Pertemuan III

Reformasi ekonomi dapat dikatakan dirintis oleh para petani. Bagaimana ini mungkin? Bukankah petani sering dianggap sebagai kekuatan konservatif, yang lebih suka menjalani hidup subsisten daripada mengalami perubahan? Tentu ada suatu hal yang istimewa yang membedakan petani Cina dari petani-petani di tempat lain.

Para petani Cina sebenarnya sama konservatifnya dengan petani manapun di dunia. Yang membuat petani Cina menginginkan reformasi adalah pengalaman kelaparan yang amat traumatis. Hal ini dikemukakan oleh Yang Dali. Ketika para petani itu menyadari bahwa ancaman kelaparan itu akan datang, mereka mengambil keputusan untuk membubarkan komune. Sebagai gantinya mereka menciptakan sistem baru yang pada dasarnya bertentangan dengan sistem sosialisme. Jauh sebelum tahun 1978, mulai dari dua provinsi, Anhui dan Sichuan, kemudian merembet ke seluruh negara, para petani satu per satu mengadakan tindakan pembangkangan. Mereka mengadakan “sistem kontrak” dengan kepala desa untuk menghasilkan sesuai dengan kuota, lalu menjual surplus ke pasar bebas. Dari penjualan surplus pertanian ini, para petani memperoleh uang yang dipakainya untuk membeli barang-barang kebutuhan “mewah” (kipas angin, lemari es, mesim cuci, TV, dsb.), atau membangun rumahnya. Pasar di pedesaan hidup lagi setelah diberangus selama 30 tahun.

Di antara para petani itu, ada sebagian yang memakai surplus pendapatannya itu untuk mendirikan “perusahaan desa” (xiang-zhen qiye). Perusahaan-perusahaan ini berkembang pesat karena para petani melihat adanya insentif nyata yang ditimbulkan oleh transaksi dalam pasar. Berbeda dari perusahaan yang ada selama komune masa berdiri, perusahaan ini berproduksi sesuai dengan hukum pasar. Tidak ada lagi perintah dari “ketua tim” atau “ketua brigade” untuk menaikkan atau menurunkan produksi. Perusahaan desa memang bukan perusahaan besar, dan tidak memakai teknologi tinggi. Meskipun demikian munculnya perusahaan-perusahaan ini merupakan langkah pertama negara melepaskan kontrolnya terhadap pengusaha swasta, sekalipun baru pada tingkat desa.

Rekan-rekannya di kota mengikuti jejak para petani, tapi setelah Pemerintah menetapkan bubarnya komune (1982). Mereka mulai dengan membuka toko-toko kelontong, dan juga usaha jasa seperti salon, restoran, dsb. Mula-mula hanya beberapa orang saja, yang kebetulan mempunyai semangat nekat. Lalu, ketika ternyata tidak dilarang, teman-temannya menyusul. Jumlahnya makin lama semakin banyak. Rata-rata jumlah pekerja kurang dari delapan orang, dan mereka ini disebut “getihu” (usaha rumah tangga). Sekali lagi, negara juga membiarkan mereka untuk ke luar dari kontrol-nya.

Demikianlah awal dari proses munculnya benih “pengusaha swasta” (siying qiyezhu), kelompok orang yang terlarang di masa ideologi komunisme masih diterapkan secara ketat. Pengusaha swasta didefinisikan sebagai usaha yang mempekerjakan lebih dari delapan orang. Mereka muncul dengan mengikuti seluruh gerak reformasi ekonomi yang berlangsung di Cina sejak 1978. Jumlah mereka semakin banyak dan juga semakin memperlihatkan kekuatan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang spektakuler.

Pada mulanya Pemerintah Cina (baca: PKC) mengalami kesulitan untuk mengesahkan eksistensi pengusaha swasta ini karena ideologi komunisme tidak mengijinkan “kepemilikan pribadi.” Bukan kepemilikan individu, melainkan kepemilikan bersama (public ownership) yang harus diberi tempat utama di Cina. Namun gerak maju dari pengusaha swasta ini tidak tertahan, terutama dengan masuknya pengusaha swasta asing. Pemimpin Cina berdebat panjang bagaimana menemukan terobosan yang pas: di satu pihak, tetap mempertahankan kepemilikan bersama, dan di lain pihak, mengijinkan adanya pengusaha swasta.

Debat ini menghasilkan keputusan-keputusan, yang sedikit demi sedikit memberi ruang kepada pengusaha swasta.. (Gold, 1990: 162-165) Pada tahun 1998, akhirnya, dibuat amandemen penting pada UUD yang bunyinya: “Negara mengijinkan adanya sektor swasta dalam ekonomi dan berkembang dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.” Maksudnya, untuk melengkapi, bukannya memperkuat ekonomi sosialis. Pada 1992 setelah Deng Xiaoping mengadakan “nanxun” (perjalanan ke selatan), ditegaskan “ekonomi pasar sosialis” dalam Konggres Partai ke-14. Di situ jelaskan bahwa kepemilikan bersama oleh negara cukup diterapkan pada beberapa sarana produksi. Baru pada lima tahun kemudian, dalam Konggres Partai ke-15 dinyatakan bahwa perekonomian swasta tidak lagi “pelengkap” melainkan “komponen penting” dalam ekonomi Cina.

Demikianlah Cina telah “melahirkan” kelompok pengusaha swasta. Jumlahnya sebenarnya belum besar. Menurut sebuah laporan resmi, pada pertengahan tahun 2004, di Cina terdapat 3,44 juta pengusaha swasta, dan pada akhir tahun jumlah itu telah naik menjadi 3,8 juta. (Natalia Soebagjo, 2005). Mereka dibiarkan hidup oleh PKC, bahkan pada tahun 2001, pada kesempatan ulang tahun ke 80, diijinkan untuk masuk menjadi anggota Partai.

Ini tidaklah berarti bahwa para pengusaha swasta kini menikmati angin segar dalam berusaha. Tetap saja mereka ada pada posisi yang kalah, misalnya, ketika bersaing dengan perusahaan milik negara. Pengusaha swasta mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank, yang masih dikuasai oleh Negara. Kesulitan juga dihadapi untuk memperoleh dana lewat pasar saham, baik yang di Shanghai maupun yang di Shenzhen. Pengusaha swasta, pada akhirnya, harus pandai-pandai menemukan akal untuk berusaha di Cina.