BEIJING CONSENSUS

Pada akhir kuliah ini, tak terhindarkan muncul sebuah pertanyaan: apakah Cina telah menawarkan model untuk ditiru? Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh sebuah debat panas di kalangan “ahli teori pembangunan.” Teori-teori pembangunan yang telah ada terayun-ayun antara mereka yang percaya bahwa pembangunan memerlukan peran negara yang besar dan mereka yang yakin bahwa pembangunan harus diserahkan sama sekali kepada pasar. Dengan sendirinya perdebatan ini merembet sampai di meja para pakar “political economy.”

Model yang paling sering dikupas orang adalah “model Inggris,” yang berhasil membawa Inggris kepada Revolusi Industri dan seterusnya menjadi negara kapitalis yang hebat. Model yang kedua adalah “model Jerman” yang pada abad ke-19 dan kemudian sesudah PD II berhasil memacu “late developers” juga menuju kepada negara kapitalis. Model ketiga adalah “model Jepang,” yang – mirip dengan Jerman – mampu mengejar ketinggalan kemajuan negara-negara Barat. Dari tiga model ini, model Jepang dipandang sebagai model yang paling mengandalkan peran negara yang besar.

Pada tahun 1980-an Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura berhasil menerobos ke panggung internasional sebagai negara-negara industri dalam waktu yang singkat. Mereka mendapat julukan four little dragons atau juga “new industrialised countries” (NICs) bukan hanya karena kecepatannya dalam mengadakan industrialisasi tetapi juga dalam menempatkan peran negara. Kecuali Hong Kong, tiga negara lain menunjukkan pola mengikuti “model Jepang” yang memberi peran besar kepada negara. Tentu saja hal ini menimbulkan krisis di kalangan ahli yang berpendapat bahwa pembangunan harus mengikuti “model Inggris.”

Cina semakin membuat krisis itu semakin akut. Dari studi yang telah kita lakukan selama satu semester ini, kita temukan fakta-fakta bahwa Cina berhasil memadukan peran negara yang dominan dengan pasar yang dinamis. Dengan yang dinamakan “hongguan tiaokong” pemimpin Cina tidak membiarkan pasar memegang kendali sepenuhnya, negara masih memainkan peran penting. Sebaliknya, sistem pasar yang berjalan di Cina sekarang menjadi mekanisme koordinasi kegiatan ekonomi yang efektif.

Ada yang mengatakan Cina itu menjiplak Jepang mentah-mentah, tetapi pendapat ini segera dibantah karena Cina tidak menjalankan politik demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa Cina sebenarnya mengkopi Singapura, sebuah negara yang jelas-jelas menganut kapitalisme tetapi kapitalisme ini ada di bawah dominasi satu partai. Namun segera orang mengatakan bahwa Singapura sebenarnya bergantung pada satu orang yang bernama Lee Kuan Yew, seorang otokrat. Cina saat ini tidak diperintah oleh otokrat tetapi oleh sebuah tim dalam Partai Komunis Cina.

Tapi ada pula yang mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan adanya “model Cina.” Mengapa? Karena pendapatan rata-rata per kepala di Cina adalah sekitar US$ 800. Kecuali itu di Cina saat ini terdapat ketimpangan kaya-miskin yang amat mencolok (Koefisien Gini mencapai 0,5). Mayoritas penduduk Cina (80%) masih tinggal di pedesaan dan belum mengalami industrialisasi. Cina pada hakekatnya masih berstatus “negara sedang berkembang.” Bahwa Cina sekarang sudah mampu “menggoncangkan” dunia, hal itu tidaklah membuktikan bahwa pembangunan di Cina telah berhasil sehingga Cina dapat dikatakan sudah menjadi “model.”

Orang lain mengusulkan, untuk memahami Cina dengan baik kiranya orang membatasi pertanyaannya: apa yang menyebabkan “sebagian” (20%) rakyat Cina dapat mencapai prestasi yang sedemikian luar biasa? Bukankah Indonesia mengalami kesulitan untuk menggerakkan sebagian dari rakyatnya – seperti Cina – untuk mengadakan pembangunan yang cepat? Demikian pula India, Filipina, dan banyak negara berkembang lainnya. Tapi segera tercium teori “trickle down effect” dalam pendapat ini, suatu hal yang banyak diakui oleh pemimpin-pemimpin Cina, termasuk Deng Xiaoping. Teori ini pada dasarnya sangat elitis, dan anti-pemerataan.

