,472 milyar). Dari 15 negara yang waktu itu tergabung dalam UE, investasi terbanyak datang dari Belgia, Finlandia, Denmark, Jerman dan Prancis. Sementara itu Amerika Serikat mendirikan 2.047 perusahaan dengan nilai kontrak US$ 6,16 milyar (terlaksana US$ 4,387 milyar). Kalau dibuat peringkat atas dasar negara yang paling banyak menanamkan investasi di Cina (yang terlaksana), didapatkan urutan sebagai berikut: Hong Kong, AS, Jepang, Virgin Islands, Singapura, Taiwan, Jerman, Korea Selatan, Inggris dan Prancis. (Data-data di atas untuk tahun1999)

Tidak semua investor mau menanamkan di tempat manapun di Cina. Mereka memilih tempat-tempat yang mereka nilai mampu menghasilkan keuntungan (profit). Tidak heran bahwa pesisir timur merupakan tujuan investasi karena infrastruktur yang baik, sebanyak 85 persen dari investor asing. Selebihnya tersebar ke Cina Tengah atau Cina Barat, yang tidak mempunyai infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh: pada tahun 1999 Cina Timur menyetujui 13.953 perusahaan, Cina Tengah 2.100 perusahaan, sementara Cina 865 perusahaan.

Struktur industri dari investasi asing memperlihatkan: investasi asing paling banyak di industri sekunder (66,3 persen), industri tersier menempati tempat kedua (31,61 persen) dan terakhir industri primer (1,76 persen). Nampak bahwa industri sekunder paling menarik investor asing, dibandingkan dengan industri tersier maupun industri primer. Ini dapat menjelaskan mengapa Cina sangat cepat maju dalam industri manufaktur yang memakai teknologi tinggi dan baru ( misalnya, alat elektronik, alat komunikasi, bahan sintetik, bahan pembangunan baru, dsb.).

Seperti telah dikatakan di atas, terjadi tawar-menawar dan negosiasi antara investor asing dan Pemerintah Cina. Untuk mengatasi proses rumit ini Pemerintah Cina mengeluarkan sejumlah undang-undang dan peraturan. Pada juni 1995 disahkan “Interim Regulations on FDI Directions and the Industrial Catalogue Guidng Foreign Investment.” Peraturan ini membuat kalsifikasi proyek industri menjadi empat kategori: (1) items bo encouraged, (2) items to be permitted, (3) items to be restricted dan (4) items to be forbidden.

Pada Desember 1997 dilakukan revisi terhadap “Industrial Catalogue Guiding Foreign Investment.” Di sini ditetapkan, misalnya, ada 272 items (83 % dari total) yang mendapat tariff exemption. Jelas Pemerintah Cina menetapkan prioritas industri dalam rangka penyesuaian struktural, mendukung kemajuan teknologi tinggi, dan menggalakkan investasi di wilayah tengah serta barat. Kecuali itu “Industrial Catalogue” yang baru juga nampak mendorong pengusaha asing untuk mendirikan perusahaan yang export-oriented. Didapatkan misalnya items yang produknya harus 100 persen diekspor. Yang jelas, katalog ini disusun untuk mendukung pembangunan Cina secara keseluruhan. Investor asing diijinkan datang ke Cina tidak hanya untuk mengeruk keuntungan dari Cina!

Dengan menjadi anggota WTO, Cina dituntut untuk menyesuaikan undang-undang dan peraturannya. Salah satu ketentuan WTO, misalnya, mengatakan bahwa Cina harus membuka untuk investor asing: telekomunikasi, perbankan, keuangan, asuransi dan industri jasa lainnya. Yang harus disesuaikan adalah peraturan tentang kuota ekspor juga ijin untuk menjual produk ke pasar domestik, termasuk mendirikan gerai-gerai di dalam Cina.

