Perdagangan Internasional

Ketika Deng Xiaoping mengumumkan “gaige kaifang,” kata “keterbukaan” tidak hanya ditafsirkan sebagai membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara saja tetapi juga mengadakan perdagangan dengan sebanyak mungkin negara. Pada tahun 1977, jumlah dari impor dan ekspornya (total trade turnover) kurang dari US$ 15 milyar, dan Cina hanya menduduki peringkat 30 di antara negara-negara pengekspor di dunia. Namun, 28 tahun kemudian Cina telah menduduki peringkat keempat! Cina memang tertutup pada masa itu, lebih-lebih pada masa Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Kelompok reformasi berusaha keras untuk “membuka” Cina bagi perdagangan internasional. Pada pertemuan ini akan dibahas terlebih dulu perdagangan barang dan jasa, dan pada pertemuan yang berikut investasi.

Menyesuaikan sebuah ekonomi yang tertutup menjadi ekonomi yang terbuka tidaklah mudah. Dalam hal ekspor-impor barang (perdagangan internasional) beberapa hal harus disesuaikan: (1) pasar barang; (2) pasar tenaga kerja; (3) pasar tanah. Ketiganya dikenal sebagai “faktor produksi” yang juga harus mengikuti hukum pasar jika perdagangan internasional akan diterapkan. Misalnya, jika barang impor lebih mahal daripada barang buatan Cina yang disubsidi, maka barang impor tidak akan laku, dan dengan demikian perdagangan internasional akan gagal. Demikian pula kalau barang ekspor Cina sangat murah (karena disubsidi) dibandingkan dengan harga barang buatan lokal, maka perdagangan internasional juga tidak akan jalan. Cina akan dituduh berdagang dengan cara tidak fair (seperti tuduhan yang terjadi sekarang). Perdagangan internasional sejak abad ke-19 mengandaikan sistem pasar bebas (NB: hal ini masih juga belum terlaksana sepenuhnya di jaman globalisasi sekarang).

Sebelum reformasi Komisi Perencanaan Negara menetapkan rencana impor, yang mencakup 90 persen dari semua impor. Komisi merancang impor mesin dan peralatan, bahan mentah industri dan barang-barang menengah yang tidak tersedia banyak di dalam negeri. Rencana ekspor juga sama komprehensifnya, mencakup 3000 komoditas. Namun Komisi tidak menganggap ekspor sebagai kegiatan yang mempunyai kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi, hanya sebagai mekanisme untuk membiayai impor. Pada umumnya barang-barang berlebih (excess) dijual untuk ekspor. Kalau masih juga belum mendatangkan devisa yang cukup untuk membeli barang-barang impor, Komisi akan memperketat konsumsi domestik sehingga dapat mengekspor barang tambahan.

Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pasar bebas secara setapak diperkenalkan di Cina mulai tahun 1980-an. Pemerintah selangkah demi selangkah membebaskan harga-harga, membiarkan harga barang ditentukan oleh pasar (supply and demand). Lihat Tabel 1. Pada tahun 1993, umpamanya, tinggal lima persen dari barang komoditas ritel yang masih ditentukan oleh negara. Pada tahun 1991 harga-harga dalam

negeri dari 90 persen barang-barang diimpor ke Cina atas dasar harga di pasar dunia, artinya harga dalam negeri ditentukan atas dasar harga dunia yang sudah dikonversikan ke uang dalam negeri pada nilai tukar resmi. Harga terakhir tidak sama dengan harga

Tabel 1 Share of commodities sold at state-fixed prices, 1978-93. (percentage)

Year	Retail commodities	Agricultural goods	Capital goods
1978	97	94	100
1992	10	15	20
1993	5	10	15

Sumber: Lardy, 1994: 11

dunia karena ada bea impor, ongkos pelabuhan dan ongkos-ongkos lain. Ini berarti bahwa harga dalam negeri dari barang-brang ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan di pasar dunia atau perubahan nilai tukar. Pada 1991 negara memberi subsidi hanya pada tujuh kategori dari barang impor sehingga barang-barang itu dapat dijual dengan harga lebih rendah daripada harga dunia. Yang terpenting adalah gandum, bubur kayu, pupuk kimia dan produk-produk antara yang dipakai untuk memproduksi pestisida. Pada tahun berikutnya barang impor yang disubsidi terus berkurang.