Maka, apakah Cina sungguh dapat dijadikan “model pembangunan”?

P E R T A N I A N

Cina adalah negara agraris, 30 tahun yang lalu maupun sekarang. Walaupun pada saat ini kemajuan di kota-kota besar di Cina sangat mengagumkan (terutama Shanghai), Cina tetaplah negara agraris karena 60 persen dari penduduknya hidup dari pertanian dan hidup di pedesaan. Perkembangan pertanian di Cina sudah mendapat perhatian besar dari Pemerintah Cina sejak berdirinya pada 1949 hingga sekarang. Namun pertanian tetap merupakan sebuah pertanyaan besar: bagaimana pertanian Cina saat ini dikelola?

Pada awal masa Republik, para petani di Cina mengalami masa-masa menyenangkan karena dijalankannya “Land reform” yang memang menjadi tumpuan kebijakan Partai Komunis Cina. Petani miskin dan petani sangat miskin mendapatkan tanah yang dirampas dari para tuan tanah. Sungguh terjadi sebuah kemenangan. Namun kemenangan ini cuma berumur pendek karena secara perlahan Pemerintah Cina menyadari bahwa tanah yang dibagi-bagi kepada petani tidak dapat memberi hasil yang banyak, yang cukup untuk memberi makan seluruh rakyat Cina, di pedesaan maupun di perkotaan. Tanah yang terpecah-pecah (dikuasai oleh keluarga-keluarga kecil) harus dihimpun menjadi sebuah lahan yang luas dan memberi hasil yang melimpah.

Gagasan ini diterjemahkan menjadi “komune rakyat” tempat para petani menggarap sawah dan ladangnya bersama-sama, dan membagi hasilnya untuk dinikmati bersama-sama. Sementara itu sebagian dari hasil itu dikirim ke kota untuk memberi makan penduduk kota. Eksperimen ini berlangsung dari tahun 1956 sampai sekitar tahun 1980-an. Pada masa itu Cina dianggap telah menemukan sebuah model pembangunan yang lebih baik daripada “Revolusi Hijau” yang dipraktikkan di negara-negara lain. Sistem komune tidak sepenuhnya mengandalkan teknologi atau mekanisasi untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga efek negatif yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau nyaris nol. Namun eksperimen komune menimbulkan masalah juga, antara lain low growth.

Sangat mengejutkan bahwa reformasi di Cina dimulai di pedesaan, yaitu ketika para petani itu berani “berontak” dan membatalkan sistem komune. Muncul “sistem tanggung jawab produksi” atau “sistem kontrak” yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan juga surplus pertanian. Antara 1980-1995 dapat dikatakan ekonomi Cina dihela oleh petani dan pedesaan. Pendapatan petani meningkat, dan membelanjakan uangnya untuk barang-barang manufaktur, dan ini pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan akhirnya produksi. Ekonomi Cina pada awal reformasinya bertumbuh di atas tumpuan pertanian.

Reformasi di bidang pertanian ini pada dasarnya didasarkan atas prinsip mengurangi peran negara. Komune bubar, berarti bubar pula campur tangan negara di bidang pertanian, termasuk semua bentuk subsidi (pendidikan, kesehatan, pensiun). Petani kini berdiri sendiri di atas kakinya, terjun dalam persaingan pasar bebas. Situasi ini ternyata tidak menguntungkan petani untuk jangka waktu panjang. Setelah 15 tahun menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama lewat “xiang-zhen qiye,” kini kontribusi pertanian makin mengecil. Petani dan pertanian mendapat perhatian yang kecil dari Pemerintah.

Pendapatan per kapita petani tidak meningkat sama cepatnya dengan pendapatan per kapita di perkotaan. Tahun 1978, kedua kelompok ini berangkat dari titik yang sama, dan tahun 1995 pada umumnya dipakai sebagai titik-balik. Pendapatan per kapita orang kota terus meningkat, sementara pendapatan per kapita petani mengalami stagnasi. Saat ini pendapatan per kapita petani masih di bawah RMB 4000 sementara pendapatan per kapita di perkotaan di atas RMB 10.000.

