KEDUDUKAN PMN

Perusahaan milik negara ( PMN) perlu mendapat perhatian pertama sehubungan dengan ekonomi Cina sekarang. Dalam sistem ekonomi sosialis, perusahaan milik negara merupakan tanda dan sekaligus bukti bahwa perekonomian diabdikan kepada kepentingan umum. Negara sebagai wakil “kepemilikan umum” mendirikan dan memiliki perusahaan-perusahaan, terutama di bidang yang dibutuhkan oleh orang banyak (“menguasai hajat hidup orang banyak” – UUD 1945). Misalnya, ada PMN di bidang air, listrik, minyak, kereta api, pelayanan kesehatan, pendidikan. Bahkan juga di bidang perkebunan dan pesawat terbang.

Di negara komunis (Stalinis), PMN menguasai lebih banyak bidang lagi, tidak hanya yang disebutkan di atas. Di negara-negara ini PMN menjadi inti dari sistem “ekonomi yang direncanakan secara terpusat.” Lewat PMN ini negara menjalankan ekonominya. Demikian pula di Cina.

Di Cina dibedakan antara “perusahaan milik negara” (guoyou qiye), “perusahaan milik kolektif” (jiti qiye), “perusahaan milik individu” (geti qiye) dan “kategori ekonomi lainnya” (qita jingji leixing qiye). PMN bisa berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kecamatan. Pada umumnya tersebar di wilayah perkotaan. Tidak ada angka statistik yang akurat tentang berapa jumlah PMN, tapi diperkirakan berjumlah di sekitar 100.000. Ada sekitar 2000-3000 PMN yang ada di bawah pemerintah pusat, dan ini PMN yang sangat besar.

Perusahaan milik negara menjalankan aktivitas produksi dengan mengikuti rencana yang dirancang oleh Pemerintah Pusat. Sumber investasi berasal dari rencana, input dibagikan oleh rencana, output ditetapkan dan dialokasikan oleh rencana, harga-harga juga ditentukan oleh rencana. Tapi, di samping itu, PMN juga menyediakan berbagai macam kesejahteraan bagi pekerjanya: perumahan, perawatan kesehatan, perawatan anak, uang pensin, asuransi orang cacat, asuransi tidak mendapat pekerjaan, dsb. Perusahaan ini menyediakan pekerjaan seumur hidup, dari lahir sampai mati. Buruh atau pekerja tidak dapat dipecat seenaknya, juga ketika pabrik mengalami kemunduran. Dengan kata lain, PMN tidak hanya sebuah tempat produksi semata-mata.

Akibat diperkenalkannya sistem pasar, PMN mengalami goncangan besar karena dipaksa harus menghadapi kompetisi dari perusahaan swasta, baik swasta dalam-negeri maupun swasta luar-negeri. Produk mereka pada umumnya kurang laku karena lebih mahal dan kalah dalam kualitas. Di samping itu, PMN juga harus menghadapi kenyataan bahwa Pemerintah Pusat sedikit demi sedikit mengurangi subsidinya. Hal ini disebabkan oleh krisis kas keuangan negara yang disebabkan oleh desentralisasi sistem fiskal (perpajakan). Jadi, PMN dihimpit dari kiri dan kanan: kompetisi dan berkurangnya modal. Beberapa PMN, terutama yang berukuran kecil dan menengah, mengalami kebangkrutan.

Reformasi PMN telah dimulai sejak awal, sejak tahun 1979. Seperti telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, manajemen PMN diubah dengan menerapkan “sistem tanggung-jawab.” Hal ini dimaksud untuk meningkatkan daya saing PMN. Tapi reformasi PMN meliputi banyak bidang lain. Sheng Huaren, mantan Menteri “Komisi Negara untuk Ekonomi dan Perdagangan” menguraikan enam langkah reformasi PMN. Dikatakan bahwa Pemerintah tidak ragu-ragu untuk membiarkan PMN yang rugi untuk bangkrut, suatu hal yang tak terpikirkan pada masa Mao dulu. Ini searah dengan pokok nomor 4, dikatakan bahwa Pemerintah akan memprioritaskan PMN besar untuk menjadi semakin besar (slogan: yang besar dipertahankan, yang kecil dilepaskan – zhua da, fang xiao).

