PERPAJAKAN

Pajak merupakan sumber pemasukan negara dan lewat pajak negara membiayai kebutuhannya (1) birokrasi pemerintahan, (2) militer dan perang, (3) polisi dan ketertiban umum, (4) pembangunan infrastruktur. Di beberapa negara sesudah PD II, negara juga menjalankan fungsi sosial, menyediakan welfare bagi warganegaranya (tranposrtasi umum, kesehatan, pendidikan anak, pensiun, tunjangan-tunjangan), dan juga public utilities (listrik, air, pemungutan sampah). Bagaimana pajak itu ditarik, bervariasi dari negara ke negara.

Sejak berdirinya pada tahun 1949, Pemerintah RRC memakai sistem pajak tunggal. Tentu saja hal ini tidak cocok lagi ketika ekonomi menjadi kompleks, demikian pula para pelaku ekonomi yang makin beragam. Segera sesudah Reformasi diumumkan (1978), Pemerintah Cina berusaha keras menyusun sistem perpajakan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang baru. Tapi begitu ruwetnya ke luar dari sistem yang lama, sehingga butuh waktu 16 tahun untuk menyusun sistem perpajakan. Maka baru pada tahun 1994 Pemerintah Cina berhasil menyusun sebuah UU Perpajakan. Sistem yang baru ini memang lebih rinci dan lebih canggih.

Pada saat ini di Cina ada 25 macam pajak, yang dapat dimasukkan dalam delapan (8) kategori: (1) Pajak keuntungan; (2) Pajak pendapatan; (3) Pajak pemakaian sumber daya alam; (4) Pajak untuk tujuan khusus; (5) Pajak kekayaan; (6) Pajak Kegiatan; (7) Pajak Pertanian; (8) Pajak Ekspor-Impor.

Tabel 1 Jenis-jenis pajak di Cina dan kategorinya

Category of Taxes	Type of Taxes
Turnover Taxes	VAT
	Consumption Tax
	Business Tax
Income Taxes	Enterprise Income Tax
	Income Tax on Enterprises With Foreign Investment and Foreign Enterprise
	Individual Income Tax
Resource Taxes	Resource Tax
	Urban and Township Land Use Tax
Special Purpose Taxes	City Maintenance and Construction Tax
	Farmland Occupation Tax
	Fixed Assets Investment Orientation Regulation Tax
	Land Appreciation Tax
Property Taxes	House Property Tax
	City Real Estate Tax
	Inheritance Tax
Behavioural Taxes	Vehicle and Vessel Usage Tax
	Vehicle and Vessel Usage Plate Tax
	Stamp Tax
	Deed Tax
	Security Exchange Tax
	Slaughter Tax
	Banquet Tax
Agriculture Taxes	Agriculture Tax
	Animal Husbandry Tax
Customs Duties	Customs Duties

Sumber: http://english.tax861.gov.cn/zgszky/zgszky28.htm

Pajak-pajak ini dibuat oleh lembaga-lembaga negara, seperti Konggres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya, Dewan Negara, Menteri Keuangan. Komite Administrasi Negara untuk Pajak, Tarif dan Klasifikasi, serta Adminsistrasi Umum Barang. Di samping itu, peratura perpajakan bisa juga disusun oleh Konggres Rakyat Daerah dan Komite Tetapnya, juga Konggres Rakyat di Perfektur Otonom untuk kelompok minoritas. Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi juga dapat menetapkan peraturan perpajakan.

Penerimaan pajak Pemerintah Pusat sejak Reformasi mengalami penurunan, sehingga menimbulkan krisis. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang sedemikian tinggi, dan menarik aneka pajak yang tidak disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah membutuhkan uang dari pajak itu untuk membiayai aneka kegiatan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Ketika akhirnya pada tahun 1994 dihasilkan sebuah UU Perpajakan yang baru, di situ diatur bagaimana “pembagian” pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.