Ketimpangan antara desa-kota tidak hanya sebatas dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam hal akses pelayanan, misalnya saja akses pendidikan. Tabel 1 menunjukkan ketimpangan antara desa dan kota dalam hal pendidikan. Proporsi penduduk desa yang memperoleh pendidikan sampai level universitas sangat rendah, sementara angka buta huruf di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan.

TABEL 1

PERSENTASI JUMLAH PENDUDUK DENGAN LEVEL PENDIDIKAN YANG BERBEDA, 2000

	Buta Huruf	Sekolah Dasar	Sekolah Menegah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Universitas
Kota (besar)	2.49	14.34	39.98	29.22	5.49
Kota dan Kabupaten	4.20	21.27	44.31	23.79	1.27
Desa	8.74	38.88	43.92	7.75	0.10

Sumber: Data Sensus Cina Kelima (2000)

Ketimpangan pendapatan antara desa dan kota melahirkan protes-protes dari petani yang menuntut agar negara lebih memperhatikan nasib dan suara mereka. Protes-protes ini jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu yang singkat. Terhitung jumlah protes di Cina pada tahun 1993 adalah 8.700, kemudian meningkat menjadi 58.000 di tahun 2003, 74.000 di tahun 2004, dan terus meningkat hingga mencapai 87.000 protes di tahun 2005. Jumlah tersebut belum termasuk protes-protes yang dilakukan dengan jalan damai (seperti petisi dengan menggunakan surat atau mendatangi kantor pemerintahan secara langsung). (Zou Keyuan, Bulletin EAI, 2006)

Pemerintah Hu Jintao kini mulai memeperhatikan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi negara dalam bidang pertanian terus mengalami peningkatan. Di tahun 2006, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 297,5 milyar yuan (US$ 37,2 milyar) untuk pembangunan daerah pedesaan, meningkatkan produksi pertanian, dan juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Dari investasi tersebut, 66,2 milyar yuan merupakan transfer payment untuk mendukung reformasi pajak pedesaan, memotong 22 milyar yuan (US$ 2,8 milyar) pajak pertanian. Dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah lokal, dikeluarkan dana sebesar 13,2 miliar yuan (US$ 1,7) untuk subsidi 642 juta petani di 30 provinsi untuk menanam padi. Kemudian sekitar 98,9 milyar yuan (US$ 12,3 milyar) dari pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

PERPAJAKAN

Pajak merupakan sumber pemasukan negara dan lewat pajak negara membiayai kebutuhannya (1) birokrasi pemerintahan, (2) militer dan perang, (3) polisi dan ketertiban umum, (4) pembangunan infrastruktur. Di beberapa negara sesudah PD II, negara juga menjalankan fungsi sosial, menyediakan welfare bagi warganegaranya (tranposrtasi umum, kesehatan, pendidikan anak, pensiun, tunjangan-tunjangan), dan juga public utilities (listrik, air, pemungutan sampah). Bagaimana pajak itu ditarik, bervariasi dari negara ke negara.

Sejak berdirinya pada tahun 1949, Pemerintah RRC memakai sistem pajak tunggal. Tentu saja hal ini tidak cocok lagi ketika ekonomi menjadi kompleks, demikian pula para pelaku ekonomi yang makin beragam. Segera sesudah Reformasi diumumkan (1978), Pemerintah Cina berusaha keras menyusun sistem perpajakan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang baru. Tapi begitu ruwetnya ke luar dari sistem yang lama, sehingga butuh waktu 16 tahun untuk menyusun sistem perpajakan. Maka baru pada tahun 1994 Pemerintah Cina berhasil menyusun sebuah UU Perpajakan. Sistem yang baru ini memang lebih rinci dan lebih canggih.

Pada saat ini di Cina ada 25 macam pajak, yang dapat dimasukkan dalam delapan (8) kategori: (1) Pajak keuntungan; (2) Pajak pendapatan; (3) Pajak pemakaian sumber daya alam; (4) Pajak untuk tujuan khusus; (5) Pajak kekayaan; (6) Pajak Kegiatan; (7) Pajak Pertanian; (8) Pajak Ekspor-Impor.

