Pengusaha Swasta

Ketika Mao Zedong dengan Partai Komunis Cina naik dan berkuasa dan Cina, pengusaha swasta langsung kehilangan tempatnya dalam masyarakat Cina karena mereka dianggap sebagai bagian dari “kelas kapitalis.” Tidak hanya pengusaha swasta yang dimusnahkan, juga pedagang-pedagang kecil (istilah sekarang: PKL) yang dipandang sebagai “petite bourgeoisie” atau borjuis kecil. Dapat dikatakan semua saja yang mampu mengakumulasi modal akan dimasukkan dalam kelas kapitalis dan akan mengalami permusuhan dari negara. Masa “Revolusi Kebudayaan” adalah puncak dari usaha eliminasi pengusaha swasta oleh PKC di bumi Cina. Masih ada mereka yang menjalankan usaha sendiri, tetapi jumlahnya amat sedikit. (Lihat, Negara dan Masyarakat, Bab 4)

Masa reformasi membuka katup larangan itu. Pada tahun 1979 hanya ada kurang dari satu juta buruh yang bekerja di perusahaan swasta (nasional maupun asing), sepuluh thaun kemudian telah mencapai 7,8 juta dan dua puluh tahun kemudian melejit menjadi 96,57 juta. Ini diiringi dengan menyusutnya jumlah buruh yang bekerja di perusahaan milik negara maupun perusahaan milik kolektif, dari 76,94% pada 1979 menjadi 43,81 pada 1998. (Ibid., hlm. 186) Jelas, makin lama makin banyak buruh yang pindah ke perusahaan swasta, entah dengan suka rela ataupun terpaksa (karena dipecat).

Kecuali “nasional” dan “asing,” pengusaha swasta di Cina dibedakan lagi menjadi “getihu” (yang mempekerjakan buruh kurang dari delapan orang) dan “siying qiyezhu” (yang mempekerjakan buruh lebih dari delapan orang). Antara 1993-1999, jumlah getihu meningkat 1,8 kali dan assetnya naik 4 kali lipat dan output value naik 5,1 kali. Adapun siying qiye mengalami peningkatan lebih tinggi lagi. Jumlah mereka meningkat 6,2 kali, aset mereka naik 15 kali, dan output value bertambah dengan 18,2 kali. Getihu sebagian besar (84%) terjun di dalam sektor industri tersier dan kebanyakan (64%) ada di wilayah pedesaan (ingat ledakan xiang-zhen qiye). Sementara itu cuma sedikit lebih dari separuh (53%) dari siying qiye tersedeot ke industri tersier, lebihnya ke industri sekunder (45%). Namun mayoritas dari antara mereka (63%) ada di kota, besar ataupun kecil, dan di pesisir Timur. Seluruh pengusaha swasta di Cina saat ini berjumlah sekitar 20 juta. (Belajar dari Cina, hlm. 50-51)

Yang sekarang dipersoalkan adalah siying qiyezhu ini. Ada yang memang “murni swasta” dan yang “tidak murni swasta.” Pada kasus kedua ini, definisi “swasta” dipersoalkan karena masuknya bukan hanya anggota Partai, tapi juga kader Partai dalam kegiatan bisnis. Seperti kita ketahui Partai Komunis Cina adalah pemegang kekuasaan tunggal di Cina. Ada sekitar 60 juta anggota baik sebagai anggota biasa maupun “kader” yaitu yang memiliki posisi kepemimpinan. Bisa diduga kalau masuknya anggota Partai ke dalam bisnis ini menyebabkan persaingan tidak seimbang karena anggota partai akan menikmati hak-hak khusus (privilege). Menurut sebuah survei, 30% dari pengusaha swasta di Cina adalah anggota PKC.

