Investasi Asing (FDI)

Investor asing bagi negara sedang berkembang selalu dipandang sebagai “penyelamat” karena mereka dianggap membawa modal dan teknologi. Menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kedua dua faktor produksi itu, negara berkembang sangat mengharapkan datangnya investor asing yang tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja, tapi pada akhirnya, juga mendukung pembangunan (hal ini tentu harus dikaitkan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi materialistik). Pada jaman globalisasi seperti sekarang ini, ketika negara-negara menyadari peran penting investor asing, terjadilah persaingan untuk menggandeng mereka. Negara-negara bersaing dengan memberikan aneka macam insentif.

Cina, sebagaimana telah disinggung dalam pertemuan sebelumnya, adalah negara tertutup, bukan hanya dalam hal perdagangan tetapi juga dalam hal investasi asing. Perusahaan milik asing yang dibangun sejak akhir abad ke-19, semuanya disita oleh pemerintah dan dinasionalisasikan ketika Mao Zedong mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949. Cina hanya membuka diri terhadap investasi yang berasal dari Uni Soviet, tetapi ini berakhir pada awal tahun 1960-an ketika terjadi pertengkaran antara Cina dan Uni Soviet.

Ketika Undang-undang tentang Perusahaan Joint Ventures diumumkan pada 1979, iklim investasi di Cina masih belum memadai. Pemerintah masih memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap investor asing. Ini lebih-lebih didorong oleh keyakinan ideologis komunis yang amat anti kapitalis. Maka untuk mengatasi hal ini dibangun lah empat “Zona Ekonomi Khusus” di Shenzhen, Zhuhai, Shantao (semua di Prov. Guangdong) dan Xiamen (Prov. Fujian). Di sini investor asing mendapat perlakuan khusus yang tidak ditemukan di luar wilayah itu di Cina.

Ketika dilihat hasil-hasil yang memuaskan, Pemerintah Cina meneruskan berbagai eksperimen. Dibukalah 14 kota di pesisir timur, termasuk Dalian, Shanghai dan Guangzhou. Hainan menyusul menjadi zona ekonomi khusus. Kemudian 140 kabupaten dimasukkan dalam kategori wilayah ekonomi yang terbuka. Pada 1986 diijinkan perusahaan yang seluruhnya dimiliki asing (sebelumnya hanya diijinkan perusahaan joint ventures).

Di Cina dikenal tiga macam investasi asing: jointly funded enterprises, cooperative ventures, dan entirely foreign-funded enterprises. Berbagai macam perusahaan ini mencerminkan perbandingan jumlah modal asing dan modal dalam negeri. Investor biasanya bernegosiasi dengan pemerintah Cina ketika mereka akan menanamkan modalnya, memilih bentuk apa yang paling menguntungkan untuk mereka. Biasanya terjadi tawar-menawar yang rumit dan panjang sebelum sampai pada sebuah keputusan final.

Sebagai contoh, pada tahun 1999 disetujui: 7.050 jointly funded enterprises, 1.656 cooperative ventures, dan 8.201 entirely foreign-owned enterprises. Untuk menghitung investasi asing, perlu diperhatikan pula jumlah modal yang diinvestasikan karena jumlah modal ini yang menentukan. Jumlah perusahaan mungkin saja banyak, tapi ini tidak ada artinya jika modal yang ditanamkan sedikit. Menurut Gregory Chow (2002), pada tahun 1999 itu pula diketahui jointly funded enterprises memasukkan modal terbanyak (US$ 15,27 milyar), menyusul entirely foreign-owned enterprises (US$ 15,45 milyar), dan terakhir cooperative ventures (US$ 8,234 milyar).

Dari mana asal investasi asing yang masuk ke Cina? Diketahui bahwa sebagian besar investasi asing berasal dari Asia Pasifik (Hong Kong, Macao, Taiwan, Jepang, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Korea Selatan) yang mendirikan 12.344 perusahaan dengan nilai kontrak sebesar US$ 23,887 milyar (terpakai US$ 26,559). Investasi dari negara-negara Uni Eropa mendirikan 877 perusahaan dengan nilai kontrak US$ 4,233 milyar (terlaksana US$ 4,472 milyar). Dari 15 negara yang waktu itu tergabung dalam UE, investasi terbanyak datang dari Belgia, Finlandia, Denmark, Jerman dan Prancis. Sementara itu Amerika Serikat mendirikan 2.047 perusahaan dengan nilai kontrak US$ 6,16 milyar (terlaksana US$ 4,387 milyar). Kalau dibuat peringkat atas dasar negara yang paling banyak menanamkan investasi di Cina (yang terlaksana), didapatkan urutan sebagai berikut: Hong Kong, AS, Jepang, Virgin Islands, Singapura, Taiwan, Jerman, Korea Selatan, Inggris dan Prancis. (Data-data di atas untuk tahun1999)

