BEIJING CONSENSUS

Pada akhir kuliah ini, tak terhindarkan muncul sebuah pertanyaan: apakah Cina telah menawarkan model untuk ditiru? Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh sebuah debat panas di kalangan “ahli teori pembangunan.” Teori-teori pembangunan yang telah ada terayun-ayun antara mereka yang percaya bahwa pembangunan memerlukan peran negara yang besar dan mereka yang yakin bahwa pembangunan harus diserahkan sama sekali kepada pasar. Dengan sendirinya perdebatan ini merembet sampai di meja para pakar “political economy.”

Model yang paling sering dikupas orang adalah “model Inggris,” yang berhasil membawa Inggris kepada Revolusi Industri dan seterusnya menjadi negara kapitalis yang hebat. Model yang kedua adalah “model Jerman” yang pada abad ke-19 dan kemudian sesudah PD II berhasil memacu “late developers” juga menuju kepada negara kapitalis. Model ketiga adalah “model Jepang,” yang – mirip dengan Jerman – mampu mengejar ketinggalan kemajuan negara-negara Barat. Dari tiga model ini, model Jepang dipandang sebagai model yang paling mengandalkan peran negara yang besar.

Pada tahun 1980-an Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura berhasil menerobos ke panggung internasional sebagai negara-negara industri dalam waktu yang singkat. Mereka mendapat julukan four little dragons atau juga “new industrialised countries” (NICs) bukan hanya karena kecepatannya dalam mengadakan industrialisasi tetapi juga dalam menempatkan peran negara. Kecuali Hong Kong, tiga negara lain menunjukkan pola mengikuti “model Jepang” yang memberi peran besar kepada negara. Tentu saja hal ini menimbulkan krisis di kalangan ahli yang berpendapat bahwa pembangunan harus mengikuti “model Inggris.”

Cina semakin membuat krisis itu semakin akut. Dari studi yang telah kita lakukan selama satu semester ini, kita temukan fakta-fakta bahwa Cina berhasil memadukan peran negara yang dominan dengan pasar yang dinamis. Dengan yang dinamakan “hongguan tiaokong” pemimpin Cina tidak membiarkan pasar memegang kendali sepenuhnya, negara masih memainkan peran penting. Sebaliknya, sistem pasar yang berjalan di Cina sekarang menjadi mekanisme koordinasi kegiatan ekonomi yang efektif.

Ada yang mengatakan Cina itu menjiplak Jepang mentah-mentah, tetapi pendapat ini segera dibantah karena Cina tidak menjalankan politik demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa Cina sebenarnya mengkopi Singapura, sebuah negara yang jelas-jelas menganut kapitalisme tetapi kapitalisme ini ada di bawah dominasi satu partai. Namun segera orang mengatakan bahwa Singapura sebenarnya bergantung pada satu orang yang bernama Lee Kuan Yew, seorang otokrat. Cina saat ini tidak diperintah oleh otokrat tetapi oleh sebuah tim dalam Partai Komunis Cina.

Tapi ada pula yang mengatakan terlalu cepat untuk mengatakan adanya “model Cina.” Mengapa? Karena pendapatan rata-rata per kepala di Cina adalah sekitar US$ 800. Kecuali itu di Cina saat ini terdapat ketimpangan kaya-miskin yang amat mencolok (Koefisien Gini mencapai 0,5). Mayoritas penduduk Cina (80%) masih tinggal di pedesaan dan belum mengalami industrialisasi. Cina pada hakekatnya masih berstatus “negara sedang berkembang.” Bahwa Cina sekarang sudah mampu “menggoncangkan” dunia, hal itu tidaklah membuktikan bahwa pembangunan di Cina telah berhasil sehingga Cina dapat dikatakan sudah menjadi “model.”

Orang lain mengusulkan, untuk memahami Cina dengan baik kiranya orang membatasi pertanyaannya: apa yang menyebabkan “sebagian” (20%) rakyat Cina dapat mencapai prestasi yang sedemikian luar biasa? Bukankah Indonesia mengalami kesulitan untuk menggerakkan sebagian dari rakyatnya – seperti Cina – untuk mengadakan pembangunan yang cepat? Demikian pula India, Filipina, dan banyak negara berkembang lainnya. Tapi segera tercium teori “trickle down effect” dalam pendapat ini, suatu hal yang banyak diakui oleh pemimpin-pemimpin Cina, termasuk Deng Xiaoping. Teori ini pada dasarnya sangat elitis, dan anti-pemerataan.

Maka, apakah Cina sungguh dapat dijadikan “model pembangunan”?