Apa yang harus dilakukan seorang investor asing ketika ia mau menanamkan modalnya di Cina? Bagaimana menemukan rekanan bisnis? Untuk mendirikan foreign-owned enterprise dibutuhkan persetujuan dari berbagai macam tingkatan dalam Pemerintah, dari pemerintah pusat di Beijing, dari pemerintah lokal, dari kementerian dan dari biro. Sangat rumit dan berbelit-belit, tidak cukup satu-dua birokrat dan selesai. Sering terjadi seorang birokrat rendahan dapat menggagalkan sebuah kontrak. Yang membuat bingung investor asing adalah bahwa mereka tidak mengenal sistem birokrasi di Cina yang terdiri dari dua perangkat: birokrasi pemerintah dan birokrasi partai. Sering perundingan hanya terjadi dengan birokrasi pemerintah, tanpa melibatkan birokrasi partai. Ketika ternyata birokrasi partai (Sekretaris Partai!) tidak setuju, bingunglah si investor dan merasa ditipu. Padahal menurut standard birokrasi di Cina hal itu adalah suatu yang biasa.

Perdagangan Internasional

Ketika Deng Xiaoping mengumumkan “gaige kaifang,” kata “keterbukaan” tidak hanya ditafsirkan sebagai membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara saja tetapi juga mengadakan perdagangan dengan sebanyak mungkin negara. Pada tahun 1977, jumlah dari impor dan ekspornya (total trade turnover) kurang dari US$ 15 milyar, dan Cina hanya menduduki peringkat 30 di antara negara-negara pengekspor di dunia. Namun, 28 tahun kemudian Cina telah menduduki peringkat keempat! Cina memang tertutup pada masa itu, lebih-lebih pada masa Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Kelompok reformasi berusaha keras untuk “membuka” Cina bagi perdagangan internasional. Pada pertemuan ini akan dibahas terlebih dulu perdagangan barang dan jasa, dan pada pertemuan yang berikut investasi.

Menyesuaikan sebuah ekonomi yang tertutup menjadi ekonomi yang terbuka tidaklah mudah. Dalam hal ekspor-impor barang (perdagangan internasional) beberapa hal harus disesuaikan: (1) pasar barang; (2) pasar tenaga kerja; (3) pasar tanah. Ketiganya dikenal sebagai “faktor produksi” yang juga harus mengikuti hukum pasar jika perdagangan internasional akan diterapkan. Misalnya, jika barang impor lebih mahal daripada barang buatan Cina yang disubsidi, maka barang impor tidak akan laku, dan dengan demikian perdagangan internasional akan gagal. Demikian pula kalau barang ekspor Cina sangat murah (karena disubsidi) dibandingkan dengan harga barang buatan lokal, maka perdagangan internasional juga tidak akan jalan. Cina akan dituduh berdagang dengan cara tidak fair (seperti tuduhan yang terjadi sekarang). Perdagangan internasional sejak abad ke-19 mengandaikan sistem pasar bebas (NB: hal ini masih juga belum terlaksana sepenuhnya di jaman globalisasi sekarang).

Sebelum reformasi Komisi Perencanaan Negara menetapkan rencana impor, yang mencakup 90 persen dari semua impor. Komisi merancang impor mesin dan peralatan, bahan mentah industri dan barang-barang menengah yang tidak tersedia banyak di dalam negeri. Rencana ekspor juga sama komprehensifnya, mencakup 3000 komoditas. Namun Komisi tidak menganggap ekspor sebagai kegiatan yang mempunyai kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi, hanya sebagai mekanisme untuk membiayai impor. Pada umumnya barang-barang berlebih (excess) dijual untuk ekspor. Kalau masih juga belum mendatangkan devisa yang cukup untuk membeli barang-barang impor, Komisi akan memperketat konsumsi domestik sehingga dapat mengekspor barang tambahan.

Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pasar bebas secara setapak diperkenalkan di Cina mulai tahun 1980-an. Pemerintah selangkah demi selangkah membebaskan harga-harga, membiarkan harga barang ditentukan oleh pasar (supply and demand). Lihat Tabel 1. Pada tahun 1993, umpamanya, tinggal lima persen dari barang komoditas ritel yang masih ditentukan oleh negara. Pada tahun 1991 harga-harga dalam

negeri dari 90 persen barang-barang diimpor ke Cina atas dasar harga di pasar dunia, artinya harga dalam negeri ditentukan atas dasar harga dunia yang sudah dikonversikan ke uang dalam negeri pada nilai tukar resmi. Harga terakhir tidak sama dengan harga

Tabel 1 Share of commodities sold at state-fixed prices, 1978-93. (percentage)

Year	Retail commodities	Agricultural goods	Capital goods
1978	97	94	100
1992	10	15	20
1993	5	10	15

Sumber: Lardy, 1994: 11

dunia karena ada bea impor, ongkos pelabuhan dan ongkos-ongkos lain. Ini berarti bahwa harga dalam negeri dari barang-brang ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan di pasar dunia atau perubahan nilai tukar. Pada 1991 negara memberi subsidi hanya pada tujuh kategori dari barang impor sehingga barang-barang itu dapat dijual dengan harga lebih rendah daripada harga dunia. Yang terpenting adalah gandum, bubur kayu, pupuk kimia dan produk-produk antara yang dipakai untuk memproduksi pestisida. Pada tahun berikutnya barang impor yang disubsidi terus berkurang.