Tidak semua investor mau menanamkan di tempat manapun di Cina. Mereka memilih tempat-tempat yang mereka nilai mampu menghasilkan keuntungan (profit). Tidak heran bahwa pesisir timur merupakan tujuan investasi karena infrastruktur yang baik, sebanyak 85 persen dari investor asing. Selebihnya tersebar ke Cina Tengah atau Cina Barat, yang tidak mempunyai infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh: pada tahun 1999 Cina Timur menyetujui 13.953 perusahaan, Cina Tengah 2.100 perusahaan, sementara Cina 865 perusahaan.

Struktur industri dari investasi asing memperlihatkan: investasi asing paling banyak di industri sekunder (66,3 persen), industri tersier menempati tempat kedua (31,61 persen) dan terakhir industri primer (1,76 persen). Nampak bahwa industri sekunder paling menarik investor asing, dibandingkan dengan industri tersier maupun industri primer. Ini dapat menjelaskan mengapa Cina sangat cepat maju dalam industri manufaktur yang memakai teknologi tinggi dan baru ( misalnya, alat elektronik, alat komunikasi, bahan sintetik, bahan pembangunan baru, dsb.).

Seperti telah dikatakan di atas, terjadi tawar-menawar dan negosiasi antara investor asing dan Pemerintah Cina. Untuk mengatasi proses rumit ini Pemerintah Cina mengeluarkan sejumlah undang-undang dan peraturan. Pada juni 1995 disahkan “Interim Regulations on FDI Directions and the Industrial Catalogue Guidng Foreign Investment.” Peraturan ini membuat kalsifikasi proyek industri menjadi empat kategori: (1) items bo encouraged, (2) items to be permitted, (3) items to be restricted dan (4) items to be forbidden.

Pada Desember 1997 dilakukan revisi terhadap “Industrial Catalogue Guiding Foreign Investment.” Di sini ditetapkan, misalnya, ada 272 items (83 % dari total) yang mendapat tariff exemption. Jelas Pemerintah Cina menetapkan prioritas industri dalam rangka penyesuaian struktural, mendukung kemajuan teknologi tinggi, dan menggalakkan investasi di wilayah tengah serta barat. Kecuali itu “Industrial Catalogue” yang baru juga nampak mendorong pengusaha asing untuk mendirikan perusahaan yang export-oriented. Didapatkan misalnya items yang produknya harus 100 persen diekspor. Yang jelas, katalog ini disusun untuk mendukung pembangunan Cina secara keseluruhan. Investor asing diijinkan datang ke Cina tidak hanya untuk mengeruk keuntungan dari Cina!

Dengan menjadi anggota WTO, Cina dituntut untuk menyesuaikan undang-undang dan peraturannya. Salah satu ketentuan WTO, misalnya, mengatakan bahwa Cina harus membuka untuk investor asing: telekomunikasi, perbankan, keuangan, asuransi dan industri jasa lainnya. Yang harus disesuaikan adalah peraturan tentang kuota ekspor juga ijin untuk menjual produk ke pasar domestik, termasuk mendirikan gerai-gerai di dalam Cina.

Apa yang harus dilakukan seorang investor asing ketika ia mau menanamkan modalnya di Cina? Bagaimana menemukan rekanan bisnis? Untuk mendirikan foreign-owned enterprise dibutuhkan persetujuan dari berbagai macam tingkatan dalam Pemerintah, dari pemerintah pusat di Beijing, dari pemerintah lokal, dari kementerian dan dari biro. Sangat rumit dan berbelit-belit, tidak cukup satu-dua birokrat dan selesai. Sering terjadi seorang birokrat rendahan dapat menggagalkan sebuah kontrak. Yang membuat bingung investor asing adalah bahwa mereka tidak mengenal sistem birokrasi di Cina yang terdiri dari dua perangkat: birokrasi pemerintah dan birokrasi partai. Sering perundingan hanya terjadi dengan birokrasi pemerintah, tanpa melibatkan birokrasi partai. Ketika ternyata birokrasi partai (Sekretaris Partai!) tidak setuju, bingunglah si investor dan merasa ditipu. Padahal menurut standard birokrasi di Cina hal itu adalah suatu yang biasa.