Pada sisi ekspor, pada 1988 barang-barang yang akan diekspor sesuai dengan rencana pada harga yang sudah ditetapkan berjumlah sekitar 21 komoditias, hanya meliputi seperlima dari seluruh nilai ekspor. Reformasi menghapuskan rencana ekspor ini. Terjadilah desentralisasi dalam perdagangan dan ini mendorong pertumbuhan jumlah perusahaan yang diijinkan untuk mengadakan transaksi perdagangan, dari jumlah sekitar belasan pada 1978 menjadi 3.700 pada Agustus 1991. Perusahaan-perusahaan ini bersaing baik dalam harga maupun pelayanan. Ini berarti, jika mau meningkatkan pangsa ekspor, produsen menjual dengan harga yang mendekati harga dunia.

Sejak reformasi baik ekspor maupun impor Cina terus menunjukkan angka naik terus, walaupun neraca perdagangan terkadang positif, terkadang negatif. Lihat Tabel 2.

Table 2 Foreign trade, 1978-94 (billions of dollars)

Year	Exports	Imports	Balance
1978	9.99	10.9	-1.1
1979	13.7	15.7	-2.0
1980	18.1	20.0	-1.9
1981	22.0	88.0	0
1982	22.3	19.3	+3.0
1983	22.2	21.4	+.8
1984	26.1	27.4	-1.3
1985	27.4	42.3	-14.9
1986	30.9	42.9	-12.0
1987	39.4	43.2	-3.8
1988	47.5	55.3	-7.8
1989	52.5	59.1	-6.6
1990	62.1	53.4	+8.7
1991	71.9	63.8	+8.1
1992	85.0	80.61	+4.4
1993	91.8	104.0	-12.2

Sumber: Lardy, 1994: 30

Masalah yang paling sensitif adalah yang disebut bea impor atau tariff. Negara-negara berdagang dengan harapan bahwa negara lain tidak memasang bea impor tinggi karena hal itu akan menyebabkan harga barang mereka tinggi. Para eksportir akan memperhatikan apakah tariff sebuah negara itu tinggi atau rendah. Sebaliknya negara pengimpor, tidak akan begitu saja memasang bea impor yang rendah untuk menjaga produksi barang di dalam negeri. Maka, masalah tariff ini menjadi bahan sengketa banyak negara.

Memasuki masa reformasi, Cina juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perdagangan internasional, yaitu menurunkan bea impor. Rencana untuk menjadi GATT atau WTO (World Trade Organization) mendorong Cina untuk mengurangi bea impor serendah mungkin. Tapi sadar bahwa ekonomi mereka adalah ekonomi terencana, maka proses penurunan tariff juga dilakukan setapak demi setapak. Ini penting supaya tidak terjadi shock di dalam negeri. Tabel 3 memperlihatkan hal itu.

Table 3 Average Statutory Import Tariff Rate, 1982-2001

Year	Percent
1982	55.6
1985	43.3
1988	43.7
1991	44.1
1992	43.2
1993	39.9
1994	35.9
1996	23.0
1997	17.0
2000	16.4
2001	15.3

Sumber: Lardy, 2002: 34.

Meski demikian peran atau intervensi negara sangat kelihatan dalam hal ekspor-impor. Pertama Cina menerapkan pengecualian atas beberapa barang dari bea impor yang mencakup dua kategori, bahan mentah dan barang antara. Dengan adanya pengecualaian ini ada insentif untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Kedua, Pemerintah Cina juga memberi pengecualian bea impor pada barang modal yang dibawa masuk ke Cina oleh perusahaan joint-venture atau perusahaan milik asing. Ketiga, pengecualian bea impor juga diberikan kepada kepada beberapa institusi dan perusahaan domestik. Misalnya, lembaga penelitian ilmiah dan lembaga pendidikan diijinkan untuk mengimpor barang-barang ilmiah yang tidak tersedia di Cina. Contoh lain, pada tahun 2000 perusahaan piranti lunak juga diberi pengecualian bea impor atas semua peralatan, teknologi, asesori dan suku cadang.

Dengan menjadi anggota WTO (yang menuntut dihapuskannya aneka subsidi dan bea impor), Pemerintah Cina harus melepaskan makin banyak “proteksi” atas barang-barang. Namun Pemerintah Cina juga tidak mau begitu saja menyerah, begitu pula para eksportir dan importir Cina. Ada berbagai macam cara dan strategi yang dipakai untuk tetap dapat mengadakan proteksionisme. Jadi, ada politik dalam perdagangan internasional.