Tabel 1 Jenis-jenis pajak di Cina dan kategorinya

Category of Taxes	Type of Taxes
Turnover Taxes	VAT
	Consumption Tax
	Business Tax
Income Taxes	Enterprise Income Tax
	Income Tax on Enterprises With Foreign Investment and Foreign Enterprise
	Individual Income Tax
Resource Taxes	Resource Tax
	Urban and Township Land Use Tax
Special Purpose Taxes	City Maintenance and Construction Tax
	Farmland Occupation Tax
	Fixed Assets Investment Orientation Regulation Tax
	Land Appreciation Tax
Property Taxes	House Property Tax
	City Real Estate Tax
	Inheritance Tax
Behavioural Taxes	Vehicle and Vessel Usage Tax
	Vehicle and Vessel Usage Plate Tax
	Stamp Tax
	Deed Tax
	Security Exchange Tax
	Slaughter Tax
	Banquet Tax
Agriculture Taxes	Agriculture Tax
	Animal Husbandry Tax
Customs Duties	Customs Duties

Sumber: http://english.tax861.gov.cn/zgszky/zgszky28.htm

Pajak-pajak ini dibuat oleh lembaga-lembaga negara, seperti Konggres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya, Dewan Negara, Menteri Keuangan. Komite Administrasi Negara untuk Pajak, Tarif dan Klasifikasi, serta Adminsistrasi Umum Barang. Di samping itu, peratura perpajakan bisa juga disusun oleh Konggres Rakyat Daerah dan Komite Tetapnya, juga Konggres Rakyat di Perfektur Otonom untuk kelompok minoritas. Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi juga dapat menetapkan peraturan perpajakan.

Penerimaan pajak Pemerintah Pusat sejak Reformasi mengalami penurunan, sehingga menimbulkan krisis. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang sedemikian tinggi, dan menarik aneka pajak yang tidak disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah membutuhkan uang dari pajak itu untuk membiayai aneka kegiatan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Ketika akhirnya pada tahun 1994 dihasilkan sebuah UU Perpajakan yang baru, di situ diatur bagaimana “pembagian” pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perbankan

Setelah kita membicara perdagangan internasional dan investasi, tiba saatnya kita bicara tentang sistem perbankan di Cina karena bank merupakan institusi kunci yang menentukan jatuh bangunnya sebuah perekonomian. Bank sering disebut financial intermediary yang mempunyai fungsi utama meminjam dan meminjamkan uang. Kecuali itu, bank juga mempunyai peran dalam pembuatan uang, dalam mekanisme transfer dana, memberi jaminan credit worthiness dan mempertukarkan uang. Ada dua macam bank: milik pemerintah dan milik swasta, walaupun keduanya harus tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada masa pra-Reformasi memang tidak terasa ada kebutuhan mendesak akan bank, namun pada masa pasca-Reformasi, ketika ekonomi Cina memutuskan untuk mengambil sistem kapitalisme, diperlukanlah bank-bank yang dapat ikut menggerakkan ekonomi karena bank dapat mempengaruhi money supply dan juga karena bank memberikan pinjaman untuk investasi. Pemerintah-pemerintah di dunia sering memakai sistem perbankan untuk mengendalikan ekonomi lewat kebijakan moneter (misalnya, lewat operasi suku bunga).

Sebelum Reformasi hanya ada satu bank, yaitu Bank Rakyat (Renmin yinhang) yang mempunyai cabang di seluruh negara. Fungsinya adalah untuk menerbitkan uang dan memberikan pinjaman kepada perusahaan milik negara. Bank Rakyat tidak mempunyai otoritas sendiri untuk memberikan pinjaman, sebuah otoritas perencanaan yang memutuskan. Tidak terdapat bank komersial dalam arti bank yang dapat memberikan kredit kepada perusahaan sesuai dengan kritera keuntungan.

Mengikuti derap Reformasi, pada tahun 1983 Bank Rakyat diubah menjadi bank sentral, lalu didirikan bank-bank khusus, Bank Industri dan Perdagangan (Gongshang yinhang), Bank Pertanian (Nongye yinhang), dan Bank Pembangunan Rakyat (Jianshe yinhang). Oleh Sidang Pleno III Komite Sentral XIV (November 1993) diputuskan mendorong reformasi di bidang keuangan, dengan memberi independensi yang lebih besar kepada Bank Rakyat sebagai bank sentral dan mengubah bank-bank khusus menjadi bank komersial. Sebagai catatan sejarah, pada 18 Maret 1995 Konggres Rakyat mengesahkan UU tentang Bank Rakyat Cina dan pada 10 Mei tahun yang sama UU tentang Bank Komersial (efektif 1 Juli 1995).