Pada sisi ekspor, pada 1988 barang-barang yang akan diekspor sesuai dengan rencana pada harga yang sudah ditetapkan berjumlah sekitar 21 komoditias, hanya meliputi seperlima dari seluruh nilai ekspor. Reformasi menghapuskan rencana ekspor ini. Terjadilah desentralisasi dalam perdagangan dan ini mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan yang diijinkan untuk mengadakan transaksi perdagangan, dari jumlah sekitar belasan pada 1978 menjadi 3.700 pada Agustus 1991. Perusahaan-perusahaan ini bersaing baik dalam harga maupun pelayanan. Ini berarti, jika mau meningkatkan pangsa ekspor, produsen menjual dengan harga yang mendekati harga dunia.

Sejak reformasi baik ekspor maupun impor Cina terus menunjukkan angka naik terus, walaupun neraca perdagangan terkadang positif, terkadang negatif. Lihat Tabel 2.

Table 2 Foreign trade, 1978-94 (billions of dollars)

Year	Exports	Imports	Balance
1978	9.99	10.9	-1.1
1979	13.7	15.7	-2.0
1980	18.1	20.0	-1.9
1981	22.0	88.0	0
1982	22.3	19.3	+3.0
1983	22.2	21.4	+.8
1984	26.1	27.4	-1.3
1985	27.4	42.3	-14.9
1986	30.9	42.9	-12.0
1987	39.4	43.2	-3.8
1988	47.5	55.3	-7.8
1989	52.5	59.1	-6.6
1990	62.1	53.4	+8.7
1991	71.9	63.8	+8.1
1992	85.0	80.61	+4.4
1993	91.8	104.0	-12.2

Sumber: Lardy, 1994: 30

Masalah yang paling sensitif adalah yang disebut bea impor atau tariff. Negara-negara berdagang dengan harapan bahwa negara lain tidak memasang bea impor tinggi karena hal itu akan menyebabkan harga barang mereka tinggi. Para eksportir akan memperhatikan apakah tariff sebuah negara itu tinggi atau rendah. Sebaliknya negara pengimpor, tidak akan begitu saja memasang bea impor yang rendah untuk menjaga produksi barang di dalam negeri. Maka, masalah tariff ini menjadi bahan sengketa banyak negara.

Memasuki masa reformasi, Cina juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perdagangan internasional, yaitu menurunkan bea impor. Rencana untuk menjadi GATT atau WTO (World Trade Organization) mendorong Cina untuk mengurangi bea impor serendah mungkin. Tapi sadar bahwa ekonomi mereka adalah ekonomi terencana, maka proses penurunan tariff juga dilakukan setapak demi setapak. Ini penting supaya tidak terjadi shock di dalam negeri. Tabel 3 memperlihatkan hal itu.

Table 3 Average Statutory Import Tariff Rate, 1982-2001

Year	Percent
1982	55.6
1985	43.3
1988	43.7
1991	44.1
1992	43.2
1993	39.9
1994	35.9
1996	23.0
1997	17.0
2000	16.4
2001	15.3

Sumber: Lardy, 2002: 34.

Meski demikian peran atau intervensi negara sangat kelihatan dalam hal ekspor-impor. Pertama Cina menerapkan pengecualian atas beberapa barang dari bea impor yang mencakup dua kategori, bahan mentah dan barang antara. Dengan adanya pengecualaian ini ada insentif untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Kedua, Pemerintah Cina juga memberi pengecualian bea impor pada barang modal yang dibawa masuk ke Cina oleh perusahaan joint-venture atau perusahaan milik asing. Ketiga, pengecualian bea impor juga diberikan kepada kepada beberapa institusi dan perusahaan domestik. Misalnya, lembaga penelitian ilmiah dan lembaga pendidikan diijinkan untuk mengimpor barang-barang ilmiah yang tidak tersedia di Cina. Contoh lain, pada tahun 2000 perusahaan piranti lunak juga diberi pengecualian bea impor atas semua peralatan, teknologi, asesori dan suku cadang.