Peter Nolan memberikan detail. Dicatat bahwa Zhu Rongji menetapkan 120 kelompok perusahaan untuk dijadikan “Tim Nasional”, yaitu perusahaan-perusahaan yang dianggap “mempunyai nilai strategis.” Perusahaan-perusahaan itu bergerak di berbagai sektor: listrik (8), batu bara (3), otomotif (6), elektronika (10), besi dan baja (8), mesin (14), kimia (7), material untuk konstruksi (5), transportasi (5), ruang angkasa (6), obat-obatan (5). Semua PMN ini mendapat berbagai macam fasilitas negara, termasuk mendapat proteksi dengan tarif impor yang tinggi. Fasilitas paling menentukan adalah kemudahan untuk mendapat kredit dari bank-bank (yang juga milik pemerintah). Meski demikian PMN istimewa ini harus beroperasi sesuai dengan hukum pasar, harus mampu menghasilkan keuntungan (profit).

Pada saat ini ada sejumlah PMN Cina yang telah menjadi memperoleh status “multinational corporations” (MNC), seperti SINOPEC, China State Construction Engineering Corp., China Harbor Engineering Co., China National Chemicals Import and Export Corp., China National Metals & Minerals Import & Export Corp., China National Foreign Trade Transportation Corp., Shougang Corp. (lih. Global Inc., 2003)

Namun, lepas dari semua kemajuan yang dicapai oleh PMN Cina, jelas masih terjadi hubungan erat antara negara dan PMN. Kalau chaebols di Korea Selatan adalah perusahaan swasta yang mendapat fasilitas dari negara, maka PMN Cina adalah perusahaan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip perusahaan swasta tapi masih mengalami “intervensi” dari negara. Di satu pihak, mereka adalah perusahaan milik negara, tapi, di lain pihak, mereka beroperasi seperti perusahaan swasta.

Ini merupakan sebuah hubungan yang amat unik. Modal dapat dicari di pasar modal, dan juga dari dua sumber lain: saham dari legal person dan saham yang dimiliki oleh negara. Tapi saham mayoritas tetap dikuasai oleh Pemerintah. Manajer di PMN Cina bekerja seperti manajer-manajer lain di dunia. Bedanya ada pada tanggung-jawab manajer. Selain bertanggung jawab kepada pemegang saham secara eksternal, secara internal ia juga bertanggung jawab kepada “orang dalam” (insiders). Dilaporkan meskipun dalam struktur kepengurusan terdapat Board of Directors dan juga Supervisory Board, mereka tidak efektif karena seorang manajer tidak bisa lepas dari berbagai macam kantor pemerintah dan organisasi Partai. (Lihat diagram Oleh Jie Tang dan Anthony Ward, hlm. 55)

Maka ada sebuah pepatah untuk melukiskan situasi ini: “Gongong shao le, popo hai hen duo.” PMN diibaratkan sebagai seorang anak mantu perempuan. Dalam tradisi Cina ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, disuruh-suruh oleh saudara-saudara ipar, oleh ayah mertua, dan terutama oleh ibu mertua (popo). PMN memang tidak lagi dikendalikan secara ketat oleh kementerian-kementerian seperti pada masa lampau (yang diumpamakan sebagai gongong), tapi sebuah PMN tetap harus taat kepada berbagai peraturan baru (yang diumpamakan sebagai ibu mertua) yang dikeluarkan oleh berbagai macam kantor.

Maka tidak mengherankan bahwa sebagian besar dari PMN mengalami kerugian besar, bahkan juga kebangkrutan. Hanya sedikit saja yang masih menghasilkan laba (terutama PMN raksasa). Yang terjadi kemudian adalah kerugian itu harus ditutup oleh bank-bank milik pemerintah karena dampak sosial bisa ditimbulkan jika PMN, terutama yang besar, mengalami kebangkrutan. Berapa besar dana yang dibutuh, bank pemerintah akan mengisinya. Ini berakibat buruk bagi bank-bank, yaitu adanya non-performing loans.