Mari kita perhatikan secara khusus Bank Rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai bank sentral. Sesuai dengan Pasal 2, UU tentang Bank Rakyat, Bank Rakyat ada di bawah pengarahan Dewan Eksekutif, dan karenanya ia menjadi bagian dari Eksekutif, tidak independen seperti Bank Indonesia dan banyak bank sentral lainnya di dunia. Kebijakan moneternya adalah untuk menstabilkan nilai mata uang yuan dan dengan demikian mendukung pertumbuhan ekonomi (Pasal 3).

Bank Rakyat menentukan jumlah money supply, suku bunga dan nilai tukar dan hal-hal yang berkaitan dengan itu setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Negara, walaupun ia juga dapat melaksanakan keputusan yang ada dalam yurisdiksinya secara independen. Bank memberi laporan mengenai kebijakan moneter dan pengawasan keuangan kepada Konggres Rakyat (Pasal 6), tapi ia tidak boleh dicampuri oleh pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah daerah (Pasal 7). Modal Bank Rakyat disediakan oleh negara dan dimiliki oleh negara (Pasal 8). Gubernur Bank Rakyat dinominasikan oleh Perdana Menteri, disetujui oleh Konggres Rakyat dan diangkat oleh Presiden.

Bank Rakyat memang tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan tapi pada Dewan Negara. Kendati demikian, semacam perencanaan ekonomi masih ada, terutama perencanaan makro-ekonomi. Tujuan dari Bank Rakyat, seperti telah disinggung di atas, tidak hanya menjaga stabilitas harga tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Rakyat juga ikut melaksanakan kebijakan industrial dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor meskipun mungkin harus mengorbankan sektor lain (misalnya, pada 1995 Bank Rakyat memberikan kredit kepada pertanian dan perusahaan negara ukuran kecil dan menengah). Bank Rakyat juga menetapkan target bagi money supply serta suku bunga bagi pinjaman bank dan bagi simpanan bank sekaligus. Sasaran ini tidak konsisten dengan suku bunga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Dengan kata lain, perencanaan yang dilakukan oleh bank sentral bisa tidak konsisten dengan alokasi sumberdaya dengan pasar.

Mengingat kegiatan merencanakan yang dipikul oleh bank sentral tidak diserahkan kepada kekuatan pasar saja, orang benar-benar harus menyandarkan diri pada kemampuan dan kompetensi dari perencana di pusat serta struktur insentif bagi para perencana ini. Soal struktur insentif ini, di Cina Bank Rakyat mungkin mendapatkan tekanan politik dari pemimpin politik yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi (misalnya, November 1992) atau menghentikan inflasi tinggi (misalnya, tahun 1994 dan 1995). Seandainya Bank Rakyat dapat menolak tekanan politik, masih ada masalah kedua sehubungan dengan kompetensi staf dalam membuat ramalan ekonomi. Misalnya, mereka meramalkan inflasi yang amat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan moneter yang ketat sehingga mempengaruhi pertumbuhan.

Sebagai catatan mengenai prestasi Bank Rakyat, inflasi di Cina sejak Reformasi dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan inflasi yang menimpa Rusia yang juga mengadakan reformasi ekonomi. Angka rata-rata per tahun kenaikan indeks harga ritel keseluruhan antara 1979-1995 adalah 8,1 persen. Ada beberapa episode inflasi tinggi, yaitu pada 1985 (8,8%), pada 1988 (18,5%), 1993 (13,2%), dan 1994 (21,7%). Menurut Gergory Chow, semua inflasi ini terkait dengan meningkatnya money supply yang mendekati 50%. Ketika Deng Xiaoping selesai mengadakan Perjalanan ke Selatan (1992), dan mendesak dipercepatnya pertumbuhan ekonomi, terjadilah peningkatan besar dalam money supply. Zhu Rongji ambil tindakan pengetatan ketika pada pertengahan 1993 dicermati adanya inflasi. (Chow, 2002: 225)