Dengan menjadi anggota WTO (yang menuntut dihapuskannya aneka subsidi dan bea impor), Pemerintah Cina harus melepaskan makin banyak “proteksi” atas barang-barang. Namun Pemerintah Cina juga tidak mau begitu saja menyerah, begitu pula para eksportir dan importir Cina. Ada berbagai macam cara dan strategi yang dipakai untuk tetap dapat mengadakan proteksionisme. Jadi, ada politik dalam perdagangan internasional.

Pengusaha Swasta

Ketika Mao Zedong dengan Partai Komunis Cina naik dan berkuasa dan Cina, pengusaha swasta langsung kehilangan tempatnya dalam masyarakat Cina karena mereka dianggap sebagai bagian dari “kelas kapitalis.” Tidak hanya pengusaha swasta yang dimusnahkan, juga pedagang-pedagang kecil (istilah sekarang: PKL) yang dipandang sebagai “petite bourgeoisie” atau borjuis kecil. Dapat dikatakan semua saja yang mampu mengakumulasi modal akan dimasukkan dalam kelas kapitalis dan akan mengalami permusuhan dari negara. Masa “Revolusi Kebudayaan” adalah puncak dari usaha eliminasi pengusaha swasta oleh PKC di bumi Cina. Masih ada mereka yang menjalankan usaha sendiri, tetapi jumlahnya amat sedikit. (Lihat, Negara dan Masyarakat, Bab 4)

Masa reformasi membuka katup larangan itu. Pada tahun 1979 hanya ada kurang dari satu juta buruh yang bekerja di perusahaan swasta (nasional maupun asing), sepuluh thaun kemudian telah mencapai 7,8 juta dan dua puluh tahun kemudian melejit menjadi 96,57 juta. Ini diiringi dengan menyusutnya jumlah buruh yang bekerja di perusahaan milik negara maupun perusahaan milik kolektif, dari 76,94% pada 1979 menjadi 43,81 pada 1998. (Ibid., hlm. 186) Jelas, makin lama makin banyak buruh yang pindah ke perusahaan swasta, entah dengan suka rela ataupun terpaksa (karena dipecat).

Kecuali “nasional” dan “asing,” pengusaha swasta di Cina dibedakan lagi menjadi “getihu” (yang mempekerjakan buruh kurang dari delapan orang) dan “siying qiyezhu” (yang mempekerjakan buruh lebih dari delapan orang). Antara 1993-1999, jumlah getihu meningkat 1,8 kali dan assetnya naik 4 kali lipat dan output value naik 5,1 kali. Adapun siying qiye mengalami peningkatan lebih tinggi lagi. Jumlah mereka meningkat 6,2 kali, aset mereka naik 15 kali, dan output value bertambah dengan 18,2 kali. Getihu sebagian besar (84%) terjun di dalam sektor industri tersier dan kebanyakan (64%) ada di wilayah pedesaan (ingat ledakan xiang-zhen qiye). Sementara itu cuma sedikit lebih dari separuh (53%) dari siying qiye tersedeot ke industri tersier, lebihnya ke industri sekunder (45%). Namun mayoritas dari antara mereka (63%) ada di kota, besar ataupun kecil, dan di pesisir Timur. Seluruh pengusaha swasta di Cina saat ini berjumlah sekitar 20 juta. (Belajar dari Cina, hlm. 50-51)

Yang sekarang dipersoalkan adalah siying qiyezhu ini. Ada yang memang “murni swasta” dan yang “tidak murni swasta.” Pada kasus kedua ini, definisi “swasta” dipersoalkan karena masuknya bukan hanya anggota Partai, tapi juga kader Partai dalam kegiatan bisnis. Seperti kita ketahui Partai Komunis Cina adalah pemegang kekuasaan tunggal di Cina. Ada sekitar 60 juta anggota baik sebagai anggota biasa maupun “kader” yaitu yang memiliki posisi kepemimpinan. Bisa diduga kalau masuknya anggota Partai ke dalam bisnis ini menyebabkan persaingan tidak seimbang karena anggota partai akan menikmati hak-hak khusus (privilege). Menurut sebuah survei, 30% dari pengusaha swasta di Cina adalah anggota PKC.