Apakah munculnya pengusaha swasta ini disambut dengan tangan terbuka oleh para pemimpin Partai? Jawabannya, “ya” dan “tidak.” Dari sudut ideologis, jelas kehadiran mereka dalam masyarakat dianggap sebagai penyelewengan, apalagi kehadiran mereka dalam Partai. Maka pengusaha swasta tidak boleh masuk dalam industri kunci yang dimonopoli oleh negara, seperti perbankan, listrik, telekomunikasi, pos, kereta api, penerbangan, persenjataan. Kecuali itu pengusaha swasta juga tidak boleh masuk dalam produksi lain, seperti tembakau, baja, kimia berbahaya, minyak dan gas, emas dan perak, beberapa jenis obat, rekaman film, produksi senjata mainan, seragam untuk angkatan bersenjata, dsb. Mereka juga tidak boleh ikut dalam jual-beli partai besar barang-barang yang ada di bawah monopoli negara, barang yang ada dalam perencanaan negara, juga barang-barang kebutuhan menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti buku, majalah, obat-obatan dari Barat, dsb. Pengusaha swasta juga dilarang menjual eceran seperti buku dan majalah impor, katun, sutera, obat pertanian, benda-benda kebudayaan, mutiara, kristal, dsb. Belum lagi mereka mengalami hambatan untuk terjun dalam pasar internasional, hanya beberapa gelintir saja yang mempunyai hak untuk ekspor dan impor.

Negara memang nampak ingin mempertahankan monopolinya. Pengusaha swasta tidak boleh membeli tanah. Mereka harus membayar mahal barang maupun jasa kebutuhan umum. Misalnya, pada tahun 1997, mereka harus membayar tarif listrik dua atau tiga kali lebih mahal daripada PMN. Demikian pula pemakaian kereta api. Pengusaha swasta harus membayar tarif yang lebih tinggi. Jika seorang pengusaha ingin membuka sebuah usaha baru, maka izin dikeluarkan setelah melwati proses birokrasi panjang, berbulan-bulan.

Diskriminasi terhadap pengusaha swasta paling mencolok di bidang keuangan. Bank-bank di Cina adalah milik negara. Pada prinsipnya bank-bank tidak memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta untuk ivestasi dalam fixed assets. Pinjaman yang diberikan adalah pinjaman jangka pendek yang disertai persyaratan yang ketat. Dapat dikatakan bahwa pengusaha swasta memperoleh penjaman amat kecil dari institusi keuangan yang dimiliki pemerintah. Kalau mereka ingin mencari dana di pasar saham di Shanghai dan Shenzhen, itupun dilarang.

Meski demikian PKC membutuhkan pengusaha swasta maupun perusahaan swasta. Ekonomi Cina yang semakin berciri kapitalistik ini tidak bisa menyandarkan diri pada PMN saja karena perusahaan swasta makin lama makin dominan baik dari segi jumlah maupun dalam jenis kegiatan produksi. Dengan memeluk sistem ekonomi pasar, peranan pengusaha swasta akan menduduki tempat sentral dan menjadi pilar dari kegiatan ekonomi nasional. Antara 1991-1997, misalnya, jumlah siying qiye bertambah dengan angka rata-rata 46% per tahun, lapangan kerja yang diciptakan siying qiye bertambah dengan angka rata-rata 41% per tahun, dan output bertumbuh dengan 71% per tahun. Antara 1985-1997 sumbangan bagi output industri secara nasional bertumbuh dari 2% menjadi 34%. (Gregory et al., 2000: 22). Ini sangat berbeda dari PMN yang cenderung stagnan, sulit mengalami pertumbuhan.

Oleh karenanya, perusahaan swasta dan pengusaha swasta sering dipandang sebagai “anak titik yang buruk” (Tian Xiaowen). Ada gunanya, bahkan penting, tetapi dipandang rendah. Apakah situasi ini dapat terus dipertahankan? Dengan makin kencangnya angin “neoliberalisme” yang masuk ke Cina pada saat ini, Cina tidak bisa tidak memberi ruang makin luas bagi pengusaha swasta dan membiarkan mereka untuk menjadi aktor utama. Dalam hal ini WTO (World Trade Organization) akan menjadi pemicu utamanya.

Baiklah dicatat di sini, perdebatan tentang pengusaha swasta masih berlangsung terus hingga kini di Cina. Pertama, terjadi perdebatan mengenai boleh-tidaknya pengusaha swasta masuk ke dalam Partai. Secara ideologis hal ini tentu saja tabu. Kedua, terjadi perdebatan sejauh mana Cina akan membiarkan pengusaha swasta menguasai ekonomi Cina. Yang kedua ini disuarakan oleh mereka yang mewaspadai masuknya neoliberalisme di Cina.