Masalah yang dihadapi oleh bank sentral di Cina adalah tiadanya independensi yang cukup dari Eksekutif, yaitu Dewan Negara (Indonesia juga mengalami yang sama sampai akhirnya diadakan reformasi). Pemimpin Cina kiranya berpendapat, jika perencanan ekonomi makro adalah tanggung-jawab penting dari Dewan Negara, mengapa kebijakan moneter tidak masuk dalam tanggung-jawab mereka juga? Jika bank sentral ada di bawah Dewan Eksekutif hal ini memudahkan Dewan untuk mengkoordinir kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank sentral memang tidak boleh kena pengaruh politik, tetapi – demikian kata Chow – kadang-kadang pengaruh politik itu perlu. Dalam hal ini “pengaruh politik” ditafsirkan sebagai kebutuhan akan stabilitas politik. Namun apa yang terjadi jika pemerintah melakukan hal-hal yang tidak baik?

Cina masih menunggu reformasi perbankan lebih jauh, yaitu masuknya bank-bank asing. Sebagai akibat dari keanggotaannya dalam WTO, Cina dipaksa untuk mengambil kebijakan ini, bahkan juga kebijakan mengijinkan bank-bank swasta.

Kecuali perbankan, sistem finansial lain yang dikembangkan di Cina adalah pasar saham. Ini juga sebuah institusi yang khas untuk negara yang memakai sistem pasar kapitalis. Sebuah perusahaan dapat mengumpulkan dana masyarakat lewat pasar saham. Di Cina pada awal tahun 1990-an didirikan dua pasar saham, di Shenzhen dan di Shanghai. Berbarengan dengan ini diterbitkanlah sekitar 250 undang-undang dan peraturan mengenai pasar saham. Hal ini mencerminkan sikap pemerintah bahwa perkembangan pasar saham harus benar-benar diatur.

Pada akhir 1998 jumlah perushaan yang listed di dua pasar saham itu naik ke angka 851 dari angka 745 pada 1997. Nilai pasar dari saham yang di listed mencapai 2 trilyun yuan, atau setara dengan 25 persen output nasional Cina. Pada tahun 1997 terdapat 98 perusahaan yang bergerak sebagai pialang saham. Sementara itu sebanyak 2.440 kantor saham tersebar di kota-kota di atas tingkat kabupaten. Di situ bekerja kurang-lebih 100.000 orang.

Di Cina dibedakan dua macam saham, saham “A” dan saham “B”. Yang pertama hanya diperuntukkan warganegara Cina yang membelinya dengan mata uang Cina, sementra yang kedua hanya diperuntukkan untuk investor asing dan diperjual-belikan dalam USD. Sistem ini melindungi investor Cina dari spekulasi oleh investor asing karena spekulasi hanya akan menimpa harga saham B.

Pada 28 Februari 2001 pemerintah memutuskan memberi ijin kepada warganegara Cina untuk memakai mata uang asing membeli saham B yang dijual di pasar saham di Shenzhen dan di Shanghai. Terjadilah serbuan besar. Investor antri panjang, menunggu pasar saham buka. Harga saham B melonjak tinggi dan cepat, mencapai 10 persen (batas yang ditetapkan untuk sehari itu). Penjualan ditutup pada 1 Maret karena batas harga telah dicapai dan tidak ada lagi saham B yang dijual. Sejumlah besar investor Cina yang memiliki USD pulang sambil menggigit-jari.

Yang sudah dimulai tapi masih harus bertumbuh adalah asuransi. Di Cina bisnis di bidang asuransi dihentikan selama 20 tahun. Tapi kemudian dimulai perusahaan asuransi, bahkan perusahaan asuransi asing diijinkan beroperasi di Cina. Misalnya pada akhir 1996 tercatat 126.130 orang yang bekerja di berbagai markas mau cabang Perusahaan Asuransi Rakyat Cina (dari 2,1 juta orang yang bekerja di bank-bank negara dan sistem asuransi). Pertumbuhan asuransi mengalami pertumbuhan yang fenomenal, misalnya, dari 1995 sampai 1996 terjadi pertumbuhan dari 0,397 persen sampai ke 48,7 persen. Seiring dengan meningkatnya GDP Cina, dan berkurangnya sistem kesejahteraan oleh negara, diharapkan perusahaan asuransi juga akan bertambah.