Apakah munculnya pengusaha swasta ini disambut dengan tangan terbuka oleh para pemimpin Partai? Jawabannya, “ya” dan “tidak.” Dari sudut ideologis, jelas kehadiran mereka dalam masyarakat dianggap sebagai penyelewengan, apalagi kehadiran mereka dalam Partai. Maka pengusaha swasta tidak boleh masuk dalam industri kunci yang dimonopoli oleh negara, seperti perbankan, listrik, telekomunikasi, pos, kereta api, penerbangan, persenjataan. Kecuali itu pengusaha swasta juga tidak boleh masuk dalam produksi lain, seperti tembakau, baja, kimia berbahaya, minyak dan gas, emas dan perak, beberapa jenis obat, rekaman film, produksi senjata mainan, seragam untuk angkatan bersenjata, dsb. Mereka juga tidak boleh ikut dalam jual-beli partai besar barang-barang yang ada di bawah monopoli negara, barang yang ada dalam perencanaan negara, juga barang-barang kebutuhan menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti buku, majalah, obat-obatan dari Barat, dsb. Pengusaha swasta juga dilarang menjual eceran seperti buku dan majalah impor, katun, sutera, obat pertanian, benda-benda kebudayaan, mutiara, kristal, dsb. Belum lagi mereka mengalami hambatan untuk terjun dalam pasar internasional, hanya beberapa gelintir saja yang mempunyai hak untuk ekspor dan impor.

Negara memang nampak ingin mempertahankan monopolinya. Pengusaha swasta tidak boleh membeli tanah. Mereka harus membayar mahal barang maupun jasa kebutuhan umum. Misalnya, pada tahun 1997, mereka harus membayar tarif listrik dua atau tiga kali lebih mahal daripada PMN. Demikian pula pemakaian kereta api. Pengusaha swasta harus membayar tarif yang lebih tinggi. Jika seorang pengusaha ingin membuka sebuah usaha baru, maka izin dikeluarkan setelah melwati proses birokrasi panjang, berbulan-bulan.

Diskriminasi terhadap pengusaha swasta paling mencolok di bidang keuangan. Bank-bank di Cina adalah milik negara. Pada prinsipnya bank-bank tidak memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta untuk ivestasi dalam fixed assets. Pinjaman yang diberikan adalah pinjaman jangka pendek yang disertai persyaratan yang ketat. Dapat dikatakan bahwa pengusaha swasta memperoleh penjaman amat kecil dari institusi keuangan yang dimiliki pemerintah. Kalau mereka ingin mencari dana di pasar saham di Shanghai dan Shenzhen, itupun dilarang.

Meski demikian PKC membutuhkan pengusaha swasta maupun perusahaan swasta. Ekonomi Cina yang semakin berciri kapitalistik ini tidak bisa menyandarkan diri pada PMN saja karena perusahaan swasta makin lama makin dominan baik dari segi jumlah maupun dalam jenis kegiatan produksi. Dengan memeluk sistem ekonomi pasar, peranan pengusaha swasta akan menduduki tempat sentral dan menjadi pilar dari kegiatan ekonomi nasional. Antara 1991-1997, misalnya, jumlah siying qiye bertambah dengan angka rata-rata 46% per tahun, lapangan kerja yang diciptakan siying qiye bertambah dengan angka rata-rata 41% per tahun, dan output bertumbuh dengan 71% per tahun. Antara 1985-1997 sumbangan bagi output industri secara nasional bertumbuh dari 2% menjadi 34%. (Gregory et al., 2000: 22). Ini sangat berbeda dari PMN yang cenderung stagnan, sulit mengalami pertumbuhan.

Oleh karenanya, perusahaan swasta dan pengusaha swasta sering dipandang sebagai “anak titik yang buruk” (Tian Xiaowen). Ada gunanya, bahkan penting, tetapi dipandang rendah. Apakah situasi ini dapat terus dipertahankan? Dengan makin kencangnya angin “neoliberalisme” yang masuk ke Cina pada saat ini, Cina tidak bisa tidak memberi ruang makin luas bagi pengusaha swasta dan membiarkan mereka untuk menjadi aktor utama. Dalam hal ini WTO (World Trade Organization) akan menjadi pemicu utamanya.

Baiklah dicatat di sini, perdebatan tentang pengusaha swasta masih berlangsung terus hingga kini di Cina. Pertama, terjadi perdebatan mengenai boleh-tidaknya pengusaha swasta masuk ke dalam Partai. Secara ideologis hal ini tentu saja tabu. Kedua, terjadi perdebatan sejauh mana Cina akan membiarkan pengusaha swasta menguasai ekonomi Cina. Yang kedua ini disuarakan oleh mereka yang mewaspadai masuknya neoliberalisme di Cina.

KEDUDUKAN PMN

Perusahaan milik negara ( PMN) perlu mendapat perhatian pertama sehubungan dengan ekonomi Cina sekarang. Dalam sistem ekonomi sosialis, perusahaan milik negara merupakan tanda dan sekaligus bukti bahwa perekonomian diabdikan kepada kepentingan umum. Negara sebagai wakil “kepemilikan umum” mendirikan dan memiliki perusahaan-perusahaan, terutama di bidang yang dibutuhkan oleh orang banyak (“menguasai hajat hidup orang banyak” – UUD 1945). Misalnya, ada PMN di bidang air, listrik, minyak, kereta api, pelayanan kesehatan, pendidikan. Bahkan juga di bidang perkebunan dan pesawat terbang.

Di negara komunis (Stalinis), PMN menguasai lebih banyak bidang lagi, tidak hanya yang disebutkan di atas. Di negara-negara ini PMN menjadi inti dari sistem “ekonomi yang direncanakan secara terpusat.” Lewat PMN ini negara menjalankan ekonominya. Demikian pula di Cina.

Di Cina dibedakan antara “perusahaan milik negara” (guoyou qiye), “perusahaan milik kolektif” (jiti qiye), “perusahaan milik individu” (geti qiye) dan “kategori ekonomi lainnya” (qita jingji leixing qiye). PMN bisa berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kecamatan. Pada umumnya tersebar di wilayah perkotaan. Tidak ada angka statistik yang akurat tentang berapa jumlah PMN, tapi diperkirakan berjumlah di sekitar 100.000. Ada sekitar 2000-3000 PMN yang ada di bawah pemerintah pusat, dan ini PMN yang sangat besar.

Perusahaan milik negara menjalankan aktivitas produksi dengan mengikuti rencana yang dirancang oleh Pemerintah Pusat. Sumber investasi berasal dari rencana, input dibagikan oleh rencana, output ditetapkan dan dialokasikan oleh rencana, harga-harga juga ditentukan oleh rencana. Tapi, di samping itu, PMN juga menyediakan berbagai macam kesejahteraan bagi pekerjanya: perumahan, perawatan kesehatan, perawatan anak, uang pensin, asuransi orang cacat, asuransi tidak mendapat pekerjaan, dsb. Perusahaan ini menyediakan pekerjaan seumur hidup, dari lahir sampai mati. Buruh atau pekerja tidak dapat dipecat seenaknya, juga ketika pabrik mengalami kemunduran. Dengan kata lain, PMN tidak hanya sebuah tempat produksi semata-mata.

Akibat diperkenalkannya sistem pasar, PMN mengalami goncangan besar karena dipaksa harus menghadapi kompetisi dari perusahaan swasta, baik swasta dalam-negeri maupun swasta luar-negeri. Produk mereka pada umumnya kurang laku karena lebih mahal dan kalah dalam kualitas. Di samping itu, PMN juga harus menghadapi kenyataan bahwa Pemerintah Pusat sedikit demi sedikit mengurangi subsidinya. Hal ini disebabkan oleh krisis kas keuangan negara yang disebabkan oleh desentralisasi sistem fiskal (perpajakan). Jadi, PMN dihimpit dari kiri dan kanan: kompetisi dan berkurangnya modal. Beberapa PMN, terutama yang berukuran kecil dan menengah, mengalami kebangkrutan.

Reformasi PMN telah dimulai sejak awal, sejak tahun 1979. Seperti telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, manajemen PMN diubah dengan menerapkan “sistem tanggung-jawab.” Hal ini dimaksud untuk meningkatkan daya saing PMN. Tapi reformasi PMN meliputi banyak bidang lain. Sheng Huaren, mantan Menteri “Komisi Negara untuk Ekonomi dan Perdagangan” menguraikan enam langkah reformasi PMN. Dikatakan bahwa Pemerintah tidak ragu-ragu untuk membiarkan PMN yang rugi untuk bangkrut, suatu hal yang tak terpikirkan pada masa Mao dulu. Ini searah dengan pokok nomor 4, dikatakan bahwa Pemerintah akan memprioritaskan PMN besar untuk menjadi semakin besar (slogan: yang besar dipertahankan, yang kecil dilepaskan – zhua da, fang xiao).

Peter Nolan memberikan detail. Dicatat bahwa Zhu Rongji menetapkan 120 kelompok perusahaan untuk dijadikan “Tim Nasional”, yaitu perusahaan-perusahaan yang dianggap “mempunyai nilai strategis.” Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai sektor: listrik (8), batu bara (3), otomotif (6), elektronika (10), besi dan baja (8), mesin (14), kimia (7), material untuk konstruksi (5), transportasi (5), ruang angkasa (6), obat-obatan (5). Semua PMN ini mendapat berbagai macam fasilitas negara, termasuk mendapat proteksi dengan tarif impor yang tinggi. Fasilitas paling menentukan adalah kemudahan untuk mendapat kredit dari bank-bank (yang juga milik pemerintah). Meski demikian PMN istimewa ini harus beroperasi sesuai dengan hukum pasar, harus mampu menghasilkan keuntungan (profit).

Pada saat ini ada sejumlah PMN Cina yang telah menjadi memperoleh status “multinational corporations” (MNC), seperti SINOPEC, China State Construction Engineering Corp., China Harbor Engineering Co., China National Chemicals Import and Export Corp., China National Metals & Minerals Import & Export Corp., China National Foreign Trade Transportation Corp., Shougang Corp. (lih. Global Inc., 2003)

Namun, lepas dari semua kemajuan yang dicapai oleh PMN Cina, jelas masih terjadi hubungan erat antara negara dan PMN. Kalau chaebols di Korea Selatan adalah perusahaan swasta yang mendapat fasilitas dari negara, maka PMN Cina adalah perusahaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip perusahaan swasta tapi masih mengalami “intervensi” dari negara. Di satu pihak, mereka adalah perusahaan milik negara, tapi, di lain pihak, mereka beroperasi seperti perusahaan swasta.

Ini merupakan sebuah hubungan yang amat unik. Modal dapat dicari di pasar modal, dan juga dari dua sumber lain: saham dari legal person dan saham yang dimiliki oleh negara. Tapi saham mayoritas tetap dikuasai oleh Pemerintah. Manajer di PMN Cina bekerja seperti manajer-manajer lain di dunia. Bedanya ada pada tanggung-jawab manajer. Selain bertanggung jawab kepada pemegang saham secara eksternal, secara internal ia juga bertanggung jawab kepada “orang dalam” (insiders). Dilaporkan meskipun dalam struktur kepengurusan terdapat Board of Directors dan juga Supervisory Board, mereka tidak efektif karena seorang manajer tidak bisa lepas dari berbagai macam kantor pemerintah dan organisasi Partai. (Lihat diagram Oleh Jie Tang dan Anthony Ward, hlm. 55)

Maka ada sebuah pepatah untuk melukiskan situasi ini: “Gongong shao le, popo hai hen duo.” PMN diibaratkan sebagai seorang anak mantu perempuan. Dalam tradisi Cina ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, disuruh-suruh oleh saudara-saudara ipar, oleh ayah mertua, dan terutama oleh ibu mertua (popo). PMN memang tidak lagi dikendalikan secara ketat oleh kementerian-kementerian seperti pada masa lampau (yang diumpamakan sebagai gongong), tapi sebuah PMN tetap harus taat kepada berbagai peraturan baru (yang diumpamakan sebagai ibu mertua) yang dikeluarkan oleh berbagai macam kantor.

Maka tidak mengherankan bahwa sebagian besar dari PMN mengalami kerugian besar, bahkan juga kebangkrutan. Hanya sedikit saja yang masih menghasilkan laba (terutama PMN raksasa). Yang terjadi kemudian adalah kerugian itu harus ditutup oleh bank-bank milik pemerintah karena dampak sosial bisa ditimbulkan jika PMN, terutama yang besar, mengalami kebangkrutan. Berapa besar dana yang dibutuh, bank pemerintah akan mengisinya. Ini berakibat buruk bagi bank-bank, yaitu adanya non-performing loans.